Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-2: Merebut Kekuatan Buruh

Konsolidasi PKI Pra 1948 (Legal-Ilegal)-2: Merebut Kekuatan Buruh [1]

Kaum buruh menurut doktrin komunis adalah kekuatan pokok revolusi. Pembinaan dan penguasaan organisasi buruh merupakan program prioritas setiap partai komunis. Di Indonesia, sesudah proklamasi, pembentukan organisasi buruh dikaitkan dengan organisasi kelaskaran.

Organisasi buruh disusun dalam bentuk barisan yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI). Organisasi BBI ini terbentuk di Menteng 31 Jakarta, dan sebagai ketua terpilih Koesnaeni dan sebagai wakil ketua Pandoe Kartawigoena. BBI juga ikut bersama organisasi pemuda lain melaksanakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan dari tangan Jepang, kemudian menempatkan anggotanya pada perusahaan tersebut.

Pada tanggal 6 September 1945 bertempat di Menteng 31, ketua BBI Jakarta, yaitu Koesnaeni digantikan oleh Njono. Peristiwa ini merupakan awal dari upaya kelompok komunis untuk menguasai organisasi buruh. Di bawah pimpinan Njono, BBI Jakarta yang mengatasnamakan seluruh BBI mengeluarkan sebuah maklumat yang menuntut agar KNI mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi yang menyuarakan dan menggerakkan kaum buruh.

Pernyataan pimpinan BBI Jakarta ini mendapat dukungan Menteri Sosial, yaitu Mr. Iwa Koesoemasoemantri yang menganjurkan agar BBI menyatukan pendapat. Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial tersebut, BBI Jakarta mengumumkan akan menyelenggarakan pertemuan BBI seluruh Indonesia. Kementerian Sosial menyatakan bersedia membantu pertemuan tersebut, dan sebagai penyelenggara ditunjuk BBI Surabaya.

Sebelum tempat pertemuan ditunjuk secara pasti, baik BBI Jakarta maupun BBI Surabaya bersikeras agar pertemuan berlangsung di kota mereka masing-masing. Pihak BBI Jakarta menganggap Jakarta sebagai pusat organisasi, sedangkan BBI Surabaya yang diwakili oleh Tasripin[2] menganggap Surabaya sebagai tempat yang lebih pantas. Kemudian diambil jalan tengah dengan menunjuk Surakarta sebagai tempat pertemuan yang berlangsung dari 7 – 9 November 1945.

Karena pertemuan bersifat nasional, maka pertemuan tersebut diubah sebagai kongres. Kongres dihadiri oleh : kurang lebih 3.000 peserta terdiri dari 817 utusan seluruh Jawa. Daerah Sumatera mengirimkan 6 orang wakilnya atas nama organisasi buruh yang dibentuk sekitar bulan Oktober 1945, yaitu: Gabungan Sarekat Boeroeh Indonesia (Gasbi). Mereka berasal dari Sumatera Barat, lima orang di bawah pimpinan Adrian dan dari Jambi satu orang, dr Sudiono.

Masalah inti yang memerlukan pemecahan kongres adalah arah perjuangan buruh Indonesia setelah merdeka. Wakil Jawa Timur, Sjamsoe Harja – Oedaja (Ketua BBI Surabaya)[3]menyatakan bahwa: Tujuan perjuangan buruh yang sebenarnya adalah menuntut supaya semua perusahaan vital disosialisir atas nama masyarakat seluruhnya.[4]

Kemudian Njono selaku ketua BBI Jakarta tampil untuk menjelaskan tujuan perjuangan buruh yang merefleksikan aliansi kelompok komunis dan sosialis. Ia menyimpulkan bahwa landasan bagi pergerakan buruh Indonesia yaitu front persatuan menentang penjajahan, bantuan ekonomi bagi buruh serta pembentukan dewan-dewan buruh di setiap perusahaan jawatan.

Masalah bantuan ekonomi dan pembentukan dewan-dewan buruh disetujui peserta kongres, sedang mengenai masalah menggalang front persatuan anti penjajahan menjadi bahan perdebatan. Akhirnya sidang menyetujui usul Sjamsoe Harja Oedaja untuk membentuk suatu partai politik dengan nama Partai Boeroeh Indonesia (PBI) dan membubarkan BBI.

Pembubaran BBI ditentang oleh Njono (Ketua BBI Jakarta) dan oleh seorang peninjau Wijono Soeryokoesoemo[5] yang mewakili organisasi tani. Sampai akhir kongres, masalah setuju dan tidak setuju pembubaran BBI belum tuntas. Di sini kita melihat awal pergulatan kelompok sosialis-komunis melawan kelompok Tan Malaka dalam memperebutkan massa buruh. Pada tahap ini Sjamsoe Harja Oedaja dari kelompok Tan Malaka berhasil menguasai organisasi buruh.

