Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-3: Konsolidasi Partai

Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-3: Konsolidasi Partai [1]

Di bidang politik, Amir Sjarifuddin telah memelopori konsolidasi dari sisa-sisa kelompok gerakan bawah tanah PKI yang telah bercerai berai. Pada tanggal 12 November 1945, Amir Sjarifuddin mendirikan Partai Sosialis Indonesia disingkat Parsi. Komposisi Dewan Pimpinan Partai adalah : Ketua, Amir Sjarifuddin dan Wakil Ketua, Sukendar (dari kelompok PKI-1935) dengan anggota, Mr. Hindromartono (anggota BPKNIP dan Residen Bojonegoro, seorang tokoh buruh komunis dari Geraf berusaha untuk mendirikan daerah bebas di Bojonegoro).

Azas perjuangan partai Parsi ialah membangun masyarakat sosialistis dengan buruh, tani dan tentara sebagai tulang punggungnya.Program di bidang politik, mengadakan Volksfront atau Front Persatuan Rakyat untuk menegakkan RI dan menuntut adanya dewan-dewan sekerja. Volksfront menurut Amir Sjarifuddin mengemban tugas ganda, di samping membangun Republik juga membangun semangat anti kapitalis. Usia partai ini hanya satu bulan, mungkin digunakan oleh kelompok Amir Sjarifuddin sebagai sarana untuk konsolidasi dan menjajagi situasi yang berkembang. Sementara itu kelompok Sjahrir membentuk pula Partai Rakyat Sosialis disingkat Paras pada tanggal 19 November 1945. Anggota Paras dihimpun dari kelompok bawah tanah Sjahrir yang berada di beberapa kota.

Pada tanggal 19 Desember 1945 di Cirebon, Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Partai Rakyat Indonesia (Paras) meleburkan diri dan bersama-sama bersatu membentuk partai baru Partai Sosialis. Pembentukan partai baru ini merupakan lambang kerjasama antara kelompok sosialis (Sjahrir) dengan kelompok komunis (Amir Sjarifuddin). Kepengurusan Partai Sosialis terdiri atas Dewan Pimpinan berjumlah lima orang, yaitu: Amir Sjarifuddin (Ketua), dengan anggota-anggota Mr. Hindromartono, Soedarsono, Supeno, dan Oei Gee Hwat

Komisi Ekeskutif terdiri atas : Seksi Politik, dengan anggota Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, M. Tamzil, M.S. Muwaladi, Sumitro Reksodiputro, Subadio Sastrosatomo, dan Sugondo Djojopuspito. Sekretariat, Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, Gumara, Sutrisno, Mr. R. Usman Sastroamidjojo, L.M. Sitorus, dan Wiyono Sumartoyo. Bagian Penerangan, Djohan Sjahruzah, Subagio I.N, Wangawijaya, Suwondo, Suyono, Tan Ling Djie, dan Sunarno Sisworahardjo. Bagian Pendidikan, Sukindar, Sukemi, Kusnaini, Sugra, dan Djawoto. Bagian Keuangan, Munodo, Sukanda, dan H. Djunaidi, serta Bagian Perhubungan, Subiantokusumo, Pramono, Abdul Fatah, Ruslan, Nurullah, Sardjono, M. Tauchid, dan Suhadi.[2]

Personalia pimpinan partai yang terdiri atas kelompok Sjahrir dan Amir Sjarifuddin memiliki latar belakang yang berbeda. Kelompok Sjahrir, berasal dari tiga generasi, yaitu : Pertama, berasal dari generasi tahun 1920-an, terutama mereka yang tidak ikut dibuang ke Digul. Kedua, berasal dari generasi 1930-an, yaitu : Sugra, dr. Sudarsono, Sukemi, Djohan Sjahruzah, Sugondo Djojopuspito, Wangsawijaya, Sumarno, Kusnaeni, Nurullah, Sardjono, Wijono, M. Tauchid, Hardjono, Suhadi, dan Sudjono. Ketiga, adalah para pemuda dan mahasiswa yang secara pribadi dekat dengan Sjahrir. Mereka adalah : Subadio Sastrosatomo, dan L.M. Sitorus.

