Konsolidasi Organisasi Dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (3): Aksi-Aksi PKI dan Razia Agustus 1951

Konsolidasi Organisasi Dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (3): Aksi-Aksi PKI dan Razia Agustus 1951[1]

 

Sesuai dengan program baru PKI, Aidit menitikberatkan pembinaan kekuatan massa terutama buruh. Di bawah pimpinan Njono, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang berada di dalam naungan PKI sejak berdirinya pada masa kepemimpinan Aidit maju pesat dibandingkan pada masa Alimin. Pada tahun pertama sesudah pengakuan kedaulatan, SOBSI mempunyai anggota 200.000 orang. Pada tahun 1951 PKI mengaku jumlah anggota SOBSI sudah mencapai 1 juta orang.

Keberhasilan ini membuat Aidit dan kawan-kawannya menggalang kekuatan kaum buruh di segala bidang. Isyu kepentingan buruh diangkat ke permukaan. Isyu ini mendapat sambutan dari kaum buruh, terutama organisasi buruh yang bernaung di bawahnya seperti Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Daerah Otonom (SEBDA), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

a. Aksi Kekerasan dan Pemogokan.

Organisasi massa PKI melakukan pemogokan yang dipelopori oleh buruh perkebunan yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Mereka menuntut kenaikan upah karena upah yang diterima sangat kecil tidak sesuai dengan harga pasar. Pemogokan umum SARBUPRI dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dimulai tanggal 20 Agustus 1950, hanya tiga hari setelah RI kembali ke negara kesatuan.[2]

Pemogokan antara lain dilakukan di Sumatra (kecuali Palembang). Di perkebunan Sumatera Timur, massa buruh yang berjumlah 260.000 orang yang tergabung dalam SARBUPRI serentak melakukan aksi mogok. Melalui SOBSI pada awal tahun 1951, PKI melakukan tekanan-­tekanan terhadap pemerintahan, dengan aksi-aksi mogok di perusahaan-perusahaan, perkebunan milik Belanda, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan minyak dan angkutan kereta api serta perhubungan udara (Garuda Indonesia Airways).[3]

Aksi-aksi itu berdalih klasik, menuntutperbaikan nasib buruh, kenaikan upah kerja yang menurut mereka tidak sesuai lagi dengan kondisi kerja. Aksi-aksi ini mempunyai dampak besar terhadap perekonomian negara, karena pemerintah sangat bergantung pada devisa dari sektor perkebunan. Di Jawa Barat pemogokan terjadi di daerah-­daerah kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Cianjur, Bogor dan Tasikmalaya. Pemogokan ini meliputi 700.000, orang buruh perkebunan. SARBUPRI menuntut kenaikan upah yang wajar bagi kaum buruh, terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Algemeene Landbouw Syndicaat (ALS, yaitu sindikat perusahaan perkebunan) yang diketuai oleh C.F.H. de Vries.[4]

Mereka menuntut upah minimum 3.25 gulden (rupiah Belanda) sedangkan pihak ALS hanya menetapkan upah 2,25 gulden. Akibat pemogokan-pemogokan tersebut menyebabkan kerugian baik bagi kaum buruh sendiri, maupun pihak pengusaha perkebunan, bahkan mengganggu keamanan dan ketertiban serta masyarakat pada umumnya.

Untuk mencegah meluasnya pemogokan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan mengeluarkan peraturan pelarangan mogok khususnya dalam perusahaan-perusahaan Jawatan dan Badan-badan vital di semua perusahaan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Djawatan Kereta Api, perusahaan-perusahaan penerbangan dan pelayaran, pelabuhan-pelabuhan, Pos, Telepon dan Telegraf (PTT) dan radio, perusahaan minyak tanah, Jawatan air minum, rumah­-rumah sakit, rumah-rumah obat, percetakan-percetakan negara, perusahaan listrik dan gas, bank-bank negara Indonesia, bagian percetakan dan perusahaan-perusahaan yang mencetak uang dan materai untuk negara.[5]

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Pebruari 1951. Peraturan tersebut lengkapnya berbunyi:

“Barang siapa menjalankan pemogokan atau memerintahkan, menganjurkan, mengajak, memaksa atau memancing supaya diadakan pemogokan atau penutupan di dalam perusahaan, jawatan atau badan vital dapat dihukum kurungan (hechtenis) setinggi-tingginya satu tahun, denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah”.[6]

Larangan pemogokan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri Pertahanan Dr. A Halim), diprotes oleh Ketua Seksi Perburuhan dalam Parlemen dan wakil SARBUPRI K. Werdoyo. Ia memprotes pemerintah dengan dalih, bahwa pemerintah telah memilih jalan yang sesat dengan menutupi pelanggarannya terhadap azas-azas demokrasi.

