Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-4: Menyusun Kekuatan Bersenjata

Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-4: Menyusun Kekuatan Bersenjata [1]

Sesudah pecahnya revolusi di Surabaya bulan September 1945, kader PKI-35 bersama sisa-sisa kelompok Amir Sjarifuddin mendirikan beberapa organisasi pemuda dan ketentaraan. Organisasi pemuda yang utama adalah Pemuda Republik Indonesia (PRI). Kelompok PRI ini sangat populer di Surabaya karena langsung dapat memanaskan suasana revolusi. Demikian populernya, dalam waktu yang singkat jumlah anggotanya melebihi jumlah yang diperkirakan. Hampir semua pemuda menyatakan bergabung pada PRI. Markas PRI mula-mula di Jalan Tidar (dulu Wilhelmina Princesselaan) kemudian pindah ke Simpang Club (sekarang Gedung Pemuda).

Sebagai organisasi lokal, PRI tidak dikendalikan secara sentral. Selanjutnya Markas PRI diubah menjadi Markas Besar PRI (MBPRI), dan membentuk pasukan sendiri. Organisasi PRI disusun mirip partai politik, yang terdiri atas pimpinan, pembantu pemimpin (pelaksana), cabang-cabang dan pasukan, mereka yang duduk sebagai pucuk pimpinan adalah Soemarsono (Ketua), Muntalib (Sekretaris). Sekretariat, Bambang Kaslan (Ketua), Soepardi (Wakil Ketua), Hasyim (Keuangan), dan Munandar (Bagian Umum).

Badan-badan, terdiri dari Rustam Zein (Penyelidik), Djamal (Propaganda), Ruslan Widjayasastra, Pramudji, Margono (Pembelaan), dan Sukotjo (Penghubung). Di samping itu terdapat enam cabang yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga Pusat yaitu PRI-Utara, PRI-Tengah dan PRI-Selatan.[2] Pengelompokan atas tiga pusat ini rupanya untuk mengaktifkan jalannya organisasi. Di sini sengaja disebutkan agak rinci, agar dapat diikuti kelanjutan peranan tokoh dan perjalanan organisasi ini sampai 1965.

PRI-Utara dipimpin oleh Rambe kemudian diganti oleh Sidik Arselan. Ada Badan Staf dan Barisan Badan Staf yang beranggota : Patinama, Yusuf Bakri, Sapia, dan Imam Kuncahyo. Di bawah Barisan dibentuk pasukan-pasukan, seperti :

  • Barisan (batalyon) dipimpin oleh Sidik Arselan,
  • Pasukan 1 (Ki) di bawah pimpinan Maladi Jusuf,
  • Pasukan 2 di bawah pimpinan Mursid,
  • Pasukan 3 di bawah pimpinan Mussofa, dan
  • Pasukan 4 di bawah pimpinan Pandjang Djoko Priyono.

Pusat PRI yang lain,yaitu PRI-Tengah dan PRI-Selatan kurang begitu menonjol, karena mereka tidak membentuk barisan dan pasukan.

Dalam Markas Besar PRI ada beberapa bagian yang peranannya sangat menonjol. Bagian Penyelidik, yang dipimpin oleh Rustam Zein dan Pramudji.[3] Tugasnya adalah tukar menukar informasi, investasi, penahanan dan interogasi. Karena tugasnya demikian luas, maka pada bagian ini dibentuk pasukan yang berkekuatan 1 kompi yang dimaksudkan sebagai combat-intelligence. Pasukan ini diberi kode P-10, artinya “Pasukan Penyelidik – 10”, berkekuatan 150 orang bersenjata lengkap. Pimpinan pasukan ditunjuk Subardi.

Pasukan P-10 ini seringkali melakukan tindakan-tindakan yang kejam dan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai “mata-mata musuh” bagia-bagian Pembelaan, merupakan bagian yang membentuk dan mengendalikan pasukan. Bagian ini diketuai oleh Ruslan Widjajasastra dengan anggota-anggota Pramudji, Margono (Wakil Ketua), Kawidjo (Sekretaris), dan Misban (Pembantu Umum).

