Konsolidasi Organisasi dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (1): Beralihnya Kepemimpinan PKI

Konsolidasi Organisasi dan Bergesernya Kepemimpinan PKI (1): Beralihnya Kepemimpinan PKI [1]

 

Dalam situasi kacau setelah gagalnya pemberontakan di Madiun (Madiun Affair) pada tahun 1948, dalam tubuh PKI terjadi kekosongan pimpinan. Sebagian pemimpin serta kader partai mati terbunuh dalam pemberontakan dan ada yang masih dipenjarakan di rumah penjara di Surakarta, Yogyakarta dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah.

Sebagian pimpinannya yang tidak tertangkap di antaranya D.N. Aidit dan MH.Lukman menyembunyikan diri. Mereka berhasil melarikan diri ke Vietnam tinggal bersama pasukan-pasukan Ho Chi Minh. Sebelum kembali ke Indonesia, merekapun sempat tinggal di Cina.[2]

Sementara status PKI dalam KNIP setelah melakukan pemberontakan belum dipastikan. Masalah ini menjadi perdebatan sengit dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1949, mengenai kelangsungan dan hak hidup Partai Komunis Indonesia (PKI) sesudah pemberontakan Madiun 1948.

Dalam perdebatan yang cukup lama akhirnya sidang memutuskan untuk memberikan kesempatan hidup bebas bergerak kembali kepada PKI dan organisasi massanya. Keputusan ini diambil karena adanya pendapat bahwa partai komunis “diperlukan” sebagai sekutu untuk menetralisasi modal-modal asing Belanda yang beroperasi di Indonesia.

Di samping itu terdapat pula dorongan yang kuat dari para pemimpin untuk menyatakan kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia ke dunia luar dan Belanda khususnya, bahwa rakyat Indonesia sudah cukup matang untuk menghayati demokrasi.

Oleh karena itu jika di negara Barat partai komunis tidak dilarang, maka di Indonesia pun harus mendapatkan hak hidup yang sama seperti partai-partai yang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo mengeluarkan pernyataan pada tanggal 7 September 1949, bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam “Pemberontakan Madiun tidak akan dituntut, asalkan mereka tidak tersangkut dalam kejahatan-kejahatan kriminal.

Kerjasama orang-orang komunis diperlukan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, pemerintah dapat membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer.”

Sesudah dikeluarkannya pernyataan Menteri Kehakiman itu, Alimin tokoh senior PKI keluar dari persembunyiannya pada tanggal 10 September 1949. Dalam wawancara dengan wartawan Harian Sin Po yang pro komunis, ia menyatakan “bahwa PKI akan menjalankan garis kebijaksanaan yang hati-hati dan menyangkal bahwa PKI yang merencanakan revolusi Madiun. Pemerintah seharusnya tidak menyalahkan PKI, melainkan oknum-oknumnya”.

Pada kesempatan itu Alimin masih mengancam kepeminpinan Soekarno- Hatta. Ia mengatakan:

“Kemenangan Indonesia bukanlah semata-mata karena kekuatan Republik tetapi karena kelemahan Belanda”.

Sedangkan mengenai persetujuan Roem-Royen dan kembalinya Indonesia ke meja perundingan, ia menegaskan bahwa PKI tidak akan ikut bertanggung jawab atas hasil perundingan itu.

Setelah itu Alimin memegang pucuk pimpinan partai. Ia mengadakan perubahan politik dan strategi partainya dengan menempuh jalan tengah, yaitu dengan taktik dan strategi garis kiri yang fleksibel :

  1. Ke luar tetap konsekuen menentang feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.
  2. Ke dalam berusaha memisahkan antara kapital asing dengan kapital pribumi (nasional).

Kebijakan ini diperlukan, karena menurut PKI, Indonesia setelah pengakuan kedaulatan masih merupakan negara setengah jajahan, dimana dominasi dan monopoli kapital asing masih menguasai kehidupan dan perekonomian Indonesia.

Menurut teori PKI, rakyat Indonesia terbagi atas 4 klas yaitu; klas tani, buruh, cendekiawan dan borjuis nasional. Klas-klas itu jika dipersatukan dalam suatu Front Persatuan Nasional, merupakan kekuatan untuk melawan kapitalisme asing.

