Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur

Kegiatan Illegal Sisa-Sisa PKI dan Simpatisannya  di Luar  Negeri (3): Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur[1]

 

 

Peristiwa G30S/PKI tahun 1965, dampaknya tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga bergaung sampai ke Nederland. Dengan terjadinya kudeta itu, masyarakat Indonesia di Negeri Bunga Tulip itu harus menyatakan sikap dan pandangan politiknya terhadap perkembangan di tanah air.

Mereka yang setia pada Pancasila dan UUD ’45 dengan tegas menyatakan berpihak kepada Orde Baru dan mendukung Pemerintahaan Soeharto. Sebaliknya mereka yang mempunyai sangkut paut dengan PKI atau ormas-ormas yang bernaung di bawahnya atau mereka yang meragukan Pancasila dan UUD ’45, secara tegas atau diam diam memihak pada G30S/PKI serta gigih mempertahankan Orde Lama.

Jumlah mereka sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang memihak Orde Baru. Namun mereka tetap berbahaya untuk masa yang akan datang.

Sejarah nasional telah mencatat perkembangan perjuangan dua tokoh PKI, yaitu Muso dan D.N. Aidit. Dari catatan sejarah itu kita mengetahui bahwa Muso pun lama berada di luar negeri dan begitu tiba di tanah air, ia terus meledakkan pemberontakan PKI di Madiun (1948). Begitu juga D.N. Aidit, menurut penelitian Brackman dalam bukunya tentang komunisme Indonesia, Aidit juga menyingkir ke luar negeri setelah pemberontakan Madiun gagal.[2]

Begitu Aidit pulang ke tanah air, ia berhasil menduduki jabatan pimpinan tertinggi partai. Partainya menjadi besar dan kuat serta ditakuti, lalu menganggap situasinya sudah “hamil tua”, dan melakukan kudeta G30S/PKI pada tahun 1965.

Sisa-sisa PKI yang berada di luar negeri, jumlah mereka masih ratusan. Meskipun paspor mereka telah dicabut oleh KBRI setempat, ternyata mereka masih berkeliaran dan bebas melakukan gerakan dan kegiatan-kegiatannya. Gerakan dan kegiatan mereka pada umumnya dilakukan dan dikendalikan oleh para mahasiswa dan cendekiawan kiri Belanda dan mahasiswa-mahasiswa komunis Indonesia yang datang dari negara-negara Eropa Timur.

Oknum­ oknum kiri Belanda yang bersimpati dan memihak PKI, berdalih membela Hak Azasi Manusia (HAM), sangat berperanan dalam membesarkan dan memperkuat posisi sisa-sisa PKI di Nederland. Meskipun jumlah mereka kecil namun dampak yang ditimbulkannya telah banyak merugikan reputasi Pemerintah RI di forum Internasional.[3]

Kegiatan yang dilakukan sisa-sisa PKI atau simpatisannya di antaranya adalah melakukan gerpol (gerilya politik) yang ltidak hanya bertujuan merusak citra dan menjatuhkan reputasi Indonesia, tetapi juga mempersulit posisi pemerintahan Orde Baru di forum Internasional. Terutama dalam memperoleh bantuan ekonomi dan keuangan dari luar negeri, khususnya dari Nederland. Saat itu bantuan ekonomi dan keuangan  sangat dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sisa-sisa PKI dan simpatisannya berusaha mempengaruhi Pemerintah Nederland, agar bantuan ekonomi dan keuangan terhadap Pemerintah Indonesia dibatalkan atau minimal ditangguhkan untuk sementara.

Selain dengan alasan membela Hak Azasi Manusia (HAM), sisa-sisa PKI dan simpatisannya menuntut pertanggungan jawaban Pemerintah Orde Baru terhadap apa yang mereka namakan “pembunuhan komunis” di Indonesia. Perlu dijelaskan berita-berita mengenai pembunuhan massal di Indonesia (baca Purwodadi), untuk pertama kalinya diisukan oleh H.J.C. Princen (waktu itu belum haji), yang kemudian di kutip oleh pers di dalam dan luar negeri, termasuk pers di Nederland.

Isu-isu yang diekspos H.J.C. Princen dibantah keras oleh Gubernur Jawa Tengah, Mayjen TNI. Munadi. Dalam wawancara pers pad a tanggal 4 Maret 1969, Mayjen TNI. Munadi dengan tegas mengatakan bahwa berita-berita mengenai pembunuhan massal di Purwodadi adalah isapan jempol belaka dan mempunyai maksud­ maksud tertentu[4]terhadap pemerintahan Soeharto.