Kelompok Amir Sjarifuddin anggotanya terdiri atas kawan-kawan Amir Sjarifuddin dalam Gerindo dan kelompok gerakan bawah tanah yang pada umumnya anggota kelompok Geraf seperti : Abdul Fatah, pernah dihukum seumur hidup oleh pemerintah pendudukan Jepang, Sutrisno bekas anggota Gerindo dan aktif dalam PKI-35; Sukindar dan H. Djunaidi adalah anggota PKI tahun 1920-an yang kemudian menjadi anggota PKI Ilegal; Ruslan dan Subiantokusumo aktivis Serikat Buruh yang terlibat dalam gerakan bawah tanah, Tan Ling Djie bekas mahasiswa Leiden adalah kader Musso pada tahun 1935; Oei Gee Hwat, anggota Partai Tionghoa Indonesia, yang erat hubungannya dengan PKI-35. Kelompok Amir Sjarifuddin kemudian memperoleh tenaga baru, yaitu Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat. la adalah bekas Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Sekalipun seorang keturunan bangsawan ia telah lama menjadi penganut komunis. la kembali ke Indonesia bersama Setiadjid pada bulan November 1945. Mereka mendapat tugas istimewa dari Partai Sosialis Belanda, guna melicinkan perundingan Indonesia-Belanda. Temannya Setiadjid bergabung pada Partai Buruh Indonesia (PBI).[3]

Terjalinnya kerjasama antara kedua kelompok ini, karena selain mereka pernah bersama-sama melakukan gerakan bawah tanah juga sebagian dari anggota dewan eksekutifnya pernah memasuki partai yang azas perjuangannya non kooperasi. Setelah kelompok Amir Sjarifuddin dan kelompok Sjahrir berhasil menguasai BPKNIP dan kabinet, enam orang anggota Dewan Eksekutif Partai diangkat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP, maka partai ini praktis telah mendominasi pemerintah.[4]

Tujuan yang terpenting dan kerjasama kelompok sosialis dan komunis ini adalah menghadapi lawan politiknya yaitu kelompok Tan Malaka. Usaha coup yang dilancarkan kelompok Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1946, berhasil digagalkan berkat kerjasama tersebut dan sekaligus menyisihkan peranannya dari arena kehidupan politik selama tiga tahun. Latar belakang peristiwa kudeta 3 Juli 1946 bersumber pada perbedaan strategi perjuangan antara pemerintah dalam hal ini kabinet Sjahrir dengan kelompok Tan Malaka. Politik pemerintah menitikberatkan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Sekutu dan Belanda, bagi kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara diplomasi.

Sikap pemerintah ini mendapat tantangan dari kelompok Tan Malaka, seorang tokoh politik masa Pergerakan Nasional. Pertentangan pendapat antara Tan Malaka dengan pemerintah sudah dimulai sejak bulan September-Oktober 1945 ketika Tan Malaka meminta kepada Sukarno-Hatta untuk menandatangani Surat Wasiat politik yang isinya mengenai penyerahan pimpinan pemerintahan dan revolusi kepada Tan Malaka jika sewaktu-waktu Sukarno- Hatta berhalangan. Permintaan Tan Malaka ditolak oleh Sukarno- Hatta.

Dalam bulan Januari 1946 kelompok Tan Malaka menyusun kekuatan sebagai move (gerakan) politiknya yang baru. Tanggal 4 – 5 Januari 1946 di Surakarta diadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang menghasilkan terbentuknya suatu badan yang diberi nama Volksfront. Dalam pertemuan tanggal 15 – 16 Januari 1946, Volksfront ini diubah namanya menjadi Persatuan Perjuangan (PP) yang anggotanya terdiri dari beberapa organisasi massa. Program Persatuan Perjuangan dengan minimum program yaitu: Berunding atas dasar kemerdekaan 100%, Pemerintahan rakyat dan Tentara Rakyat. Program ini memperoleh simpati dari organisasi pemuda.