PBI melangsungkan kongresnya yang pertama pada tanggal 15 Desember 1945 di Yogyakarta yang dihadiri oleh 28 utusan dari 19 Cabang. Masalah yang dibahas masih berkisar pada persoalan kedudukan buruh dan tani. Sjamsoe Hardja Oedaja memaksakan organisasi kaum tani berkiblat kepada PBI.

Wijono Soerjokoesoemo mengulangi kembali pendirian golongan tani, bahwa kelompok kaum tani bukan organisasi politik dan mereka sudah membentuk organisasi sendiri yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI).[6] Kongres organisasi kaum tani di Yogyakarta telah menyatakan adanya perbedaan kegiatan antara kaum buruh dan kaum tani. Oleh karena itu BTI mengecam campur tangan PBI dalam masalah intern BTI.

Keputusan kongres yang menjadi dasar program PBI ialah partai buruh harus bercorak buruh yang mengakui pertentangan antara majikan dan buruh. Kedudukan sarekat-sarekat buruh menjadi onderbouw (di bawah naungan) partai, tetapi mengakui keberadaan sarekat-sarekat buruh yang tidak dibentuk oleh PBI. Setelah kongres berakhir, PBI kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka. PBI lebih merupakan organisasi politik campuran, karena anggotanya bukan hanya buruh saja sehingga jumlah anggotanya menjadi lebih besar.[7]

Pada akhir Desember 1945 PBI digugat oleh kelompok-kelompok yang menentang pembubaran BBI yang dipelopori oleh Njono. Menghadapi tuntutan yang begitu kuat, PBI mengalah. Sejak awal 1946 PBI mengumumkan bahwa BBI dihidupkan kembali dengan status sebagai asosiasi sarekat-sarekat buruh. Dalam pernyataannya PBI meminta kepada sarekat-sarekat buruh yang berada “di luar pagar” agar menggabungkan diri ke dalam BBl. Dalam perkembangannya kemudian, pada bulan Mei 1946 BBI diubah namanya menjadi Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (Gasbi) yang bersifat federatif[8]

Guna menyusun kepengurusan organisasi Gasbi, maka pada tanggal 21 Mei 1946 di Madiun diadakan konferensi PBI. Konferensi memutuskan bahwa Sjamsoe Harja Oedaja (Ketua PBI) sebagai Ketua Gasbi dan Danoehoesodo sebagai Wakil Ketua. Gasbi tidak hanya beranggotakan sarekat-sarekat buruh saja, tetapi juga terbuka bagi organisasi-organisasi pegawai negeri, polisi dan tentara. Meskipun konferensi berhasil menyusun organisasi Gasbi, namun keutuhan organisasi belum terbina. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan pendapat antara sarekat-sarekat buruh.

Sebagian menginginkan sarekat buruh dan gabungannya terlepas dari partai politik. Sebagian yang lain menuntut agar sarekat buruh menjadi onderhouw partai politik. Dalam percaturan politik nasional, Gasbi ikut menempatkan wakil-wakilnya dalam organisasi politik Persatuan Perjuangan (PP) dan Konsentrasi Nasional. Koebarsih ditempatkan di PP sebagai wakil Gasbi, sedang Danoehoesodo ditempatkan di Konsentrasi Nasional.

Ketika terjadi kudeta terhadap pemerintah RI di Yogyakarta yang gagal oleh kelompok Tan Malaka pada 3 Juli 1946 hampir semua pimpinan PBI dan Gasbi ditangkap. Diantaranya Sjamsoe Harja Oedaja (Ketua PBI), Mr. Iwa Kusumasumantri, Danoehoesodo, dr. S. Rachmat (Sekretaris PBI), Mr. Moehammad Daljono (Ketua Departemen Politik), Mr. Ahmad Soebardjo (Ketua Departemen Politik Luar Negeri), Kobarsih (wakil PBI dan Gasbi pada PP merangkap Wakil Ketua Barisan Buruh Gas dan Listrik) dan dr. Boentaran Martoatmodjo (Ketua Departemen Kesehatan). Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh PBI dan Gasbi, maka sarekat-sarekat buruh yang tergabung di dalamnya menyatakan tidak terikat lagi dengan PBI dan melepaskan diri dari Gasbi.