Bantahan Munadi diperkuat oleh Frank Palmos dan Judy Williams, masing-masing watawan Melbourne Herald (Australia) dan wartawan New York Times (Amerika Serikat) yang keduanya telah mengadakan peninjauan ke Jawa Tengah selama beberapa hari di bulan Februari- Maret 1969. Kedua watrawan asing itu telah mengadakan tanya jawab dengan sejumlah penduduk di sepanjang jalan antara Purwodadi dengan Kuwu dan tempat-tempat lain di sekitar Semarang.

Dari hasil peninjauan itu, kedua wartawan menyebutkan bahwa mereka tidak melihat tanda- tanda adanya pembunuhan massal di daerah Kuwu-Purwodadi dan daerah sekitarnya.[5]

Isu tentang pembunuhan massal anggota-anggota PKI yang diekspos oleh H.J. C. Princen ternyata membawa dampak yang cukup besar tidak hanya di negara-negara komunis di Eropa Timur dan RRC, tetapi juga di Nederland. Sementara itu surat kabar Belanda Trouw pada penerbitannya tanggal 19 April 1969 memberitakan, bahwa sekelompok kiri Belanda menyebarkan sebuah “surat terbuka” dari Het Comite Indonesie (Komite Indonesia), sebuah organisasi yang bertujuan mengadakan gerilya politik terhadap Pemerintah RI.

Surat terbuka yang di tanda tangani oleh Ketua Comite Dr. J.M. Pluvier, yang berisi pernyataan, bahwa di kalangan rakyat Belanda telah timbul keresahan, karena niat kaum pengusaha Belanda dan Pemerintah Nederland untuk mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan Pemerintah RI.

Dalam surat terbuka yang disiarkan melalui majalah Vietnam Buletin- Indonesia Informatie itu dikemukakan, keresahan itu timbul karena Pemerintah Indonesia dikatakannya bertanggung jawab atas penangkapan- penangkapan dan teror kaum kiri serta diskriminasi terhadap orang-orang Cina, Kristen, dan sebagainya.[6]Menurut Comite tersebut, kerjasama dengan Pemeritah Indonesia akan berarti membenarkan kejahatan, dan Indonesia juga disebut tidak akan bertanggung jawab atas dasar moral.[7]

Pendapat dan tuduhan golongan kiri Belanda itu,juga dibantah oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Hugo Scheltema. Mr. Hugo yang pada bulan Maret- April 1969, selama sebulan berada di negerinya untuk menjadi penasehat delegasi Pemerintahan Nederland pada Konferensi ke-6 IGGI di Scheveningen, dalam suatu wawancara dengan harian pagi Rottterdam Algemeen Dagblad menjelaskan, bahwa di Indonesia terdapat kebebasan pers dan setiap orang bebas mengkritik pemerintah dan pemerintah itu sendiri suka mendengarkan kritik (luistert graag naar kritiek).

Mr. Hugo sangat menyesalkan sikap sementara orang di negerinya, yang sering menyebutkan pemerintahaan Soeharto sebagai pemerintahan militer, karena dalam kabinet Indonesia kaum militer merupakan minoritas. Sementara mengenai pembangunan di Indonesia, Scheltema menjelaskan bahwa Presiden Soeharto menyerahkan pembangunan ekonominya kepada intelektual (teknokrat) sipil. Karena itu “kita tidak patut dan tidak dapat menamai diktatur militer.

“Apapun yang dilakukan Pemerintah Soeharto, maksudnya adalah untuk memperbaiki keadaan umum. Itulah keyakinan saya dan saya melihat setiap hari tindakan­ tindakan konkrit diambil untuk maksud tersebut”.[8]

Begitu juga mengenai tuduhan pembunuhan kaum komunis di Indonesia, Duta Besar H. Scheltema menjelaskan bahwa tidak pada tempatnya untuk menyatakan Pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan kaum komunis dan pengikut- pengikutnya.

Selain hal itu terjadi untuk menggagalkan G30S/PKI, juga Indonesia ketika itu masih berada dibawah pimpinan Presiden Sukarno.[9]Atau dengan kata lain peristiwa itu semua terjadi ketika Sukarno masih resmi menjabat Presiden RI dan ia tidak bersedia untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto, dan juga tidak bersedia bertindak terhadap kaum komunis.

Hal itu dijelaskan untuk menanggapi tuduhan Prof. Dr. W.F. Wertheim dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa para Jenderal telah membunuh kurang lebih 400.000 orang. Tuduhan itu menurut Duta Besar Scheltema, kurang mengandung kebenaran.

Jika sekelompok kecil kiri Belanda memandang perkembangan politik di Indonesia negatif, maka tidak demikian halnya pandangan resmi pemerintah dan sebagian terbesar masyarakat Belanda. Mereka berpendapat perkembangan politik di Indonesia sangat positif sifatnya.

Sikap positif itu bukan saja karena Indonesia berhasil menumpas G30S/PKI yang berbuat kontra revolusi, tetapi juga karena dianggapnya berhasil membebaskan diri dari dominasi pengaruh PKI dan kekuatan- kekuatan yang membuat Indonesia menjalankan politik otoriter di dalam negeri, dan politik isolasi di luar negeri serta politik ekonomi-keuangan yang tidak memperbaiki nasib rakyat.