Konsepsi Persatuan Perjuangan mengenai revolusi adalah : revolusi Indonesia bukanlah revolusi nasional yang digerakkan oleh segelintir orang yang bersedia menyerahkan sumber-sumber ekonomi kepada bangsa asing. Sebaliknya revolusi itu harus berani mengambil tindakan ekonomi, sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Dengan minimum programnya ini, Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir pada saat pemerintah mengadakan perundingan dengan Belanda. Persatuan Perjuangan melancarkan oposisi dalam sidang KNIP tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 dengan maksud menentang Kabinet Sjahrir, sehingga Kabinet Sjahrir jatuh. Akan tetapi Presiden Sukarno menunjuk Sjahrir kembali sebagai formatur.

Persatuan Perjuangan sebenarnya menginginkan agar yang ditunjuk sebagai formatur adalah Tan Malaka. Oleh karena itu mereka tetap meneruskan oposisi, sekalipun program kabinet baru merupakan kompromi antara pendapat pemerintah dengan pendapat Persatuan Perjuangan. Pemerintah menganggap bahwa tindakan mereka itu semata-mata bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintah dan melemahkan perjuangan bangsa, sehingga pada bulan Maret 1946 tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan ditangkap dengan alas an untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar. Tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan yang ditangkap adalah: Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Sayuti Melik, Chaerul Saleh, dan Muhammad Yamin.

Sementara itu perundingan antara Indonesia dan Belanda tidak membawa hasil yang memuaskan.Di Indonesia sendiri khususnya di daerah Surakarta dan Sumatra Timur terjadi kekacauan dalam masyarakat. Persatuan Perjuangan memanfaatkan situasi tersebut untuk menculik Perdana Menteri Sjahrir dari tempat penginapannya di Surakarta. Selain itu diculik pula Jenderal Mayor Sudibyo, dan dr. Darmasetiawan (Menteri Kemakmuran). Presiden Sukarno ketika mendengar berita itu, menyerukan kepada para penculik untuk membebaskan Sjahrir dan kawan-kawannya. Seruan ini dipatuhi oleh para penculik, namun kegiatan Persatuan Perjuangan belum berakhir.

Pada tanggal 3 Juli 1946, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Jenderal Mayor Sudarsono (Panglima Divisi Yogyakarta) mencoba untuk memaksa Presiden Sukarno menandatangani konsep susunan pemerintahan baru. Konsep tersebut tertuang dalam dua buah maklumat yaitu Maklumat No.2 dan Maklumat No.3.

lsi Maklumat No.2 agar Presiden memberhentikan seluruh menteri-menteri dalam Kabinet Sjahrir. Dasar pemberhentian itu adalah desakan rakyat dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan 100%. Maklumat No.3 berisi penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno.

Dengan kedua maklumat itu Persatuan Perjuangan menghendaki agar pemerintahan diserahkan kepada pengikut Tan Malaka. Ini berarti perebutan kekuasaan. Akan tetapi Presiden menolak menandatangani kedua maklumat itu. ltu berarti perebutan kekuasaan, gagal. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu ditangkap, sehingga menyisihkan peranan Tan Malaka dan kawan-kawan dari arena kehidupan politik selama tiga tahun.