Lebih lanjut K. Werdoyo mengatakan bahwa pemerintah hanya bisa berbuat mengatasi kegelisahan kaum buruhdengan kekuatan senjatanya, dan dengan ancaman hukuman yang berat. ltu merupakan suatu tanda ke arah “fasisme” yang dikutuki rakyat. Pemerintah sama sekali belum berbuat apa-apa terhadap kaum buruh, termasuk undang-undang perburuhan untuk menjamin kegiatan dan keamanan kerja.

Aturan dari Menteri Pertahanan tersebut hanya menunjukan bahwa pemerintah untuk kesekian kalinya lebih rajin membuat “undang-undang memukul” daripada “undang-undang melindungi”. Atau lebih tegas dikatakannya bahwa “creatie” pemerintah dalam hal ini ialah mementingkan menghantam dari pada “melindungi”.

Werdoyo juga mengatakan bahwa kejadian­-kejadian tersebut adalah akibat nyata dari ekonomi pemerintah yang tergantung seluruhnya pada modal raksasa asing, sebagai akibat yang sangat logis dari KMB. Seakan Werdoyo menegaskan bahwa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut jelas adalah mengadu domba antara pemimpin buruh dengan massa buruh, cara tersebut sebaliknya akan menjadi bumerang yang akan membalik kepada pemerintah sendiri. Ia menuduh Pemerintah telah menyeleweng dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.[7]

Dengan adanya larangan mogok itu, PKI secara terang­-terangan menyambut dan menganjurkan kepada serikat buruh, serikat tani dan kepada “rakyat Indonesia” yang cinta demokrasi supaya memprotes tindakan pemerintah yang anti demokrasi itu. Partai tersebut menganjurkan supaya partai buruh mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk membuat suatu resolusi yang mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan pelanggaran pemogokan yang hanya menguntungkan kapital asing. Bersatu untuk memprotes perkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Bersatu untuk nasib yang lebih baik, untuk pembatalan perjanjian KMB, untuk kemerdekaan nasional dan perdamaian abadi.[8]

Langkah selanjutnya, wakil SARBUPRI dalam Parlemen, K. Werdoyo dan wakil ketua pucuk pimpinan SARBUPRI Ahem Erningpraja membuat sebuah mosi yang diajukan dalam sidingparlemen pada bulan September 1951.[9]

Mosi itu berisi permintaan agar soal pemogokan SARBUPRI dapat diselesaikan dengan segera. Sidang parlemen tanggal 23 September 1951 yang khusus membicarakan pemogokan SARBUPRI, gagaI menemukan cara penyelesaian pemogokan tersebut.

Oleh karena parlemen belum dapat memutuskan, maka P.M. Natsir menempuh jalan tengah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai. Untuk itu atas nama pemerintah Menteri Perburuhan R.P. Suroso mengadakan pertemuan antara SARBUPRI dengan para direksi perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS, masing-masing diwakili oleh E. Cordian dan Suparna, CFH de Vries dan Wilmeer. Hasil pertemuan tersebut, SARBUPRI bersama pihak ALS menandatangani perjanjian tentang upah minimal 3 gulden sehari dan selama mogok hanya dibayar 50%.[10]

Kalangan politisi berpendapat persetujuan tersebut telah menaikan pamor SARBUPRI di mata kaum buruh perkebunan khususnya dan kaum buruh Indonesia pada umumnya.Dengan demikian mempermudah SARBUPRI untuk menyempurnakan dan mengkonsolidasi organisasinya.

Selain melakukan aksi-aksi mogok, PKI melakukan aksi-aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 5 Agustus 1951 PKI melancarkan gerakan kekerasan di Tanjung Priok: Gerombolan bersenjata melakukan penyerangan terhadap Markas Mobiele Brigade (MB) Kepolisian di Tanjung Priok pada pukul 19 .00. Para penyerang datang dari arah Cilincing, berkekuatan ratusan orang. Mereka membawa senjata tajam dan senjata api, serta mengenakan ikat kepala merah dengan lambang palu arit.[11]

Markas Mobiele Brigade Polisi di Jalan Jambi diserang secara tiba-tiba. Seorang anggota Mobiele Brigade/Polisi yang berada di pos jaga dilukainya dengan senjata tajam.[12]

Dalam serangan ini seorang anggota gerombolan berhasil dibunuh, sedang seorang lagi dalam keadaan luka-luka terjun ke laut. Gerombolan kemudian bubar menuju ke arah timur Kali Sindang.