Selain itu terdapat juga kepala-kepala bagian yaitu Kusnarjo (siasat) dan Sapii Iskandar (angkutan). Bagian ini mempunyai pasukan reguler, disusun dalam Barisan (batalyon) dan Pasukan (kompi) yang juga diasramakan. Barisan tersebut adalah : Barisan 1, yang dipimpin oleh Trenggono, mantan shodanco dan Salimin, mantan heiho, Barisan 2, yang dipimpin oleh Basuki, Barisan 3, yang dipimpin oleh Ismail (mantan budancho), dan Barisan yang dipimpin oleh Sutedjo Eko. Di samping membentuk dan mengendalikan pasukan, peran Bagian Pembelaan ini adalah membagi senjata-senjata untuk “membantu” beberapa kesatuan PRI di luar Surabaya.

Ada pasukan yang mendapat bagian kecil antara 25 – 50 pucuk senjata tetapi ada juga yang mendapat bagian besar. Bagian yang terbesar diberikan kepada pasukan Banumahdi[4] (mantan shodanco tentara Peta Pacitan) di Madiun. Lewat Djokosuyono, seorang anggota grup Geraf Amir Sjarifuddin yang berhasil menyusup sebagai tentara Peta di Madiun memberikan 500 pucuk senjata kepada pasukan Banumahdi yang dikirim ke front Jakarta.

Pasukan ini kemudian tergabung dalam Resimen Moeffreini Mukmin. Bagian terbesar kedua sebanyak 300 pucuk disampaikan kepada Martono Brotokusumo, kemudian menjadi Komandan Brigade Djoko Oentoeng yang katanya untuk keperluan Markas Besar Oeroesan (MBO) TKR. Apakah senjata tersebut sampai ke MBO TKR, tidak ada sumber yang membenarkan. Betapa kuat dan sangat populernya PRI Surabaya ini dapat dilihat ketika Mr. Amir Sjarifuddin menggunakan PRI untuk meng-anschluss (mencaplok) organisasi pemuda lain pada Kongres Pemuda I di Yogyakarta.

PRI Surabaya adalah inti dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) organisasi pemuda pendukung kebijaksanaan Mr. Amir Sjarifuddin yang berskala nasional.

Sementara masih dalam suasana revolusi itu, Drg. Moestopo Ketua BKR Jawa Timur berhasil “menaklukkan” Mayor Jenderal Iwabe, pada bulan September 1945. Drg. Moestopo membentuk Kementerian Pertahanan dan mengangkat diri selaku Menteri Pertahanan. Di antara stafnya yang ditunjuk untuk mengurus masalah Angkatan Laut adalah Atmadji atau Djoko Atmadji yang baru tiba dari Jakarta. Atmadji semula adalah Sekretaris Gerindo di bawah Mr. Amir Sjarifuddin. Pada awal pendudukan Jepang, ia menghindarkan diri dari tangkapan Jepang. Namun tidak lama kemudian ia tertangkap di Bojonegoro lalu dijebloskan dalam tahanan Kempeitai di Tanah Abang bersama Ce Mamat dan kawan-kawannya yang lain.

Selaku Staf Menteri Pertahanan, Atmadji mengadakan aktivitas di sekitar basis Angkatan Laut Surabaya. Bahkan ia berhasil menaklukkan pasukan AL Jepang di Pulau Nyamukan. Selanjutnya tanggal 31 Oktober 1945 ia bersama-sama para bekas pelaut yang dipengaruhi faham komunis mengumumkan berdirinya Marine Keamanan Rakyat (MKR) :

“Untuk menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia telah dibentuk Marine Keamanan Rakyat” .

