Konsolidasi Organisasi Dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (4): Peristiwa Tanjung Morawa

Konsolidasi Organisasi Dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (4): Peristiwa Tanjung Morawa [1]

 

Pada tahun 1952 timbul kasus tanah di Sumatra Utara khususnya di Sumatra Timur. Kasus tanah ini terutama menyangkut tanah-­tanah perkebunan yang terlantar digarap oleh penduduk. Keadaan yang demikian itu dimulai sejak jaman pendudukan Jepang, ketika tanah-tanah perkebunan tersebut tidak lagi mendapat perhatian dari penguasa Jepang. Pada tahun 1950 pemerintah mengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah perkebunan.

Dalam usaha ini, pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur Sumatra Utara Abdul Hakim untuk mengambil kembali tanah-tanah pemerintah yang digarap oleh penduduk. Walaupun pemerintah melakukan tindakan pengambil-alihan, namun pemerintah memberi ganti rugi kepada rakyat, penggarap tanah milik negara di daerah Sumatra Timur, yang berjumlah 30.000 kepala keluarga (KK).

Melalui Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) sejak tahun 1952 telah berhasil dipindahkan sejumlah 9.000 KK dengan mendapat ganti rugi. Sebelum melaksanakan pemindahan, pemerintah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada penggarap agar mereka menghentikan penggarapannya untuk musim yang akan datang.[2]

Pada mulanya para penggarap dapat menerima dan mematuhi ajakan pemerintah. Namun setelah adanya campur tangan kekuatan politik, yang berhasil memprovokasi rakyat keadaan menjadi berubah. Dalam situasi yang demikian di seluruh daerah Sumatra Timur khususnya di lingkungan penggarap tanah, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) telahberhasil menanamkan pengaruhnya. Di samping kedua organisasi itu terdapat organisasi Rukun Tani Indonesia (RTI) dan Persatuan Tani Indonesia (Pertani) yang juga berusaha menanamkan pengaruhnya. RTI mempunyai massa yang seimbang dengan PKI dan BTI.[3]

Di samping itu di daerah ini juga terdapat warganegara Cina yang juga ikut melakukan penggarapan tanah milik negara itu. Mereka mempunyai organisasi yang bernama Cung Hua Cik Kong Hui (Persatuan Buruh Tani Cina).[4]

Namun organisasi yang lebih dominan di daerah ini adalah BTI dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Dengan kekuatan massa yang sudah mereka pengaruhi dan dibantu oleh massa Persatuan Buruh Tani Cina serta RTI dan Pertani, maka mereka berusaha menghalangi pembebasan tanah tersebut. Dengan dalih memperjuangkan tanah, BTI, PKI dan SOBSI mulai mencari keuntungan. Para penggarap tanah diwajibkan membayar Rp. 500,- sampai Rp. 1.500,- per orangkepada BTl, PKl dan SOBSl. Selain itu mereka juga menghasut rakyat agar menolak setiap usaha pemerintah untuk memindahkan mereka dari lokasi tersebut.[5]

Walaupun Pemerintah Daerah Sumatra Utara menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah tanah ini, pemerintah tetap berpendirian tidak akan merubah kebijakannya mengenai pembebasan tanah di daerah Sumatra Timur. Namun pemerintah dalam mengambil tindakan, tetap berusaha melakukan pendekatan secara persuasif untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata mengalami kegagalan karena PKl, BTI, SOBSI terus menerus melakukan agitasi-agitasi untuk menghasut rakyat agar menolak segala macam penyelesaian.

Oleh karena segala ajakan pemerintah ditolak oleh penggarap, mengakibatkan timbulnya ketegangan antara penggarap dengan pemerintah. Pada tanggal 30 Juli 1952, Gubernur Sumatra Utara Abdul Hakim memerintahkan agar segera membebaskan tanah di Patumbak Km. 13 Medan- Tanjung Morawa di bawah pengawalan polisi. Pada pukul 09.00 Waktu Sumatra Utara (WSU) petugas segera melakukan pentraktoran. Melihat tindakan ini para petani penggarap segera mengadakan perlawanan, dengan caramelempari petugas kepolisian dan mengambil sikap tidak mau mundur.[6]

Para petani ini merupakan massa PKI, BTI dan SOBSI Menghadapi sikap penggarap yang berjumlah 100 orang ini, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Dengan adanya tembakan ini, akhirnya mereka mengundurkan diri. Kejadian ini merupakan awal dari ketegangan.