Untuk mengatasi situasi peristiwa ini, Komandan Militer Kota (KMK) Tanjung Priok meminta bantuan kepada Komandan Militer Kota Besar Djakarta Raya (KMKBDR) agar mengirimkan pasukan ke Tanjung Priok. Setibanya di tempat kejadian, kesatuan yang dikirim oleh KMKBDR serta dari Kesatuan Polisi segera melakukan pembersihan.

Dalam pembersihan ini dua orang anggota polisi menderita luka-luka. Petugas keamanan berhasil menangkap 30 orang anggota gerombolan dan menyita sejumlah dokumen yang berasal dari PKI Tanjung Priok. Setelah peristiwa itu pihak aparat keamanan mengumumkan berlakunya larangan ke luar rumah pada malam hari di wilayah Komando Militer Kota atau KMK Tanjung Priok.[13]

Dalam gerakan operasi pembersihan, pihak aparat keamanan berhasil menangkap tokoh penggeraknya bernama Eteh.[14] Ia adalah seorang pimpinan PKI daerah Tanjung Priok.

Operasi pembersihan dipimpin oleh Letnan Satu Subianto dari KMK Tanjung Priok, dan Komandan Kompi Mobiele Brigade Sumantri. Dalam operasi lanjutan, pihak aparat keamanan berhasil menangkap 50 orang pelaku di antaranya terdapat 2 orang wanita.[15]

Dari proses pemeriksaan intensif terhadap para pelaku, mereka mengaku anggota PKI yang mendapat perintah dari pimpinannya untuk melakukan kerusuhan di Tanjung Priok. Salah satu sasarannya adalah merampas senjata dari Markas Mobiele Brigade. Setelah memperoleh senjata mereka akan melakukan aksi-aksi teror di dalam kota.

Peristiwa ini kemudian menjadi berita utama di harian-harian ibukota. Harian Keng Po dengan gamblang memberitakan bahwa gerakan itu didalangi oleh PKI.[16]

PKI melalui Harian Rakjat membantah berita dengan memutar balikkan kenyataan dan secara terang-terangan menuduh, bahwa dalang dari gerakan itu adalah golongan Islam dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.(DI/TII) karena mereka memakai simbol-simbol huruf Arab.[17]

Aksi PKI berikutnya berupa peristiwa pelemparan granat pada saat berlangsung pasar malam pendidikan di Gedung Nasional Bogor tanggal 6 Augustus 1951.[18]

Tiga puluh orang pelakunya berhasil ditangkap dan diketahui bahwa mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan Pemuda Rakyat. Dalam peristiwa penggranatan ini jatuh korban 80 orang luka-Iuka.

Meskipun Pemerintah mengeluarkan ancaman hukuman keras terhadap para pelaku peristiwa tersebut, PKI sebagai dalangnya bersikap tidak tahu menahu dan lepas tangan.

Pada awal bulan Agustus itu juga di Banyuwangi (Jawa Timur) berhasil ditangkap beberapa orang yang melakukan gerakan-gerakan untuk mendirikan pemerintahan Sovyet. Sedang di Besuki berhasil ditangkap 11 orang pegawai kantor penerangan yang terlibat dalam gerakan di bawah tanah yang diorganisir oleh PKI.

Sehubungan peristiwa di Tanjung Priok, Bogor dan Banyuwangi itu, Perdana Menteri Sukiman bersama Wakil Perdana Menteri Suwirjo mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno.[19]

Dalam pertemuan itu dibahas mengenai masalah perkembangan politik dan keamanan dalam negeri khususnya mengenai aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI dan organisasi massanya.[20]

Setelah pertemuan itu pada tanggal 7 Agustus 1951, Perdana Menteri Sukiman mengadakan Sidang Dewan Menteri yangdihadiri seluruh Menteri dan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor f.B. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH. Nasution, Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Subijakto, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Surjadarma, Kepala Kepolisian Negara (KKN) Sukanto, dan Jaksa Agung Soeprapto.