Terjalinnya kerjasama antara kelompok Sjahrir dengan kelompok Mr. Amir Sjarifuddin dapat dimaklumi, namun terjadinya fusi merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Tampaknya Amir Sjarifuddin masih menganut garis Dimitrov dan mempraktekkan taktik bloc within untuk memperlemah kelompok Sjahrir. Untuk sementara Amir Sjarifuddin menerima garis politik Sjahrir, terutama dalam menghadapi Belanda, sekalipun banyak ditentang oleh kelompoknya. Garis politik diplomasi Sjahrir dianut oleh Amir Sjarifuddin sampai awal1948. Sebaliknya pihak Sjahrir memperhitungkan bahwa Amir Sjarifuddin bisa “ditarik” ke dalam kubu sosialis, karena ia menerima garis diplomasinya yang dipandang sebagai upaya realistis.[5]

Garis diplomasi tersebut ialah dalam perjuangan kemerdekaan harus diakui bahwa kekuatan Sekutu sangat besar. Oleh karena itu politik berunding dengan kekuatan-kekuatan Sekutu, termasuk Belanda adalah satu-satunya pilihan terbaik.

Sementara itu kelompok Digulis yang dipimpin oleh Sardjono, Ketua PKI 1926 tiba kembali di Indonesia pada bulan Maret 1946. Kedatangannya disusul oleh kelompok Nederland seperti Maruto Darusman, dan Soeripno pada bulan Maret 1946. Sementara itu beberapa tokoh muda yang baru dibebaskan dari penjara seperti Aidit (dari penjara P. Onrust di Teluk Jakarta), Lukman (dihukum karena terlibat Peristiwa Tiga Daerah) dan Nyoto dari Besuki ikut menggabungkan diri dengan kedua kelompok tersebut. Tokoh lain yang datang dari Cina adalah Alimin, pada bulan Juli 1946. Alimin menyatakan bahwa tujuan kedatangannya dengan maksud :

“lngin memberikan bantuan pada pekerjaan dan urusan partai yang telah lama terdesak bekerja di bawah tanah terpisah dari rakyat umum dan ditinggalkan oleh pemuka-pemukanya yang telah menjadi korban atau meninggal dunia. Saya telah lama tidak mendapat sambungan dengan partai dan saya sama sekali tak mengetahui apa-apa. Saya akan mulai lagi dari mula-mula. Kita akan kumpulkan lagi kawan kita yang sehati dan setia pada partai kita. Tiap-tiap orang komunis diwajibkan hanya bekerja bagi partainya, yaitu Partai Komunis, lain tidak. Kaum Komunis, hanya tahu satu partai saja, yaitu Partai Komunis”.[6]

Kedatangan tokoh-tokoh dari beberapa kelompok ini, membuat PKI telah siap untuk mengibarkan panji-panji partainya secara legal. Kemudian PKI menyelenggarakan Kongres IV atau kongres pertama sesudah Proklamasi pada bulan Mei 1946. Pada akhir kongres, PKI mengeluarkan pernyataan politik : bahwa PKI tidak akan masuk kabinet, karena dengan masuknya PKI ke dalam kabinet akan memperlemah kedudukan RI. RI pasti akan dicap sebagai sel Moskow, apabila PKI ikut serta dalam kabinet.

Kongres juga berhasil memilih kembali pemimpinnya dan menyusun para fungsionarisnya sebagai berikut : Dalam Dewan Harian, duduk Ketua I Sardjono, Ketua II Maruto Darusman, Ketua III Djokosoedjono, Sekretaris Umum, dan Ngadiman Hardjosuprapto. Dalam Politbiro, duduk Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Soeripno, dan Ngadiman Hardjosuprapto, dan dalam Biro Organisasi terdapat Djokosoedjono, DN. Aidit (Agitprop) Soedisman, Roeskak (bendahara), dan Koesnandi (penghubung). Sebagai Pembantu Sekretaris Umum terdapat nama-nama seperti Sabarisman (ketentaraan / kelaskaran), Buyung Saleh Puradisastra (buruh), Koebes (tani) Karsali (pemuda), dan Suparmi (wanita).Sedangkan dalam Komisaris Daerah duduk Moh. Ali, Moh. Toha, Hamid Sutan(Jawa Barat), Moh. Senan (Jawa Tengah), Lauw King Hoo, Priyosantoso (Jawa Timur), dan Abdulkarim MS (Sumatra).