Bahkan mereka kagum melihat kesadaran dan kemampuan bangsa Indonesia  untuk menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan asing.

Begitu juga pernyataan-pernyataan politik Soeharto, Adam Malik dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disertai langkah­ langkah konkret. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang kurang mendukung kebijaksanaan mereka, diterima sebagai pertanda adanya tekad sungguh- sungguh untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Konsekuensi dari penilaian itu mengakibatkan kesedian Pemerintah Nederland untuk memberikan bantuan ekonomi yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia dalam rangka memperbaiki ekonomi rakyatnya. Sebab untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang dikacaukan oleh politik ambisi pribadi, korupsi, dan mismanagement, dalam jangka pendek perlu dibantu.

Dalam rangka merundingkan bantuan ekonomi itu, pada tanggal 18 April 1959 dilangsungkan Indonesie Dag (Hari Indonesia) bertempat eli Congress gebouw di Den Haag. Indonesie Dag adalah suatu pertemuan antara Nederland dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Centraal Kamer Handelsbevordering, de Raad van Nederland Betrekkingen met Buitenland.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Menteri Keuangan Drs. Frans Seda. Pada waktu pertemuan berlangsung, sekelompok kecil mahasiswa kiri Belanda mengadakan aksi unjuk rasa (demonstrasi) anti Indonesie Dag, dengan menyebarkan surat terbuka Comite Indonesie. Mereka berusaha menggagalkan pertemuan itu.

Untuk mengatasi demonstrasi beberapa orang polisi Belanda dikerahkan untuk mengeluarkan mereka dari gedung. Sementara Perserikatan Umum Pemuda Belanda (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond-ANJV), juga melancarkan reaksi yang sama kerasnya terhadap Indonesie Dag. Melalui surat yang dikirim kepada Parlemen Belanda (Tweede Kamer) Dan Pemerintah Belanda, ANJV mengecam keras kehadiran para “wakil rejim jenderal” (baca Pemerintah Republik Indonesia) dalam pertemuan yang diselenggarakan di Den Haag.[10]

Perlu diketahui, demonstrasi mahasiswa itu sebelumnya telah didahului oleh peristiwa (heboh) Di aula Universitas Katholik di Nijmegen. Dapat dipastikan demonstrasi mahasiswa itu merupakan kelanjutan dari peristiwa (heboh) tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika Universitas Katholik itu merayakan Lustrumnya, dengan menyelenggarakan acara bertema “Universitas Dan Kerjasama Dalam Pembangunan”.

Pimpinan Universitas mengundang Menteri Keuangan RI Frans Seda dan mendapat kehormatan untuk berpidato tentang bantuan bagi pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Namun sebelum Frans Seda menyampaikan pidatonya, seorang mahasiswa kiri Belanda Y. Van Herte menuntut suatu keterangan.

Demikian pula para mahasiswa lainnya, meminta penjelasan kepada Menteri pertanggungan jawab atas kenyataan, yang mereka namakan “pembunuhan kurang lebih 400.000 orang anggota PKI” selama  Oktober 1965.

Drs. Frans Seda menyatakan kesediaannya mengadakan diskusi untuk memenuhi tuntuan para mahasiswa, dengan syarat ia akan menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Para mahasiswa tidak bisa menerima syarat yang diajukannya, bahkan mereka makin tidak terkendali, mereka juga menuntut diputuskannya hubungan dengan Universitas Indonesia.

Akibatnya kegaduhan dan keributan tidak dapat dihindari lagi. Dalam suasana dan situasi demikian, Menteri Frans Seda diteriaki dan dicemoohkan oleh kurang lebih 300 mahasiswa kiri Belanda dengan kata-kata yang kasar:

“moordenaar, moordenaar!” (pembunuh, pembunuh). Tidak itu saja, Drs. Frans Seda juga dihalangi untuk memberikan ceramahnya, selain diteriaki “pembunuh”, Frans Seda juga diejek dengan menyebutnya sebagai “pengecut” (“lafaard”).

Dalam situasi demikian Frans Seda tersenyum sambil berlalu meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang. Ia kemudian disambut oleh Prof. Duynstee dengan tangan gemetar, yang nampaknya sangat menyesalkan sikap para mahasiswanya itu.

Akibat ulah kelompok mahasiswa kiri Belanda, sidang terpaksa diskors dan dilanjutkan sore harinya. Begitu juga mengenai materi pembicaraan telah berubah. Pembicaraan mengenai problematik kerjasama dihapus dan diganti suatu rapat seksi.