Dalam sidang itu diputuskan, bahwa terhadap segala perbuatan yang bersifat anti nasional atau merugikan kekuasaan pemerintah dan nama bangsa serta mengganggu keamanan dan ketentraman pemerintah, wajib diambil tindakan tegas sesuai dengan keterangan kabinet waktu yang lalu. Kepala alat-alat kekuasaan negara diberi instruksi untuk bertindak dengan tanpa ragu-ragu mengingat peraturan-peraturan yang mengancam pemogokan masih berlaku.

Sementara itu PKI terus-menerus melakukan aksi-aksi kekerasan. Keputusan Militer No. I, diabaikan. Di daerah Sumatra Timur, PKI mendalangi aksi-aksi kekerasan dalam upaya mendukung kebijakan Politbironya. Aksi-aksi ini mereka lakukan antara lain menginterversi terhadap susunan pengurus Panitya Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1951.

Berbagai anak organisasi PKI antara lain BarisanTani Indonesia (BTI), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Kementrian Penerangan (SB Kempen), menarik diri dari kepengurusan panitya. Sebaliknya mereka mendirikan Kesatuan Aksi Nasional (KAN) dengan slogan membebaskan negara dari intervensi imperialis, yang meliputi kolonialis politik dan ekonomi.

Pada tanggal 8 Agustus 1951 PKI mengadakan rapat di stasiun kereta api Lubuk Pakam yang dihadiri oleh sejumlah organisasi massa PKI. Hadir dalam rapat itu Komisaris Central PKI Sumatra Utara Jusuf Adjitorop.

Kelanjutannya, pada tanggal 11 Agustus 1951, PKI bersama anak organisasinya melakukan pengacauan-pengacauan di berbagai perkebunan, di Sumatera Timur. Untuk menanggulangi situasi kacau ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan Angkatan Perang dan Polisi untuk melakukan pengamanan dan penangkapan.

Pada operasi ini pihak aparat keamanan berhasil menangkap lebih kurang 600 orang dan semuanya anggota-anggota SOBSI, BTI, dan SARBUPRI.

Pihak PKI melancarkan protes keras. Tindakan pemerintah dianggap tidak demokratis. Keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 1951 berlangsung pemogokan serentak di seluruh perkebunan daerah Sumatera Timur yang dilakukan oleh para buruh SARBUPRI dan SOBSI. Pemerintah menyerukan agar mereka menghentikan pemogokan, tetapi mereka tidak menghiraukan.

b. Razia Agustus 1951.

Aksi-aksi yang dilakukan massa komunis itu jelas membahayakan negara oleh karena itu pada tanggal 15 Agustus 1951 Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penangkapan terhadap para anggota PKI dan golongan yang membahayakan negara. Lengkapnya Surat Perintah tersebut berbunyi sebagai berikut:

  1. Membaca surat perintah tanggal 13 Agustus 1951, No. 13491/Amat Rahasia di mana dinyatakan oleh pemerintah bahwa berhubung dengan situasi yang menghangat dewasa ini dianggap perlu secepatnya mengambil tindakan untuk menahan orang­orang yang dianggap berbahaya.
  2. Membaca laporan-Iaporan yang berisi bahwa akhir-akhir ini telah disusun suatu rencana untuk melancarkan coup de’etat di Jakarta dan sekitarnya yang akan disertai dengan penculikan para Menteri dan pegawai tinggi.

Menimbang dan mengingat Pasal 56 RG bahwa untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum, maka menganggap perlu sekali mengadakan penggeledahan terhadap rumah dan kantor yang dianggap berbahaya serta menangkap dan menahan orang-­orang yang dicurigai sambil menunggu perintah selanjutnya.[21]

Dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan pada tanggal 15 Agustus 1951 tersebut, sebuah tim gabungan aparat keamanan yang terdiri dari Tentara, Polisi Militer (PM), Polisi Negara melancarkan operasi penangkapan di Jakarta sejak pukul 03.00 dinihari tanggal 16 Agustus 1951. Operasi penangkapan ini ditujukan kepada orang-orang yang dicurigai khususnya anggota PKI dan golongan kiri lainnya,[22] baik yang berstatus swasta atau para pejabat dalam pemerintahan dan anggota parlemen yang diduga ikut mendalangi pelbagai peristiwa pengacauan itu. Lima belas orang anggota parlemen dari Fraksi PKI ditangkap,[23] antara lain Ir. Sakirman, Peris Pardede, Soewono, Sumadi, Nyonya Mudigdo, Tjugito dan Hutomo Supardan.