Sebagai akibat dari peristiwa ini, timbul beberapa reaksi dari organisasi-organisasi petani, terutama dari PKI, BTI, SOBSI. Kasus ini menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menghadapi masalah ini DPR telah mengirim komisi pencari fakta ke Sumatra Timur. Fraksi BTI di DPR mengajukan pertanyaan kepada pemerintah tentang kasus yang timbul di Patumbak tersebut.

Sekretariat Bersama Tani Sumatra Utara yang sudah dipengaruhi PKI juga mengajukan tuntutan kepada Gubernur Sumatra Utara yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Mendesak agar pedoman pembagian tanah daerah SumatraUtara dibekukan.
  2. Menghentikan segera pentraktoran dan penangkapan.
  3. Mengajak organisasi tani menjadi angota pembagian tanah.[7]

Tuntutan Sekretariat Bersama Tani Sumatra Utara ini ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Dalam situasi demikian PKI Deli Serdang memanfaatkan keadaan ini dengan jalan menghasut rakyat agar tidak mematuhi tindakan pemerintah. Kemudian mereka juga mempengaruhi warga negara Cina di daerah Tanjung Morawa agar ikut mendukung gerakan mereka untuk tidak mematuhi seruan pemerintah.

Bersamaan dengan situasi yang demikianJawatan Pertanian Deli Serdang mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah seluas 5 ha. Tanah ini akan dijadikan sebagai tanah percontohan. Di samping itu juga Jawatan Perikanan Deli Serdangjuga mengajukan permohonan permintaan tanah seluas 1 ha untuk dijadikan tambak percontohan. Permintaan ini disetujui oleh gubernur Sumatra Utara.

Namun lokasi tanah ini terletak di kawasan yang didiami oleh 10 kepala keluarga petani warga negara Cina, imigran gelap di daerah Sumatra Utara. Sebagai tindak lanjutnya gubernur memerintahkan kepada Camat di daerah itu untuk segera membebaskan tanah tersebut. Untuk itu pada tanggal 1 Februari 1953 Camat Tanjung Morawa memanggil 10 kepala keluarga yang menghuni lokasi tersebut dan memerintahkan selambat-­lambatnya tanggal 15 Februari 1953 sudah meninggalkan tempat itu dan menempati lokasi yang disediakan pemerintah di desa Tendi dan Koraga. Namun ke-10 kepala keluarga ini tetap menolaknya.[8]

Dalam pertemuan itu juga pemerintah menjanjikan akan memberi ganti rugi sejumlah Rp. 300,- terhadap semua tanaman mereka, namun tawaran ini tetap mereka tolak. Di samping itu mereka menolak bermusyawarah dengan pemerintah, tanpa mengikutsertakan Cung Hua, Cik Kong Hui. Pemerintah bersedia mengikuti keinginan para penggarap ini untuk berunding dengan Cung Hua Cik Kong Hui. Ternyata hasilnya tetap gagal meskipun pemerintah telah banyak mengalah.[9]

Akhirnya pemerintah tetap melaksanakan pembebasan tanah tersebut. Pada tanggal 14 Maret 1953 kembali Camat Tanjung Morawa meminta supaya mereka segera pindah. Namun penggarap yang terdiri dari 10 keluarga imigran gelap Cina ini tetap membangkang. Sementara itu traktor dari Jawatan Pertanian sudah siap untuk melaksanakan tugasnya menggusur semua bangunan di lokasi yang akan dibebaskan. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1953 rencana pentraktoran diketahui petani Cina dan petani-petani setempat. Untuk menghadapi kenyataan ini, para petani mulai melakukan demonstrasi untuk menghalangi usaha pentraktoran tersebut. Sebagian penduduk yang bermukim di km 24,25 jalan Medan – Lubuk Pakam adalah massa BTI, RTI dan SOBSI, yang berjumlah 1.500 orang.[10]

Mereka inilah yang digunakan oleh PKI untuk menghalangi pentraktoran tersebut.

Demonstrasi ini kemudian berhasil dibubarkan oleh polisi. Akan tetapi pihak demonstran tetap membangkang, bahkan melakukan perlawanan terhadap polisi sambil berteriak :

” Serbu saja ! Hidup Lenin, Hidup Stalin”.

Sebagian di antara mereka berjaga-jaga di pinggir jalan Km. 24, 25 Jalan Medan- Lubuk Pakam. Di lokasi itu ditempatkan sejumlah 60 orang polisi untuk menjaga keamanan. Pada tanggal 16 Maret 1953 pukul 08.15 WSU pentraktoran dimulai, namun petani Cina dan petani PKI mencoba menghalangi. Para perusuh ini membuat rintangan agar supaya petugas kepolisian tidak maju terus.