Dalam pembicaraan itu , Comite Indonesie diwakili oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim, Dr. J.M. Pluvier, dan H.J. de Graaf. Wakil-wakil Comite Indonesia diberi kesempatan luas untuk mengucapkan dan meyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap Pemerintah RI di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.

Mereka mengambil keputusan untuk berusahamenghentikan dengan segera setiap kerjasama ekonomi antara Pemerintah Nederland dengan Pemerintah Indonesia.

Rektor Universitas Nijmegen Prof. Mr. S.P.L. Baron Van Wijnbergen menyebut peristiwa dan tindakan para mahasiswa itu sebagai suatu tindakan “facistis”, dan Prof. Duynstee menyatakan bahwa huru- hara itu telah dipersiapkan dengan baik dan rapi[11] Sementara itu Dewan Kurator dan Senat Universitas Katholik itu menerangkan bahwa resolusi kongres tersebut sama sekali tidak mencerminkan pendapat Universitas.

Begitu juga Prof. Wertheim, seorang penentang paling sengit terhadap Pemerintah Presiden Soeharto, yang juga pimpinan golongan kiri Nederland menyangkal telah menghasut para mahasiswa Nijmegen untuk melancarkan aksi unjuk rasa terhadap Menteri Frans Seda. Tetapi yang jelas Prof. Wertheim itu telah menolak untuk duduk bersama Frans Seda dalam sebuah seminar.

Prof. Dr. W.F. Wertheim, adalah seorang guru besar pakar sosiologi Asia pada Gemeente Universiteit Amsterdams dan pimpinan Het Comite Indonesie yang anti Presiden Soeharto. Dalam suatu wawancara dengan Bibeb dari majalah Vrij Nederland, Wertheim menyatakan keyakinannya bahwa satu-satunya jalan bagi negara-negara Asia untuk maju ke depan adalah melalui sesuatu yang mirip sekali dengan Komunisme.[12]

Meskipun Wertheim sendiri menolak digolongkan sebagai seorang komunis, dengan alasan seorang kornunis adalah orang yang terorganisasi, namun pemikiran dan tindak tanduknya dengan nyata telah rnencerminkannya. Hal itu terlihat tidak saja pemikiran, tetapi juga dari anjuran-anjurannya yang mengharapkan bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia agar mengikuti ideologi Marxis.[13]

Berbeda dengan Pemerintah Nederland yang menaruh kepercayaan dan kesediaannya membantu memperbaiki ekonomi Indonesia, Pro£ Wertheim dan kawan-kawan yang bergabung dalam organisasi kiri Het Comite Indonesie, tidak menyetujui bantuan ekonomi diberikan kepada Pemerintah Indonesia.

Wertheim mengatakan tidak sependapat sama sekali, kalau Presiden Soeharto akan berhasil menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia. Politik stabilisasi harga beras di Indonesia, menurutnya justru akan membawa bahaya bagi produksi pangan Indonesia. Menurut Wertheim, harga beras yang stabil pada tingkat harga rendah akan menyebabkan banyak petani produsen beras beralih menjadi produsen tanaman­ tanaman dagang, sehingga akan terjadi kemerosotan beras dalam tahun 1969.[14]

Pendapat Wertheim ternyata tidak mengandung kebenaran, karena selain produksi beras terus meningkat dengan harga yang terjangkau oleh rakyat, keadaan ekonomi Indonesia juga semakin mantap dan stabilisasi harga-harga dapat dipertahankan.

Menjelang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat (Irian Jaya), pada tahun 1969, sisa-sisa PKI golongan kiri di Nederland meningkatkan ofensif gerilya politiknya. Sisa-sisa PKI dan kelompok Het Comite lndonesie yang anti Indonesia mempergunakan kesempatan itu untuk mempersulit posisi Indonesia dalam segala hal di luar negeri.

Untuk melancarkan gerpolnya, Het Comite lndonesie yang dipimpin oleh Prof.Dr. W.F. Wertheim menerbitkan  majalah Vietnam Buletin-Indonesie Informatie.[15] lsi buletin itu hampir sama dengan siaran-siaran gerpol G30S/PKI Peking dan negara-negara blok Timur lainnya, yang secara terang-terangan bertujuan politik anti Indonesia.

Dalam setiap penerbitannya Het Comite lndonesie menyatakan bahwa organisasinya bertujuan membantu musuh-musuh Orba dan menentang atau menghambat bantuan ekonomi dan politik terhadap Pemerintah Indonesia yang sekarang (baca Orde Baru).

Prof. Dr. W.F. Wertheim sebagai seorang pakar sosiologi Asia berhasil mengelabui banyak wartawan luar negeri, sehingga mereka dengan tidak menyadari telah ikut membantu menyiarkan gerpol­ gerpol yang telah dirancang oleh Het Comite Indonesie. Gerpol­ gerpol yang mereka isukan dan ekspos secara aktif adalah mengenai tapol-tapol (tahanan politik) dan keadaan umum Indonesia yang hanya dikutip dari pers Indonesia yang anti Orde Baru, seperti El Bahar dan Suluh Marhaen.