Atmadji mengangkat dirinya sebagai Laksamana Marine Keamanan Rakyat. Sebagai Kepala Staf MKR, ditunjuk Gunadi, seorang bekas bintara Marine (AL) Belanda. Setelah Surabaya jatuh ke tangan pasukan Inggris pada bulan Desember 1945, Markas Besar TKR dipindahkan dari Surabaya ke Lawang (Malang). Di sini MKR membentuk semacam pasukan marinir yang diberi nama Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Atmadji menunjuk Katamhadi, bekas pegawai jawatan kereta api yang kemudian menjadi daidanco Tentara Peta di Mojokerto, sebagai Komandan TLRI. Oleh karena TLRI dianggap sebagai korps yang dikendalikan dari Lawang, maka disusunlah dua divisi TLRI yaitu divisi TLRI I yang berkedudukan di Malang dan Divisi TLRI II yang berkedudukan di Solo.

Sesudah Agresi Militer I Belanda (21 Juli 1947), Markas Besar TLRI dipindahkan dari Lawang ke Tulungagung. Lahirnya MKR dan TLRI di Lawang ini, menimbulkan kekisruhan dalam tubuh kekuatan laut. MKR dan TLRI di Lawang membentuk Markas Tertinggi MKR. Padahal di Yogyakarta telah lebih dahulu terbentuk Markas Tertinggi TKR bagian Laut yang dipimpin oleh Laksamana Muda M. Pardi sebagai Kepala Staf Umum. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin berusaha keras untuk menyatukan dua organisasi kekuatan ini.

Pada tanggal 24 Desember 1945 diadakan konferensi segenap unsur kekuatan laut di Yogyakarta. Hasil keputusan konferensi adalah : Atmadji diusulkan sebagai Pemimpin Umum TRI-Laut pada Kementerian Pertahanan dan M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum.

Konferensi ini ternyata tidak memecahkan masalah, bahkan sebaliknya memperuncing masalah. Pihak Amir Sjarifuddin tidak ingin kehilangan kekuatan yang telah dibina oleh Atmadji sejak dari Surabaya. Akhirnya tercapai kesepakatan Atmadji diangkat sebagai Kepala Urusan Angkatan Laut pada Kementerian Pertahanan yang bermarkas di Lawang. Tampaknya kesepakatan ini tidak memuaskan kelompok Amir Sjarifuddin.

Pada tanggal 19 Juli 1946 diadakan konferensi di Lawang yang khusus membahas organisasi. Konferensi memutuskan : Pertama, Markas Tertinggi TRI Laut berkedudukan di Lawang dan Sub Markas Tertinggi di Yogyakarta, kedua, nama Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) secara resmi digunakan.

Dalam konferensi ini kelompok Amir Sjarifuddin mencoba memindahkan Markas Tertinggi TRI-Laut dari Yogyakarta ke Lawang, di bawah Atmadji. Usahanya ini banyak mendapat tantangan. Agar supaya tidak terlalu banyak kehilangan kekuatan, maka Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin mengganti nama Markas Tertinggi di Lawang menjadi Direktorat Jenderal Urusan Angkatan Laut Republik Indonesia dengan susunan pimpinan adalah :

  • Direktur Jenderal Laksamana Muda Atmadji,
  • Kepala Staf Jenderal Mayor Katamhadi, dan
  • Wakil Kepala Staf Kolonel Subardjo

Perlu dicatat bahwa Direktorat Jenderal ini tetap membawahi divisi-divisi Tentara Laut Republik Indonesia TLRI yang berada di Malang dan Solo. TLRI tidak pernah bergabung dengan ALRI.

Pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Sjahrir terbentuk. Kabinet ini merupakan kabinet parlementer yang pertama. Mr. Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Segera setelah menduduki posnya, ia menyatakan konsepsinya mengenai ketentaraan, antara lain: tentara harus disusun menurut model Red Army (tentara Rusia), tentara berwatak anti kapitalis-imperialis, dan tentara harus tahu politik dan dibimbing oleh opsir-opsir Politik.