Pernyataan politik PKI yang dirumuskan pada tahun 1946 mendukung kebijaksanaan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Alimin pada tanggal 12 Agustus 1946, yang dikenal dengan “garis Sardjono”. Garis ini antara lain menegaskan: “Dengan bubarnya Komintern, PKI mengikuti garis yang berdiri sendiri serta menghendaki kerjasama dengan Belanda dalam mengembangkan Negara Indonesia Serikat yang demokratis. Kami orang-orang komunis menganjurkan demokrasi dan perkembangan ekonomi bagi Indonesia dengan menitikberatkan pada modernisasi pertanian”.

Dukungan PKI terhadap pemerintah (Perdana Menteri Sjahrir) dan terhadap naskah Persetujuan Linggajati, menimbulkan oposisi dan perpecahan intern. Pada bulan Maret 1947 beberapa tokoh menengah PKI seperti M. Djoni, Amir Husin dan M.A. Kasim, mengadakan pertemuan dan selanjutnya mendirikan partai tandingaan yaitu Partai Komunis Indonesia Merah (PKI – Merah) yang dipimpin oleh M. Djoni. Reaksi PKI sangat keras. Dalam Siaran Kilatnya dinyatakan, agar para anggota memegang teguh prinsip, hanya ada satu partai komunis. Dalam anggaran dasar Komintern tidak ada keharusan untuk menambah predikat merah atau biru. Akhirnya dinyatakan PKI – Merah adalah reaksi anti Marxis dan anti komunis.[7]

Perpecahan dalam tubuh PKI ini karena kader-kader komunis berontak terhadap kebijaksanaan kepemimpinan Sardjono – Alimin. Khususnya mengenai dukungannya terhadap naskah persetujuan Linggajati. Yang dituduh menjadi “biang keladi” perpecahan ini adalah Widarta, kader dari kelompok Amir Sjarifuddin yang bersembunyi di Pemalang. Ia adalah tokoh Peristiwa Tiga Daerah, dan dijatuhi hukuman penjara. Ketika di penjara ia berkumpul bersama-sama pelaku Peristiwa Coup 3 Juli (para pengikut Tan Malaka). Widarta melakukan oposisi keras terhadap garis Sardjono – Alimin, yang dinilainya lemah.

Setelah terjadinya perpecahan ia bersama rekannya dari Tegal, K. Mijaya diculik atas perintah pimpinan PKI untuk dihadapkan ke Mahkamah Revolusioner yang anggotanya antara lain Sudisman. Ia dituduh keras menyelewengkan garis PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah dan melanggar disiplin partai. Atas kesalahannya Widarta bersama tiga orang kawannya dijatuhi hukuman mati.Mereka ditembak mati di pantai Parangtritis Yogyakarta.[8] Sementara pihak pimpinan menyatakan bahwa mereka tidak sabar dan tidak disiplin. Sebenarnya banyak pula di antara tokoh yang tidak setuju kebijaksanaan pimpinannya, namun mereka tetap bertahan karena disiplin yang kuat.

Pemarafan Persetujuan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 mengakibatkan kegoncangan dalam kubu Sayap Kiri. Dalam persetujuan itu delegasi Belanda menyodorkan tuntutan­tuntutan antara lain gendarmerie bersama (menyelenggarakan kepolisian bersama). Tuntutan delegasi Belanda telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sementara itu Sjahrir bersikeras akan menyelesaikan dengan politik diplomasinya dengan menyetujui tuntutan Belanda tersebut.

Untuk mengatasi kemelut tersebut Sjahrir mengirim Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, anggota Partai Sosialis ke Yogyakarta guna mencari dukungan dari Sayap Kiri. Ternyata Abdulmadjid Djojodiningrat tidak menyetujui kebijaksanaan Sjahrir dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Tindakan Abdulmadjid Djojodiningrat disokong oleh Amir Sjarifuddin. Kemudian Sjahrir mendapat serangan dari kawan-kawannya dari kubu Sayap Kiri.