Dalam suatu siaran bersama di TV Nederland, Prof. J. Verkuyl, Prof. H.J. De Graaf, dan Domine de Grand, Wertheim menyatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan suatu rezim yang membiarkan adanya 80.000 sampai 100.000 orang tahanan politik, dan teror keluarbiasaan yang dilakukan oleh “rode baretten” (baret merah pasukan RPKAD) di bulan November 1965.

Begitu juga Prof. H.J. de Graaf, pada kesempataan itu menuduh Pemerintah Orde Baru dengan tuduhan melakukan pembunuhan-pembunuhan menyeramkan, yang mengakibatkan sekitar 300.000 sampai dengan 400.000 orang telah kehilangan nyawanya dalam gerakan pembersihan tersebut.

Organisasi-organisasi di Nederland yang sering menggugat mangenai masalah tapol (tahanan politik), pada umumnya adalah organisasi-organisasi kiri, meskipun ada di antaranya yang berdalih Hak Azasi Manusia. Melalui buletin-buletin yang  diterbitkan, gerpol itu mendengung-dengungkan bahwa Tapol seperti di Rumah tahanan Chusus Salemba, Bukitduri, dan Tangerang hanya mendapat ”delapan sendok nasi” setiap makan, dengan biaya Rp. 2,50.-(dua rupiah limapuluh sen) sehari. Selain itu dinyatakan pula, bahwa Tapol-tapol itu mengalami penganiayaan, sedangkan wanita-wanita Tapol mengalami pelecehan sexual.[16]

Organisasi-organisasi gerpol itu menyiarkan seolah-olah RTC (Rumah Tahanan Chusus) tersebut adalah “kamp-kamp konsentrasi” di mana anggota-anggota PKI diperlakukan “di luar  perikemanusian”.[17]

Keadaan Tapol-tapol itu ternyata jauh lebih baik dari yang digambarkan oleh gerpol-gerpol dan beberapa surat kabar di luar negeri. Kenyataan menunjukkan, Tapol-tapol itu diperlakukan cukup baik, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Indonesia.Meskipun makanan yang diterima para tapol tidak dapat dikatakan mewah, jumlahnya boleh dikatakan lumayan.

Biaya sehari untuk mereka adalah Rp. 25,00.- per orang. Bila di bandingkan jumlah itu dengan lauk-pauk seorang prajurit ABRI yakni Rp. 30,00.- sehari perorang, maka jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari mereka.[18]

Di tengah hangatnya gerpol kiri Belanda menggugat soal Tapol di Indonesia (1969), dengan alasan membela  hak-hak azasi manusia, pers Nederland dan pers beberapa negara lainnya menghebohkan kejahatan perang Belanda pada waktu revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950.[19] Baik pers Nederland, maupun pers terkemuka Inggris dan Amerika Serikat menyediakan halaman-halaman depannya untuk mengupas soal kejahatan perang Belanda itu.

Pemberitaan tersebut menjadi santer, karena Perdana Menteri Belanda De Jong akan menyampaikan sebuah laporan yang akan diperdebatkan di depan Parlemen Belanda.

Masyarakat Belanda umumnya kaget, karena ternyata tentara-tentara mereka “tidak lebih baik” dari tentara Jerman pada waktu perang dunia II. Cara-cara yang penuh kekejaman dimuat dalam laporan Perdana Menteri DeJong. Laporan itu disusun atas permintaan Parlemen, setelah persoalan tersebut disiarkan oleh televisi.

Siaran televisi itu menuduh bahwa pasukan-pasukan Belanda melakukan kejahatan perang di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.

Meskipun reaksi umum terhadap persoalan itu hangat, tetapi golongan-golongan kiri Belanda dan Het Comite Indonesie diam seribu bahasa. Mereka tetap mencoba meributkan persoalan Tapol G30S/PKI dan Pepera Irian Barat. Dengan demikian jelas sekali bahwa Het Comite Indonesie dan golongan kiri Belanda itu sebenarnya tidak berniat “membela hak- hak azasi manusia” sebagaimana mereka dengung­ dengungkan.

Sementara itu, Prof. Ernest Utrecht, seorang pakar hukum Internasional keturunan Indo bekas KNIL yang WNI, adalah tokoh HSI yang pernah menjadi Rektor Universitas Tawangalun Jember. Dialah yang berusaha membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diUniversitas Negeri Jember tahun 1964. Setelah Kudeta G30S/PKI gagal ia melarikan diri ke Australia.

Dalam pelbagai ceramahnya di Australia, ia menjelek-jelekkan Indonesia. Setelah lberada di Nederland ia menjadi tokoh anti Republik Indonesia.