Situasi demikian merupakan kesempatan emas bagi kelompok komunis. Njono, Ketua BBI Jakarta salah seorang pelopor anti pembubaran BBI, menyusun kembali PBI tanpa terikat oleh keputusan- keputusan yang dikeluarkan oleh mantan pimpinan PBI. Njono membentuk Pusat Pimpinan Sementara PBI, yang terdiri atas 7 orang, yaitu: Njono, Setiadjid,[9] S.K. Trimurti, Moesirin, Soeprapti, Soepiman dan Isbandhie. Pimpinan baru segera mengeluarkan pernyataan politik yaitu menuntut dibentuknya kabinet koalisi yang bersifat nasional.[10]

Peranan Gasbi diambil alih oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dibentuk pada akhir November 1946. Selanjutnya SOBSI mengambil alih peran PBI sebagai partai dan sekaligus sebagai sentral organisasi buruh. Setelah terjadi penggabungan berbagai organisasi-organisasi buruh ke dalam SOBSI, maka hampir semua pimpinan organisasi buruh didominasi oleh kelompok komunis yaitu Harjono, Njono, Oei Gee Hwat. Ketua BTI Wijono, digantikan oleh Sadjarwo.[11]

Sejak akhir tahun 1946 organisasi buruh sama sekali telah dikuasai oleh komunis. SOBSI berhasil mencaplok semua organisasi buruh, yang semula dikuasai Gasbi dan kelompok Tan Malaka. Tidak lama kemudian SOBSI menyelenggarakan kongresnya yang pertama pada tahun 1947. Komposisi pimpinan SOBSI setelah Kongres I sebagai berikut:

  • Sentral Biro – Harjono (ketua umum), Setiadjid (wakil ketua umum), Njono (sekretaris umum), S. Wirjodinoto (wakil sekretaris umum), Hartono (bendahara), Soekirno (wakil bendahara mencakup pembelaan).
  • Organisasi – Soerjosoepadmo (ketua), Oemar Said (wakil),Sardjoe Moh. Sastradiradja.
  • Sosial – Affandi (ketua), Koeshartini (wakil), Soedjaprawira, Soenarjo Mangoenpoespito.
  • Ekonomi – S. Coerdian (ketua), Soedjoko (wakil), Hardipranoto dan Sabariman
  • Penerangan – Oei Gee Hwat (ketua), Wahjono (wakil), Bujung Saleh Puradisastra dan Islan.
  • Pendidikan – Djohan Sjahroezah (ketua), Soemedi (wakil), Gondopratomo dan Siti Kalinah.
  • Wanita    – Soeparmi (ketua), Asiah (wakil), Hj. Soemedi.
  • Luar Negeri – Marjono (ketua), Soehadinoto, Setiadi, Handoyo, Maruto Darusman, Bambang Susilo, Achmad Soemedi.
  • Perencanaan – Asraroedin (ketua), Djokosoedjono (wakil), Drs. Danoehoesodo, Harjadi, Maruto Darusman, K. Werdojo, Koesnan, Mr. Dr. Soeripto, Harjono, S.K. Trimurti.

***

[1]        Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]        Sejak 1933 anggota Suluh Pemuda Indonesia, organisasi afiliasi PNI-Baru. Kemudian bekerja pada BPM Plaju dan mengorganisasikan buruh minyak. Memimpin pemogokan tetapi gagal, melarikan diri ke Singapura. Kembali ke Binjai membentuk cabang Gerindo. Pada 1938 kembali ke Surabaya membangunjaringan gerakan bawah tanah.

[3]        Sjamsoe Harja Oedaja, menempuh karir sebagai wartawan Nusantara di Surakarta, kemudian menjadi redaktur Penyebar Semangat, Suara Umum, yang pada jaman Jepang menjadi Soeara Asia. Pernah meniadi Ketua Sarekat Buruh Partikulir Indonesia sampai 1942 menjadi pengikut kelompok Tan Malaka.

[4]        Sjamsoe Harja-Oedaja, “Kaoem Boeroeh dan Indonesia Merdeka” hal 3.

[5]        Merah Poetih, 8 November 1945

[6]        Organisasi kaum tani mula-mula bergabung dalam Persatuan Perjuangan, kemudian memisahkan diri pada 1 Maret 1946, karena lebih condong kepada Partai Sosialis

[7]        E. Dwi Arya Wisesa, Partai Buruh Indonesia”, Skripsi Fakultas Sastra, Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah, 1988, hal. 33

[8]        Repoeblik 1946, hal, 13

[9]        Setiadjid, tokoh PKI di negeri Belanda. Kembali ke Indonesia bulan November 1945 bersama Abdul Madjid Djojodiningrat. la memilih PBI.

[10]      Kedaulatan Rakjat, 13 Agustus dan 21 Desember – 1946

[11]      Arnold Brackman, Indonesian Communism a History, Frederick & Pruger, New York

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*