Perubahan sikap kubu Sayap Kiri yang semula mendukung politik diplomasi Sjahrir, sejak 1947 berbalik menentangnya. Hal ini tercermin dalam pernyataan politik Sayap Kiri yang menghendaki rekonstruksi dalam revolusi. Pokok-pokok pernyataan itu antara lain:

“Soal politik pokok pangkalnya ialah soal staat (negara). Staat inilah yang punya tugas untuk menyelesaikan revolusi. Tetapi sungguh sayang pemerintah sebagai pengemudi yang menentang imperialisme asing bukan suatu kekuasaan yang revolusioner dan agresif”.[9]

Rupanya sesudah terjadinya perpecahan dalam tubuh PKl, orang-orang komunis yang masih berada di luar PKl, mulai melakukan aksi melawan Sjahrir. Tema yang digunakan adalah rekonstruksi dalam revolusi. Mereka menuduh pemerintah sebagai pimpinan revolusi telah mulai lemah dan kurang agresif Orang-orang komunis menghendaki sikap yang lebih revolusioner dan agresif. Tujuan pokoknya adalah “menentang” Sjahrir dari kursi perdana menteri, untuk digantikan dengan orang komunis. ltulah yang dimaksud dengan rekonstruksi dalam revolusi. Kabinet Sjahrir yang mendapat serangan dari kubu Sayap Kiri yang semula mendukungnya, terpaksa harus menyerahkan mandatnya pada presiden tanggal 27 Juni 1947.

Kabinet Sjahrir digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin pada bulan Juli 1947. Ketika kelompok Amir Sjarifuddin menekankan perjuangan kelas dan memihak ke Rusia, maka hal ini ditentang keras oleh kelompok Sjahrir. Pada bulan Desember 1947 Sjahrir mendesak Amir Sjarifuddin untuk memilih, apakah kerjasama dengannya atau dengan komunis. Desakan Sjahrir beralasan, sebab Partai Sosialis didominasi oleh tokoh-tokoh komunis seperti Tan Ling Djie dan Abdulmadjid Djojodiningrat. Oleh karena Amir Sjarifuddin tidak mengindahkan peringatan Sjahrir, maka Sjahrir keluar dari Partai Sosialis dan menentang persetujuan Renville. Sjahrir kemudian mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada bulan Februari 1948.

Sampai tahun 1948 tercapailah usaha konsolidasi PKI yang dipelopori oleh Amir Sjarifuddin.Hampir semua lawan-lawannya berhasil disingkirkan secara sistematis baik melalui gerakan legal maupun gerakan ilegal. Saat penggabungan Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dengan PKI yang dipimpin oleh Sardjono telah terbuka dalam Fraksi Sayap Kiri, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948. Amir Sjarifuddin kemudian melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah dengan membentuk organisasi yang disebut “Front Demokrasi Rakyat” (FDR), tanggal 26 Februari 1948 di Solo. FDR adalah jelmaan dari golongan “Sayap Kiri” yang program jangka pendeknya menuntut pembatalan Linggajati maupun Renville yang dihasilkannya sendiri, sedangkan program jangka panjangnya “mendominasi kekuasaan pemerintahan”. Basis kekuatan FDR adalah :

  1. TNI – Masyarakat daerah Purwodadi, Laskar Rakyat, Laskar Merah dan Laskar Buruh serta Pesindo yang dahulu pernah tergabung dalam Biro Perjuangan pada masa Mr. Amir Sjarifuddin menjabat Menteri Pertahanan,
  2. Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang menurut mereka anggotanya mencapai jumlah 1.307.000 orang.[10]
  3. Partai-partai politik : Partai Sosialis Indonesia dan PKI.