Ia kemudian menggabungkan diri dengan grup Wertheim dan bersama-sama mahasiswa Komunis Indonesia dari negara-negara Eropa Timur giat melakukan gerpol anti Republik Indonesia. Gerpol itu disampaikan melalui ceramah-ceramah, pidato- pidato dan tulisan-tulisan yang dimuat dalam koran kiri Belanda, seperti Vri. J Nederland, Het Parpol.

Melihat kegiatannya yang kelewat batas itu, KBRI dalam hal ini Atase Pers Juzahar Sirie tidak tinggal diam, Ia menyanggah segala ocehan Utrecht melalui surat kabar De Trouw.

Meskipun gerpol sisa-sisa PKI dan simpatisannya tidak henti­ hentinya menjelek-jelekkan Indonesia, ternyata Pemerintah dan Rakyat Belanda tetap menaruh perhatian besar terhadap Indonesia. Perhatian yang positif itu makin bertambah baik dalam bentuk kerjasama dan saling pengertian dalam segala tingkat.

Pangeran Bernhard turut membuat hubungan baik itu bertambah erat melalui laporan-laporan dan kesan-kesan yang didapatnya selama berkunjung ke Indonesia. Tampaknya grup Prof. Wertheim berusaha untuk merenggangkan hubungan Indonesia­ Belanda yang sedang baik itu.

Untuk mengenal Indonesia lebih dekat, pada tanggal 17 April 1970 di Aula Universitas Katholik di Nijmegen telah diadakan diskusi Indonesia Informatie Avond (Malam Informasi  Tentang Indonesia) yang diselenggarakan oleh beberapa kelompok studi tentang Indonesia, seperti Nesbic Politeia, Sf, dan KEN.[20]

Pembicara utama dalam diskusi itu adalah Prof. Dr. Utrecht dan bertindak sebagai pendebat adalah Drs. Frans Kho Mariakasih. Mahasiswa­ mahasiswa Indonesia yang dikoordinasikan oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) hadir dan ikut serta dalam perdebatan itu. Malam diskusi itu hanya dihadiri sekitar 120-150 orang, yang sebagian besar adalah pemuda dan mahasiswa.

Lebih dari separuh yag hadir bukan orang Belanda. Kebanyakan yang hadir adalah pengikut Utrecht dan Wertheim yang terdiri atas mahasiswa- mahasiswa Belanda, Suriname, Nederland, Antilien, dan Belanda Indo. Kelompok studi telah menetapkan tiga pokok bahasan yang akan diperdebatkan dalam diskusi, yaitu :

  1. Bantuan untuk pembangunan bagi Indonesia oleh negara­ negara kreditor sehubungan dengan  diadakannya Konfrensi IGGI di Rottterdam pada tanggal20 April1970.
  2. Dapatkah Pemerintah Indonesia memecahkan  masalah­ masalah yang dihadapinya ?
  3. Kedudukan Indonesia di Asia Tenggara.[21]

Prof Utrecht yang menjadi pembicara pertama, dengan nada tinggi menghantam Pemerintah Indonesia dengan menitik beratkan serangan­ serangannya pada segi-segi ekonomi. Dalam serangan-serangannya itu, Utrecht mengatakan bahwa Inflasi merajalela di Indonesia dan produksi beras turun. Sedangkan mengenai “Repelita” dikatakannya “omong kosong” (Repelita isonzin).

Begitu juga mengenai bantuan ekonomi luar negeri, oleh Utrecht dikemukakan bahwa bantuan ekonomi untuk pembangunan adalah sama dengan imperialisme ekonomi. Utrecht mengakhiri serangannya dengan menuduh Pemerintah Republik Indonesia telah masuk blok kapitalis Barat.

Serangan-serangan Utrecht terhadap Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Drs. Frans Kho Mariakasih yang bertindak sebagia pendebat, menyangkal serangan-serangan itu dengan mengemukakan fakta­ fakta kongkret, laporan-laporan penyelidikan dan penelitian yang obyektif, yang dengan jelas memberikan bukti-bukti, angka-angka dan kenyataan-kenyataan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia.[22]

Mengenai bantuan ekonomi, Frans Kho mengemukakan bantuan ekonomi adalah perlu bagi negara­ negara yang sekarang sedang berkembang, apalagi Indonesia yang telah mengalami kehancuran ekonomi pada masa pemerintahan yang lalu. Dalam menanggapi struktur politik dan Pemerintahan di Indonesia, Frans kho menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia telah bertekad akan melaksanakan Pemilu dalam tahun 1971.

Sementara mengenai Inflasi, Drs. Frans menjelaskan, bahwa tidak ada Inflasi seperti yang dikenal di Indonesia, dalam masa pemerintahan yang lalu. Laju Inflasi dua tahun terakhir adalah yang paling rendah. Produksi beras cukup, bahkan meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa pencapaian yang menggembirakan juga terjad dibidang-bidang sosial, kesejahteraan, perdagangan, keamanan, kemerdekaan pers, dan politk.