Selain anggota PKI turut pula ditangkap beberapa tokoh SOBSI antara lain K. Werdojo dan Djoko Sudjono (SOBSI), Sidik Kertapati dan Siauw GiokTjan (BAPERKI). Sedangkan dari partai Murba antara lain Sudiono Djojopranoto dan Maruto Nitimihardjo. Markas Besar PKI dan SOBSI digeledah. Tokoh Alimin berhasil meloloskan diri dari penangkapan. DiJakarta razia dilaksanakan oleh Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKBDR) di bawah pimpinan Letkol Taswin dan Kepala Komisariat Kepolisian Djakarta Raja, Komisaris Besar Polisi R. Atung Kartakusumah.[24]

Di Sumatra operasi pembersihan dilakukan di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah masing-masing.

Pada tanggal 18 Agustus 1951, kabinet Sukiman mengadakan Sidang Istimewa. Dalam laporannya Perdana Menteri Sukiman menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan kepada alat negara, polisi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok, Bogor dan peristiwa lainnya.[25]

Tokoh-tokoh PKI yang berhasil ditangkap antara lain Sekretaris Jenderal CC PKI D.N. Aidit, Sumadi, A. Karim DP, Suhardjono (wartawan Sin Po), Situmeang (PERBURI) dan Supranoto (SARBUPRI).

Akibat tindakan ini, untuk sementara PKI berhasil dilumpuhkan. Namun PKI meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui Harian Rakjat, PKI menuduh pemerintah, bahwa tindakan penangkapan tersebut merupakan suatu tindakan spekulasi karena mereka yang ditangkap sebagian besar adalah anggota dan calon anggota PKI.

Walaupun PKI melancarkan kecaman-kecaman, pemerintah tetap pada pendiriannya dan melanjutkan penangkapan dan penggeledahan terhadap segala unsur yang mendukung gerakan komunis di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dikuatkan dengan pidato Presiden Sukarno pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1951.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah berketetapan hati untuk menghancurkan gerombolan bersenjata, baik yang digerakkan oleh suatu ideologi tertentu maupun yang liar, baik yang bersifat kiri maupun yang kanan, baik yang merah komunis maupun yang hijau DI/TII.

Sejalan dengan penegasan Presiden tersebut, pemerintah meningkatkan usahanya menumpas gerakan komunis dengan memutuskan hubungan PKI dengan partai komunis luar negeri. Pihak petugas keamanan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pengurus federasi Persahabatan Indonesia ­Tiongkok.[26]

Para anggota pengurusnya terdiri atas wakil-wakil PKI dan Partai Komunis Cina. Dalam operasi ini berhasil ditangkap beberapa orang anggota Partai Komunis Cina yang duduk dalam kepengurusan Federasi Persahabatan Indonesia – Tiongkok yaitu Tio Tji Nam, Chie Chian Than yang masing-masing menjadi ketua dan sekretaris.[27]

Penangkapan selanjutnya juga dilakukan terhadap para anggota Pengurus Perkumpulan Pemuda Tiongkok Indonesia (PPTI).[28] Begitu juga terhadap lembaga pendidikan milik golongan Cina Komunis yang menjadi ajang kegiatan politik. Pemerintah telah melancarkan operasi pembersihan terhadap sekolah-sekolah milik lembaga tersebut dan membubarkan organisasi PersatuanGuru Tjina (PGT).Beberapa orang guru dan seorang siswa telahditangkap.[29]

Mereka dituduh melakukan kegiatan politik praktis,karena dalam organisasi Persatuan Guru Tjina (PGT) terdapat seksiyang bernama Seksi Keyakinan ldeologi Komunisme.

Dengan penangkapan-penangkapan ini, dapatlah diketahui dengan jelas hubungan PKI dengan partai komunis Cina. Untuk mencegah hubungan yang lebih lanjut dan menetralisasi keadaan, pemerintah mengirim surat kepada Kedutaan Besar Cina diJakarta yang berisi permintaan agar warganegara Cina tidak mengibarkan bendera nasional Cina sehubungan dengan keadaan yang kurang menguntungkan bagi pemerintah RI. Selain itu pemerintah dengan berbagai upaya bermaksud mempersempit ruang gerak komunis di dalam negeri dan hubungannya dengan partai komunis Cina.[30]