Di tengah-tengah aksi oposisi FDR, pada tanggal 10 Agustus 1948 datanglah Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang telah lama bermukim di Rusia. Kedatangan Musso ini membawa misi dari komunis internasional untuk melakukan koreksi terhadap komunis Indonesia. Musso menyatakan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi yang defensif. Revolusi yang defensif adalah salah, karena itu harus diganti dengan revolusi yang ofensifini menurut pandangan Musso dengan membentuk Front Nasional. Tidak lama kemudian Musso mengambil alih pimpinan PKI dari tangan Sardjono.

Pada tanggal 24 Agustus 1948, Polit Biro CC PKI mengumumkan bahwa perlu dibentuknya satu partai kelas buruh. Sebagai koreksi atas kesalahan organisasi masa lampau di masa lalu, CC PKI mengusulkan agar ketiga partai anggota FDR yaitu PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia (PBI) mengadakan fusi sehingga menjadi satu partai kelas buruh yang memakai nama PKI. Selanjutnya berkat koreksi Musso tersebut beberapa organisasi antara lain SOBSI mengaku bersalah karena ikut membantu melaksanakan politik kompromi dengan imperialis, dan selanjutnya berjanji akan melaksanakan politik anti imperialisme yang konsekuen. Kemudian CC PKI mencoba mengajak partai Masyumi dan PNI untuk mengadakan persatuan nasional yang kuat guna menghadapi imperialisme Belanda, sekalipun PKI tahu bahwa mereka akan menolak. Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1948, Partai Buruh menyatakan meleburkan diri ke dalam PKI. Tindakan serupa diikuti pula oleh Partai Sosialis.

Pada tanggal 1 September 1948 kepengurusan FDR sepenuhnya diambil alih oleh pimpinan PKI.Dengan demikian gerakan FDR sepenuhnya menjadi gerakan PKI. Adapun susunan Politbiro CC PKI adalah sebagai berikut :

Sekretaris Jenderal       :     Musso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman.

Sekretaris Buruh             :    A. Tjokronegoro, D.N. Aidit, Soetrisno.

Sekretaris Pemuda        :     Wikana, Soeripno.

Sekretaris Pertahanan :      Mr. Amir Sjarifuddin

Agitasi Propaganda       :     M.H. Lukman, Sardjono

Organisasi                         :    Soedirman

Urusan Luar Negeri       :     Soeripno

Perwakilan                        :    Njoto

Urusan Kader-kader      :    Di bawah Sekretaris Umum

Urusan Keuangan           :    Roeskak.

Dengan kedatangan Musso, maka selesailah upaya konsolidasi partai yang dipelopori oleh Mr. Amir Sjarifuddin.

[1]        Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]        Soebadio Sastrosatomo. Perjuangan Revolusi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal  205 -206

[3]        Soe Hok Gie, “Simpang Kiri dari Sebuah JaIan”, Skripsi (Sarjana Fakultas Sastta UI), 1969, hal 26

[4]     Effendi Pennana S, “Partai Sosialis Suatu Kemelut Dalam Mencari Identitas”, kripsi         (Sarjana Fakultas SastraJurusan Sejarah Universitas Indonesia), 1990, hal 75

[5] St. Sjahrir, Perdjuangan Kita, Yayasan 28 Oktaber, Bandung, 1979, hal  9 – 10

[6]E, Dwi Arya Wisesa, Partai Buruh Indonesia, Skripsi (Sarjana Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah), 1988, hal. 168

[7]Soc Hok Gic, op. cit., hal. 87

[8]Anton E. Lucas, op. ,it., hal. 36

[9]Effendi Permana Sinaga, op. cit., hal. 10

[10]Jahja Muhaimin, Perkembangan Mi/iler Da/am Po/i/ik di Indonesia 1945-1966, Universitas Gajah Mada Press, Jogyakarta, 1971, halo 50 – 51

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*