Diskusi diakhiri tanya jawab, yang disertai perdebatan-perdebatan seru antara Utrecht dan kawan-kawan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Demikan hangatnya perdebatan dan suasana diskusi itu, sehingga terjadi insiden kecil, karena pengikut Utrecht mencoba mengambil tape recoder milik seorang mahasiswa, Teuku Rusli.

Pada esok harinya tanggal 18 April 1970, pengikut-pengikut Utrecht dan Wertheim mengadakan demonstrasi dengan tema, antara lain:

Melawan Imperialisme di Asia Tenggara”, “Demi Gerakan-gerakan Pembebasan di Asia Tenggara” dan “Melawan Agresi Amerika Serikat”.

Peserta demonstrasi hampir sama jumlahnya dengan peserta diskusi, karena pesertanya itu-itu juga. Demonstrasi berlangsung di suatu tempat di Nijmegen dan pada itu tampil tiga orang pembicara, yaitu Drs. Arthur Ten Berger (dari lnstitut Politik Universitas Groningen), Marcel Kross (mahasiswa di Nijmegen asal Suriname), dan Prof. Dr. W.F. Wertheim (guru besar Sosiologi Universitas Amsterdam)[23]Demonstrasi yang tidak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, memulai aksinya pada pukul 15.00 waktu setempat.

Mereka membawa spanduk­ spanduk yang ditujukan untuk Indonesia, yang berbunyi “Bantuan Pembangunan Indonesia Kembali lagi jadi Jajahan”, “80.000 Tahanan tanpa Proses”. Karena sedikitnya peminat dan perhatian terhadap kegiatan mereka, rombongan demonstrasi memperalat anak-anak di bawah umur untuk membawa spanduk-spanduk.

Begitu juga dari tiga orang yang telah direncanakan akan berbicara , hanya Arthur Ten Berger saja yang tampil.Ia diberi kesempatan 45 menit berbicara mengupas soal Asia Tenggara, namun dari waktu 45 menit yang disediakan, hanya 30 menit digunakannya untuk berkampanye menjelek-jelekan Indonesia.

Perlu diketahui pada waktu Ten Berger sedang berbicara di depan para demonstran, dua orang mahasiswa Indonesia menyebarkan pamflet- pamflet yang berisi argumentasi yang menentang pidato Arthur Ten Berger.

Di samping mengadakan pidato dan ceramah kampanye anti Indonesia, yang berbahaya adalah tulisan Utrecht dalam harian Liberal Aglemeen Handelsblad pada tanggal 27 Juni 1970, yang dengan sengaja memutar balikan urut-urutan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikannya menjadi Sila Kelima, sehingga bagi Utrecht, Pancasila itu urut-urutanya adalah: (1) Nasionalisme, (2) Internasionalisme, (3) Demokrasi, (4) Keadilan Sosial, dan barulah (5) Ketuhanan Yang Maha Esa,[24] urutan Pancasila yang diakui PKI. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Nederland telah mengambil inisiatif serta aktif mengadakan perlawanan terhadap aksi-aksi anti Indonesia yang disponsori oleh Utrecht dan Wertheim serta pengikut-pengikutnya. Namun, cara-cara yang ditempuh adalah sopan dan menurut ketentuan­ ketentuan serta sesuai dengan forum perjuangan.

Menjelang kunjungan Presiden Soeharto ke Nederland pada awal September 1970, Wertheim serta pengikut-pengikutnya meningkatkan segala kegiatannya. Mereka berusaha menggagalkan kunjungan itu agar hubungan Indonesia-Nederland yang sedang baik menjasi renggang. Untuk mecapai tujuan tersebut mereka meningkatkan fitnah dan ocehan yang menjelek-jelekkan nama Indonesia.

Beberapa hari menjelang kedatangan Presiden Soeharto di “Negeri Bunga Tulip” itu, aksi gertak sambal atau gerpol kaum komunis Belanda meningkat. Sekelompok anggota sayap kiri Perlemen Belanda merencanakan “Aksi Parlemen”, jika Presiden Soeharto dalam kunjungan itu mengucapkan pidato di depan Parlemen Belanda.[25]

Sementara itu sejumlah kecil pemuda kiri Belanda, mulai melakukan kampanye anti RI dengan menyebarkan pamflet-pamflet. Selain itu, mereka juga membentuk Comite Soeharto Ongewenst (Komite Anti Soeharto) yang berusaha mencegah Presiden Soeharto mengunjungi Nederland.[26]

Menaggapi aksi-aksi yang direncanakan kaum kiri Belanda itu, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan, bahwa Indonesia bukanlah anak kecil untuk digertak dengan  cara-cara tersebut.