Selain di Jakarta operasi penangkapan berlangsung pula di daerah-daerah. Di daerah Sumatera Utara penangkapan dilakukan oleh para petugas keamanan dari Komando Militer Kota Besar Medan (KMKBM). Dalam operasi penangkapan berhasil ditangkap 59 orang anggota PKI antara lain Abdul Xarim M.S. dan Jusuf Adjitorop, yang keduanya merupakan tokoh PKI dari Komite PKI Sumatera Timur.[31]

Di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung tanggal 18 Agustus 1951 aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap antara lain Radi, Ketua PKI Distrik Bandung, dan Siswo Sumarto, anggota Gabungan Rakyat Petani yang juga anggota PKI. Di Subang ditangkap pula tokoh PKI Alkap dan Lei Tun Tjong dari SARBUPRI.[32]

Di Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang anggota partai PKI antara lain Wikana, Tjokro sunarto dan Sekretaris PKI Seksi Comite Yogya Kuntri Fistadjid, dan Suyono (SOBSI),[33]

Di Jawa Timur juga berlangsung penangkapan terhadap para anggota PKl. Dari kota Surabaya 45 orang anggota PKl ditangkap bersama 21 orang keturunan Cina. Di Keresidenan Malang 5 orang anggota PKl dan 4 orang keturunan Cina, di keresidenan Kediri 11 orang anggota PKl. Dari keresidenan Madiun ditangkap 51 orang anggota PKI dan 2 orang keturunan – Cina sedangkan di keresidenan Bojonegoro 6 orang anggota PKI. Selain anggota PKI dan orang Cina, telah pula dilakukan penangkapan terhadap anggota pengurus anak organisasi PKI, seperti SOBSI cabang Surabaya Pimpinan SBKA Surono dan Sutomo, kemudian Oloan Hutapea, ketua PKI Surabaya. Selain itu ditangkap pula Ruslan Widjajasastra (anggota PKI Surabaya) dan Mansyur, Perjani Ilham (Gerwani), Sei Chian Tan (Ketua Persahabatan Indonesia-Tiongkok).[34]

Pada waktu yang sama telah ditangkap Go Hauw Gie, salah seorang penanggung jawab Harian Rakjat. Pihak Kepolisian Surabaya telah melarang beredarnya majalah The New Times, (terbitan Moskow) yang memuat gambar dan tulisan Musso.

Tindakan pembersihan yang dilancarkan oleh pemerintah ini mengancam kelangsungan hidup PKI. Politbiro yang baru terpilih tanggal 13 Januari 1951, belum melakukan konsolidasi dan aparatnya belum sempat menarik simpati massa, terutama massa petani. Beberapa pemimpin PKI yang berhasillolos dari penangkapan aparat keamanan, terpaksa bekerja secara diam-diam selama kira-kira satu tahun. Tindakan razia pemerintah mengakibatkan propaganda PKl dalam usaha mendukung Korea Utara, terpaksa dihentikan.

Sebagai tindak lanjut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemogokan, pemerintah mengeluarkan beberapa UndangUndang Darurat. Pada tanggal 17 September1951 pemerintah menyatakan berlakunya kembali larangan mogok yang telah ditetapkan oleh kabinet terdahulu (Natsir).

Kemudian disusul dengan ketetapan Undang-Undang Darurat No. 16, yang merupakan cara penyelesaian yang harus ditempuh apabila terjadi sengketa buruh. Pada tanggal 18 September 1951 pemerintah mengeluarkan Peraturan Tambahan/ Informasi No. 2 yang melarang pegawai negeri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menetralisir pengaruh SOBSI dalam Serikat Buruh Pegawai Negeri.

Dengan dilancarkannya serangkaian tindakan preventif oleh pemerintah, maka praktis kegiatan komunis berhasil dilumpuhkan. Perdana Menteri Sukiman kepada wartawan New York Times mengatakan, bahwa komunisme di Indonesia tidak banyak dan pemerintah telah berhasil mematahkan setiap langkah dari gerakan mereka.[35]

Penangkapan yang dilakukan adalah upaya untuk mengikis komunisme di Indonesia.