Ternyata organisasi tentara yang ia jumpai pada waktu itu, telah membesar sedemikian rupa, bahkan telah memilih Kolonel Soedirman sebagai pimpinan tertinggi tentara untuk menggantikan Supriadi, pemimpin pemberontakan Peta di Blitar yang tidak diketahui beritanya. Terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pemimpin Tertinggi TKR (kemudian Panglima Besar) sesungguhnya kurang berkenan di hati Menteri Keamanan Rakyat Mr. Amir Sjarifuddin maupun Perdana Menteri Sjahrir. Mereka berpendapat tentara harus bersih diri sisa-sisa pendukung fasisme Jepang, karena khawatir akan timbulnya bahaya militerisme. Mereka tidak mengenal Pemimpin TKR Soedirman. Mereka menginginkan orang lain, seperti, yang diklaim sebagai hasil binaan Dr. Ismail (Ismangil) anggota Geraf kelompok Amir Sjarifuddin.

Namun kenyataan menunjukkan lain. Presiden Sukarno mengukuhkan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Kementerian Pertahanan, mulai dibentuk. Staf Markas Tertinggi TKR dibagi menjadi dua. Sebagian menjadi Staf Kementerian Keamanan dan sebagian lagi menjadi Staf Markas Tertinggi. Yang termasuk diambil oleh Kementerian Pertahanan adalah Badan Pendidikan Tentara. Badan Pendidikan kemudian diperluas fungsi -fungsinya disesuaikan dengan konsep Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin yaitu tentara harus tahu politik, yang harus dibimbing oleh opsir-opsir (perwira) politik. Berdasarkan konsep itu, badan pendidikan itu diubah menjadi Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) pada tanggal 30 Mei 1946.

Sampai dengan bulan Mei 1946, Letjen Soedirman berhasil mengkonsolidasi Tentara Republik Indonesia (TRI). Letjen Soedirman telah muncul sebagai saingan Menteri Amir Sjarifuddin, karena memang secara organisatoris TRI tidak di bawah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin pada bulan Mei 1946 membentuk Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) untuk mendidik dan menghasilkan perwira yang disebut “opsir-opsir politik”.

Opsir-opsir tersebut kemudian disebar ke divisi, resimen TRI atau kesatuan yang lebih rendah. Namun opsir-opsir politik yang dikirim dari Kementerian Pertahanan, ditolak oleh para Komandan Kesatuan TRI. Tantangan pun datang pula dari luar TRI. Sebagian besar politisi menganggap bahwa opsir politik yang ditempatkan di pelbagai kesatuan dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan bangsa, khususnya dalam tubuh TRI, serta merusak tatanan komando.

Jelaslah bahwa Pepolit dan segala aktivitas opsir politik, merupakan upaya kelompok komunis untuk mencoba menguasai tentara lewat jalan ideologi. Disamping usaha untuk menguasai TRI melalui Pepolit, Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin membentuk badan baru yaitu Biro Perjuangan, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh Badan-badan Perjuangan dalam Kementerian Pertahanan.

Pimpinan Biro Perjuangan ialah Djokosuyono, dari kelompok Amir Sjarifuddin dibantu oleh Ir. Sakirman, pemimpin Laskar Rakyat. Di daerah-daerah dibentuk pula inspektorat-inspektorat Biro Perjuangan, yang dikuasai oleh laskar komunis, terutama laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Tujuannya jelas, minimal untuk mengurangi “kekuatan” dan “kekuasaan” Letjen Soedirman dan selanjutnya untuk menjatuhkannya yang sejak semula memang tidak mereka sukai. Oleh karena itu Biro Perjuangan dikembangkan secara pesat, dan aktivitas Pepolit ditingkatkan untuk mempengaruhi tentara agar “mengerti” azas perjuangan komunis. Melalui kedua badan ini, kelompok komunis mempersiapkan kekuatan bersenjatanya dengan cara lain.[5]

