KISAH BECAK, ALAT KANTOR DAN UANG SIDANG

KISAH BECAK, ALAT KANTOR DAN UANG SIDANG [1]

 

29 Januari 1963

 

Dalam bulletin : “Antara” hari ini saya baca beberapa berita yang melukiskan kesukaran sosial-ekonomi yang diderita oleh rakyat sekarang. Saya catat berita-berita itu tanpa saya bubuhi komentar atau pendapat dan renungkanlah.

Pokok pertama: Menurut keterangan Subagyo dari Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta, dewasa ini banyak pekerja harian dari pemerintah kotapraja di waktu malam hari terpaksa mencari tambahan biaya hidup dengan menarik becak. Hal ini disebabkan upah harian mereka sama sekali tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika dalam tahun 1955 upah minimum pekerja harian sebanyak Rp 5,00 maka harga beras waktu itu baru Rp 3,00 per kg.

Tetapi sekarang upah pekerja harian minimum Rp 19,00 sedangkan harga beras sudah menjadi sekitar Rp 40,00 sampai Rp 45,00 dan dia tidak mendapat pembagian beras Iagi dari pemerintah. Karena umumnya pekerja-pekerja harian itu malam harinya telah Ietih mencari nafkah dengan menarik becak, maka pada pagi harinya mereka juga tidak bisa bekerja dengan tenaga yang penuh hal mana dengan sendirinya menurunkan prestasi kerja mereka pada kotapraja.

Pokok kedua : Bupati Kepala Daerah Tasikmalaya telah menginstruksikan kepada segenap jawatan yang termasuk wewenang pemerintah daerah agar berhemat dengan pemakaian kertas mengingat makin mahalnya alat-alat kantor yang vital itu. Agar setiap carik kertas dan amplop yang masih dapat dipergunakan walaupun yang sebelahnya telah dipakai jangan dibuang dan harus dipergunakan kembali. Setiap amplop yang telah dipakai agar ditempel dengan kertas lain hingga dapat dipakai Iagi. Kekurangan kertas sangat terasa mencekik seluruh kantor dari berbagai jawatan daerah dan pusat di daerah itu.

Pokok ketiga : Pada akhir-akhir ini banyak anggota DPRD GR Tasikmalaya tidak dapat menghadiri sidang-sidang hingga cukup menimbulkan kelambatan dari usaha-usaha penting bagi pembangunan daerah. Namun sebab-sebab dari semuanya itu dapat juga dimengerti karena kebanyakan para anggota berasal dari luar kota sedang untuk sampai di kota dewasa ini memakan biaya bukan sedikit.

Setiap anggota yang menghadiri sidang paling sedikit mengeluarkan ongkos lebih dari Rp 200,00 sedangkan uang sidang dan uang jalannya hanya kira-kira Rp 100,00 saja. Mereka yang tinggal dalam kota setiap sidang menerima Rp 35,00 uang sidang tambah uang lokal Rp 10,00. Karenanya banyak juga di antara mereka tidak dapat mengikuti sidang tepat pada waktunya karena terpaksa berjalan kaki sebab sewa becak sekarang ini tidak kurang dari Rp 15,00. Persoalan ini kini tengah dicarikan pemecahannya oleh pemerintah daerah.

Sekian berita-berita “Antara”. Sekarang berita sendiri yang saya dengar tetapi sudah barang tentu tidak dapat dimuat dalam pers Manipol-Usdek. Flash satu : Di sebuah rumah yatim piatu di Bandung anak-anaknya berganti giliran sengaja tidak makan satu kali supaya teman-temannya mendapat bagian yang agak banyak. Semua ini akibat pengurus rumah yatim susah mendapatkan beras.

Flash dua: Seorang murid umur 10 tahun dari sebuah Sekolah Rakyat di Jakarta didapati mati dalam kelas. Setelah diperiksa ternyata dia sudah tidak makan secara layak selama tiga hari. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 329-331.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*