Pernyataan Perdana Menteri tersebut dibantah oleh PKI melalui surat kabarnya Harian Rakjat. PKI menyatakan bahwa pemerintah ielah menyatakan perang terhadap komunis di Indonesia. Seperti biasanya, PKI menolak bukti-bukti yang diajukan oleh pemerintah, dan menuduh pemerintah melanggar hukum negara. Selanjutnya PKI menyatakan bahwa Program PKI sekarang menghendaki adanya suatu pemerintahan nasional koalisi yang terlepas dari KMB.[36]

Dalam rangka memperoleh simpati masyarakat, Harian Rakjat menulis masalah yang sarna setiap hari. Maksudnya membentuk opini publik agar bersimpati pada PKI dengan dalih demokrasi. Pemerintah dinilai telah menginjak-injak demokrasi dan melanggar hukum.

Perdana Menteri Sukiman dengan tegas menjawab semua kecaman PKI, baik yang melalui media massa maupun parlemen. Pada tanggal 29 Oktober 1951 Perdana Menteri Sukiman memberikan pertanggungjawaban pemerintah kepada Parlemen. Dalam pidato pertanggungjawaban itu, Perdana Menteri menyatakan bahwa rangkaian tindakan yang diambil sejak bulan Agustus 1951 ialah setelah pemerintah memperoleh cukup bukti yang meyakinkan adanya suatu gerakan kekerasan yang didalangi oleh PKI untuk membunuh Soekarno- Hatta dan para menteri lainnya. PeristiwaTanjung Priok, adalah merupakan bukti nyata tindakan teror mereka. Para pelakunya adalah orang-orang pimpinan partai politik PKI dan pimpinan Sarekat Buruh.[37]

Suatu gerakan dengan modus operandi politik, terlihat ketika PKI berusaha untuk membentuk panitia dan mengadakan upacara sendiri dalam memperingati 17 Agustus 1951. Usaha itu terpaksa dilarang oleh pemerintah. Tindakan larangan pemerintah terhadap maksud PKI berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang akan mereka lakukan identik dengan taktik front persatuan komunis yang mulai menghimpun kelompok “revolusioner” dalam rangka perebutan kekuasaan politik.[38]

Mayoritas anggota Parlemen dapat menerima penjelasan mengenai rangkaian kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah guna mengatasi situasi krisis. Kelompok yang merasa tidak puas dengan keterangan tersebut antara lain dari Partai Sosial Indonesia (PSI). Pihak PSI mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Namun mosi PSI ditolak oleh Parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 21 suara.

***

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]        Sin Po, 21 Agustus 1950. hal. 1

[3]        Abadi, 16 Februari 1951

[4]        Ibid.

[5]        Sin Po, 15 Pebruari 1951

[6]        Ibid

[7]        Sin Po, 15 Pebruari 1951

[8]        Sin Po, 15 Pebruari 1951

[9]        Sin Po, 15 September 1951

[10]      Sin Po, 16 September 1951

[11]      Merdeka, 7 Augustus 1951

[12]      Keng Po, 7 Agustus 1951.

[13]    Keng Po, 7 Agustus 1951.

[14]    Keng Po, 7 Agustus 1951

[15]    Keng Po, 7 Agustus 1951.

[16]    Keng Po, 9 Agustus 1951.

[17]    Harlan Raijat, 9 Agustus 1951.

[18]    Merdeka, 9 Agustus 1951.

[19] Antara, 12 Agustus 1951.

[20] Antara, 12 Agustus 1951.

[21]    Keng Po, 16 Agustus 1951.

[22]      Pedoman, 24 Agustus 1951.

[23]      Pedoman, 24 Agustus 1951.

[24]      Keng Po, 16 Agustus 1951.

[25]      Arsip Nasional RI, Rapat Istimewa Kabinet diadakan tanggal 18 Agustus 1951, Arsip Kabinet Perdana Menteri dan Presiden tahun 1951 -1959 (Dokumen).

[26]      Harian Rakfat. 18 Agustus 1951

[27]      Sin Po, 20 Agustus 1951.

[28]      Sin Po, 20 Agustus 1951.

[29]      Harian Rakjat, 23 Agustus 1951.

[30]      Arsip Nasional, of.cit., dokumen Perdana Menteri dan Presiden.

[31]      Sin Po, 14 Agustus 1951.

[32]      Sin Po, 19 Agustus 1951.

[33]      Sin Po, 21 Agustus 1951.

[34]      Sin Po, 21 Agustus 1951

[35]      Harian Rakjat. 23 Oktober 1951.

[36]      Harian Rakjat. 23 Oktober 1951.

[37]      Harian Rakjat. 20 Oktober 1951.

[38]    Pedoman.1 November 1951.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*