Adanya dua kekuatan bersenjata yaitu TRI dan laskar/badan perjuangan yang saling konflik baik dalam masalah kepentingan politik, ideologi dan lain-lain, sangat merugikan strategi perjuangan bangsa. Atas prakarsa Presiden, pimpinan Angkatan Perang dan sejumlah politisi; maka kedua kekuatan bersenjata ini diintegrasikan dalam satu wadah organisasi baru yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nama TNI mencerminkan tekad dan pengabdian tentara sebagai pembela kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan atau kelompok. TNI mencakup pengertian sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial politik.

Secara formal integrasi ini dimulai pada bulan Juni 1947 dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sebagai “jalan tengah”, pada tingkat pimpinan dibentuk “pimpinan kolektif”, yang terdiri atas unsur TRI dan laskar- Iaskar, yang disebut Pucuk Pimpinan TNI (PP-TNI):

  • Ketua Anggota :     Jenderal Soedirman (Panglima Besar)
  • Anggota :     Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo (Kepala Staf Umum). Laksamana Muda Nazir (Panglima ALRI). Komodor Muda S. Suryadarma (Kepala Staf Angkatan Udara). Jenderal Mayor Ir. Sakirman (Laskar Rakyat). Jenderal Mayor Djokosujono (Biro Perjuangan). Jenderal Mayor Soetomo (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI).

Lahirnya TNI dan kepemimpinan kolektif TNI merupakan pukulan politis yang merugikan kelompok komunis. Kekuatan bersenjata komunis yang dibinanya sejak 1945, akan diserap oleh TNI apabila integrasi benar-benar dilakukan. Sejalan dengan proses pengintegrasian tersebut, Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin mengubah organisasi Kementerian Pertahanan dengan maksud mengukuhkan status beberapa kesatuan laskar agar tetap berada di bawah pembinaannya, seperti Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), serta membentuk organisasi TNI-Masyarakat pada bulan Agustus 1947. Pelaksanaan integrasi dihambat. Pembentukan TNI ini ternyata semakin memperkuat posisi Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Untuk menyelamatkan kekuatan bersenjatanya, Mr. Amir Sjarifuddin membuat move politik baru, lewat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk menjatuhkan Panglima Besar Soedirman dan menguasai sepenuhnya Angkatan Perang. Zainul Baharuddin seorang anggota Fraksi Sayap Kiri dalam KNIP mengajukan suatu mosi yaitu mosi Rasionalisasi Angkatan Perang.

Mosi ini berisi desakan agar diadakan reorganisasi Angkatan Perang yang langsung berada di bawah Menteri Pertahanan. Usaha Mr. Amir Sjarifuddin temyata kandas dan bahkan menjadi bumerang bagi kelompoknya. Sekalipun demikian, Mr. Amir Sjarifuddin sebagai wakil dari kelompok komunis secara sistematis berhasil menyusun kekuatan bersenjata komunis yang apabila sewaktu­-waktu diperlukan telah siap untuk digunakan merebut kekuasaan negara.[6]

[1] Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2] Nugroho Notosusanto (Ed), Pertempuran Surabaya, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta 1985, hal 108 -115

[3] Pramoedji, kemudian menjadi Komandan Resimen Expedisi 44 Pesindo di Magelang

[4] Pasukan Banumahdi yang ditugasi oleh Komandan Resimen Jakarta menghancurkan       pemberontakan PKI-Moh. Joesoeph di Cirebon, pada hakekatnya melaksanakan misi Mr. Amir Sjarifuddin yang tidak menyukai munculnya Moh. Joesoeph menggunakan nama PKI. Banumahdi terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, berpangkat Mayor.

[5] Tentara Keselamatan Rakyat, No.2 th, 25 Januari 1946, hal 43

[6]  Kahin George Marc Tuman, Nationalism and Revolution in Indonesia, cornel Univercity pres, New York, th 1962 hal 261

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*