Dengan kebijakan ini, golongan borjuis dan kapitalis nasional mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi kapitalis asing, serta memperoleh tempat perwakilan dalam pemerintahan koalisi komunis yang akan datang. Untuk mempertegas kebijaksanaan ini, Politbiro PKI pada tanggal 7 Oktober 1949 mengeluarkan pernyataan:

“Jika RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak akan menjadi negara semi kolonial, maka ia harus mempertahankan/tidak menyerahkan perusahaan­perusahaan asing yang telah dikuasainya sewaktu RI berhasil menduduki dan mengawasinya, sebelum RI dilebur ke dalam RIS. PKI tidak akan bermaksud untuk menghapuskan kapitalis nasional, hanya bermaksud akan mengecek pertumbuhannya. Untuk maksud-maksud inilah, maka negara dikontrol oleh rakyat.”

Sejak keputusan pemerintah tanggal 7 September 1949, tokoh­tokoh PKI mulai berani menampakkan diri. Mereka mulai berani mengeluarkan pernyataan yang bersifat menyerang kebijaksanaan pemerintah mengenai persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar).

Program untuk melawan persetujuan KMB, yakni menggalang persetujuan “persatuan nasional” dan menentang imperialisme Barat. Dalam bidang demokrasi, PKI menuntut diakuinya hak-hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk mengadakan rapat atau berkumpul, berdemonstrasi dan melakukan pemogokan.

Mengenai Angkatan Bersenjata, PKI menuntut dilakukannya nasionalisasi APRI demi untuk memperoleh tentara reguler yang baik, PKI menolak menerima penggabungan pasukan yang dulu ikut melawan pemerintah RI dan menolak penggabungan KNIL ke dalam APRIS.

Keberadaan Alimin sebagai pemegang Pimpinan Puncak PKI di mata para pemimpin muda PKI hanyalah sebagai simbol. Mereka kurang mempercayai kemampuan Alimin memimpin partai. Hal ini berkaitan dengan peranannya yang gagal dalam pemberontakan tahun 1926.

Dalam kepemimpinannya, Alimin mengecam kepemimpinan Musso sebagai otokritik, namun ia tidak pernah menyalahkan jalannya garis partai yang dilaksanakan oleh Musso. Kepemimpinan Alimin meninggalkan semua cara-cara yang melibatkan massa rakyat, membangun partai dalam kelompok-kelompok kecil, sebagai kritik terhadap Jalan Baru Untuk Republik Indonesia yang diajukan Musso.

Menurutnya, PKI harus menjadi partai kader artinya partai tetap dibiarkan kecil dengan anggota yang militan, dan kepada anggota partai yang dipercaya kesetiaannya terhadap PKI diperintahkan untuk masuk menjadi anggota organisasi­organisasi massa lainnya seperti organisasi pemuda, buruh, tani dan wanita untuk mengusahakan agar organisasi-organisasi tersebut bergabung dalam satu front.[3]

Pada masa peralihan dari Republik Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, PKI mendapatkan keuntungan politis yang besar. Pada tanggal 4 Februari 1950 pemerintah RIS menegaskan pendiriannya bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal, pemerintah berpendirian bahwa PKI tidak dilarang selama PKI mematuhi hukum dan tata tertib.

Para pemimpin muda PKI muncul kembali pada pertengahan tahun 1950. Mereka adalah D.N. Aidit, Njoto, Lukman dan Munir. Kelompok ini berusaha merebut kepemimpinan dan kendali partai.

Aidit dan Lukman kemudian menerbitkan majalah Bintang Merah sebagai media cetak dan berfungsi sebagai media komunikasi mereka dengan para anggota partai. Majalah ini diterbitkan oleh Sekretariat Agitasi dan Propaganda (Agitprop) CC PKI sejak 15 Agustus 1950 dengan Sekretarisnya Peris Pardede. Melalui media ini Aidit melancarkan tuduhan terhadap Alimin yang dianggap mematikan sikap kritik dan otokritik di lingkungan partai. Aidit tidak setuju dengan gagasan Alimin yang menginginkan PKI sebagai partai kecil yang militan. Sebaliknya Aidit menginginkan agar PKI menjadi partai yang besar dan dikenal rakyat, terutama buruh dan tani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Aidit berpendapat kekuatan massa tani dan buruh sangat besar, sangat penting bagi perjuangan PKI. Untuk itu Aidit berusaha untuk mendapatkan dukungan dari massa buruh dan tani. [4]

Adanya perbedaan aspirasi ini menyebabkan perpecahan antara golongan tua dan golongan muda. Terjadi persaingan antara pengikut kader muda dan kader-kader tua dalam merebut kekosongan kepemimpinan partai. Para kader muda PKI berambisi mengganti pimpinan PKI tua.