Dalam keadaan yang demikian seorang petani yang benama Achmad berusaha merebut senjata salah seorang anggota polisi. Dalam perkelahian itu anggota polisi terlempar hingga senjatanya berhasil direbut oleh petani tersebut yang berusaha melarikannya. Akan tetapi senjata itu berhasil direbut kembali oleh polisi.

Keributan akibat dari tindakan kekerasan petani yang melakukan perlawanan, menyebabkan keadaan menjadi semakin tidak menentu. Untuk mencegah meluasnya aksi-aksi kekerasan, petugas kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara agar massa mundur. Namun yang terjadi keadaan sebaliknya. Massa terus menyerang. Dalam keadaan yang demikian tanpa diduga beberapa tembakan mengenai massa petani. Beberapa orang terkena peluru nyasar.

Dalam insiden ini 5 orang meninggal, 12 orang luka ringan dan 4 orang luka berat.[11] Pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kejadian tersebut. Pihak kepolisian Sumatra Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku dari tindakan kekerasan ini. Dalam operasi pembersihan, pihak yang berwajib menangkap Ketua PKI Deli Serdang Rustam Adji beserta 22 orang kawannya, di antaranya terdapat 5 orang warga negara asing Cina.[12]

Kemudian berhasil disita sejumlah pamflet (surat selebaran) yang belum sempat disebarkan oleh PKI serta ditangkapnya Sekretaris PKI Deli Serdang Sanusi Sapulidi yang menggunakan nama samaran Willem.[13]

Surat selebaran itu berisi instruksi-instruksi dari pimpinan PKI Deli Serdang kepada para petani agar menentang setiap usaha pemerintah untuk membebaskan tanah yang mereka duduki. Selain surat selebaran ditemukan pula, surat yang berklasifikasi rahasia ditujukan kepada Ranting Comisariat (RC) PKI dan Fraksi-Fraksi Tani Wilayah Onder Seksi Comite (OSC) PKI Deli Serdang/Lubuk Pakam.

Isi surat itu berupa instruksi agar setiap Ranting Comisariat, mempersiapkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada waktu menyambut kedatangan anggota-nggota DPR dari Jakarta, yang akan mengadakan peninjauan terhadap peristiwa tersebut. Di samping itu tiap-tiap kampung harus menyediakan spanduk-spanduk bernada tuntutan yang berbunyi :

  1. Hentikan pentraktoran atas tanah garapan tani.
  2. Hentikan penangkapan pimpinan tani !
  3. Susun Undang-Undang Agraria Nasional progresif!
  4. Hukum, alat negara yang melanggar hukum kemanusiaan !
  5. Hai anggota parlemen ! Perjuangkan nasib tani !

Penutup dari surat rahasia itu berisi supaya pimpinan RC menjelaskan tujuan aksi dan memberi petunjuk kepada setiap peserta secara jelas. Kalau ada yang bertanya, siapa yang memimpin, jawabnya : “perut saya”. Kalau ada yang menanyakan, siapa kepala atau pimpinan aksi, tunjuk kepala masing-masing.

Selain itu ditemukan sebuah surat lain, semacam surat mandat yang dikirimkan oleh Sanusi Sapulidi kepada Sidharta. Surat itu antara lain berbunyi ” bahwa keputusan diskusi tanggal 14 Februari 1952 telah gagal. Oleh sebab itu diberikan mandat kepada Sidhartaagar memberikan penerangan kepada anggota-anggota dan menggerakkan aksi.

Dengan memperhatikan sejumlah surat dan instruksi, peristiwa Tanjung Morawa benar-benar didalangi oleh PIG. Sementara itu pihak yang berwajib terus melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Setelah melalui pemeriksaan yang teliti beberapa orang dibebaskan, sisanya yang tinggal 10 orang ditahan. Dari 10 orang ini terdapat 3 orang warga negara asing, Cina. Mereka ini kemudian diajukan ke pengadilan.[14]

***

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]        Mimbar Umum, 14 April 1953.

[3]        Waspada, 31 Juli 1952.

[4]        Mimbar Umum, 17 Maret 1953.

[5]        Mimbar Umum, 14 April 1953

[6]        Waspada, 31 Juli 1952.

[7]        Waspada, 19 Oktober 1952.

[8]        Mimbar Umum, 11 April 1953.

[9]        Mimbar Umum, 17 Maret 1953

[10]      Mimbar Umum, 17 Maret 1953.

[11]    Mimbar Umum. 17 April 1953.

[12]    Mimbar Umum. 29 Mei 1953.

[13]    Abadi 23 Djuli 1953.

[14]    Mimbar Umum, 23 April 1953.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*