Pada bulan Juni 1950 PKI mengumumkan susunan sekretariat sementara yang dipegang oleh Sudisman dan seorang aktivis veteran PKI pada tahun 1920-an yaitu Djaetun. Kegiatan partai dalam rangka menghidupkan anggota belum dilakukan. Sedangkan kegiatan partai yang bersifat perlementer dilaksanakan oleh Tan Ling Djie. Ia bertindak sebagai pimpinan semacam sekretariat bersama golongan Marxis,[5] (dulu Sayap Kiri) di Parlemen.

Pada sidang Pleno Central Comitee Partai (CC) tanggal 7 Januari 1951, Aidit dan kawan-kawannya berhasil merebut pucuk pimpinan dan sekaligus menguasai Politbiro. Kemenangan ini berarti pembaharuan terhadap garis politik lama (Alimin) yang meninggalkan semua cara-cara yang melibatkan massa rakyat serta membangun partai dalam kelompok-kelompok kecil Dalam Politbiro tersusun, Ketua: D.N. Aidit, Ketua II: Lukman, Ketua III: Njoto. Sedang dalam Central Comitee terdapat susunan sebagai berikut, Sekretaris Jenderal : D.N. Aidit, dan anggota-anggota lain terdiri dari Lukman, Njoto dan Sudisman. Di samping sebagai anggota CC, Njoto merangkap sebagai Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda (Agitprop).

Dalam struktur kepemimpinan baru ini kelompok tua diberikan status penasehat. Kelompok PKI ‘35, seperti Djokosudjono, Achmad Sumadi masih diberikan kedudukan sebagai anggota CC. Sedangkan kelompok Nederland, yang umumnya intelektual seperti Maruto Darusman, Setiadjid, Tan Ling Djie, Ir. Sakirman diberikan kedudukan sebagai anggota parlemen. Golongan tua praktis tergeser kedudukannya.Namun mereka masih diberi kesempatan untuk duduk di tempat kehormatan sebagai anggota CC yang tidak mempunyai kekuasaan.[6] Dalam perkembangan kemudian, kedudukan Alimin tergeser dan digantikan oleh Ir. Sakirman yang semula menjadi wakil PKl di KNIP Yogya dan sebagai ketua fraksi PKl di Parlemen menggantikan Ngadiman Hardjosubroto.

Setelah Aidit dan kawan-kawannya berhasil menguasai kepemimpinan dalam Central Comitee (CC) PKl yang diumumkan pada tanggal 7 Januari 1951, maka Aidit mengajukan suatu program baru yang disebut “Jalan Baru”. Tujuannya jelas untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa PKl berjuang melalui garis perlembagaan negara, menggunakan jalan damai dan demokratis dalam tindak-tanduk politiknya.[7]

Aidit menyadari bahwa perjuangan PKl melalui pemberontakan bersenjata tidak mungkin membawa kemenangan bagi PKl. Untuk itu ia menjalin kerjasama dengan golongan-golongan non komunis. Garis perjuangan politiknya ini sejalan dengan yang dilakukan Mao Tse Tung, walaupun tidak sepenuhnya diambil dari ajaran­-ajarannya.[8]

Dalam menjalankan garis perjuangan, Aidit berangkat dari pemikiran, bahwa PKI harus menyesuaikan ajaran Marxisme-­Leninisme dengan kondisi nyata setempat dalam hal ini Indonesia. la sangat terpengaruh oleh pemikiran Mao Tse Tung, di bidang gerakan politiknya. Pokok pemikiran Mao yang digunakan ialah, kaum tani sebagai soko guru revolusi, garis massa, front persatuan nasional dan teori kontradiksi.[9]

***

[1]Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]Peter Edman, Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan DN. Aidit, 1950-1965, Center for Information Analysis, 2005, hal. 69.

[3]Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI, ABC Politik, Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI, Jakarta, 1965, hal. 50-51

[4]D.N. Aidit, Kons/i/usi Par/ai Komunis Indonesia. Djakarta, 1951, hal. 21.

[5]Kementrian Penerangan, Kepar/aian di Indonesia, Kementerian Penerangan, Jogyakarta, 1951. hal. 280.

[6]Donald Hindley, 1he Communist Party of Indonesia 1951-1963, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 196~, hal. 20.

[7]Departemen Penerangan RI, A/manak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian,Departemen Penerangan RI, Djakarta, 1961, hal. 641

[8]Abdul Salam, Sejarah Partai Komunis Cina, makalah tidak diterbitkan.

[9]Donald Hindley, op.cit.,haI. 30.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*