Dengan meningkatkan aksi aksi kaum kiri di Nederland, Surat kabar Belanda De Telegraaf dalam suatu tajuknya menulis, bahwa I Comite Anti Soeharto yang berusaha mencegah Presiden RI mengunjungi Nederland, hampir seluruhnya terdiri atas orang-orang yang ultra kiri. Mereka secara terbuka atau diam-diam menyokong komunisme dan menentang Amerika Serikat.

Karena itu bukan suatu kebetulan kalau mereka tidak pernah kedengaran memprotes terhadap rejim-rejim ditaktorial di Rusia dan Jerman Timur, yang juga mempunyai tahanan-tahanan politik dalam jumlah besar[27] Mereka hanya aktif memprotes keadaan buruh di negara -negara yang tidak termasuk blok komunis.

Ini menandakan bahwa yang menyebabkan mereka turun kejalan bukanlah karena membela Hak Azasi Manusia, melainkan karena sebab-sebab politis.

Ditengah meningkatnya aksi aksi gerilya politik (gerpol), sisa­ sisa PKI dan simpatisannya itu, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan resminya. Pada tanggal 4 september 1970, Presiden Soeharto beserta Nyonya Tien Soeharto dan rombongan tiba di Nederland. Kedatangannya disambut oleh Ratu Juliana bersama Pangeran Bernhard dengan suatu upacara kenegaraan.

Pemerintah dan rakyat Belanda sangat menaruh perhatian besar terhadap perkembangan di Indonesia. Mereka mendukung program pembangunan Indonesia dan melanjutkan bantuan-bantuan kreditnya.

Pada saat itu sebagai ketua IGGI, Pemerintah Belanda selalu mempelopori pemberian bantuan di kalangan negara-negara kreditor IGGI, dengan sikap penuh pengertian terhadap masalah­ masalah yang di hadapi Indonesia.

Sebaliknya sisa-sisa PKI dan kaum kiri Belanda simpatisannya, tidak menginginkan kedatangan Presiden Soeharto di negeri itu. Karena kedatangan Presiden Soeharto dan rombongannya dikecam dan dikritik keras dengan “bernada marah” oleh sisa-sisa PKI dan simpatisannya.

Meskipun harus diakui bahwa sisa-sisa PKI dan golongan kiri/komunis di Nederland sangat kecil dan tidak berpengaruh baik terhadap Indonesia maupun terhadap hubunngan Indonesia- Belanda, tetapi kita hams waspada. Karena itu Indonesia tidak dapat mengnggap enteng terhadap sisa-sisa PKI di Nederland dan di negara-negara lainnya.

Karena bagaimanapun juga, sisa-sisa PKI itu tetap berbahaya di masa mendatang. Sisa-sisa PKI itu adalah bibit-bibit PKI untuk masa depan. Selain itu pengalaman sejarah Indonesia juga membuktikan bahwa masuknya idelogi Marxis ke Indonesia adalah dari Nederland yang dilakukan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda.

Sementara itu masalah Tapol G30S/PKI yang sudah lama terlupakan dan tidak dipersoalkan lagi, pada tahun 1981 secara tiba­ tiba muncul dan menghangat kembali, setelah sisa-sisa PKI dan simpatisannya di Nederland menghebohkannya.

Meskipun berbeda dengan gerpol mereka sebelumnya, sekali ini yang menjadi fokus sorotannya adalah mengenai dilarang beredarnya dua buah novel karya Pramoedya Ananta Toer, yang naskahnya ditulis ketika ia menjadi tapol di Pulau Buru. Selama menjadi tapol di Pulau Buru, Pramoedya memang tidak pernah dilarang oleh pemerintah untuk menulis karya-karyanya.

Kedua novelnya itu diterbitkan pada tahun 1979, setelah Pramoedya dibebaskan sebagai tapol, masing-masing diberi judul Bumi manusia dan Anak semua Bangsa. Setelah sempat beredar beberapa lama, pada bulan Mei 1981 kedua novel itu oleh Jaksa Agung Ismail Saleh SH dilarang beredar di Indonesia.[28]Sebanyak 10.000 copy novel yang belum terjual di perintahkan untuk disita dan dibakar.[29]

Kejaksaan Agung melarang kedua novel itu beredar di Indonesia, bukan karena penulisnya kebetulan seorang mantan Tapol, melainkan semata-mata karena isinya yang dinilai bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dan TAP MPRS mengenai komunisme.

Keputusan Jaksa Agung itu di tentang keras oleh sejumlah pendukung-pendukung Pramoedya di Nederland, yang juga simpatisan PKI. Di antara pendukungnya itu terdapat seorang mantan Tapol Pulau Buru yaitu Carmel Budiardjo yang setelah dibebaskan sebagai Tapol tinggal di Inggris.

Di sana ia mensponsori terbitnya buletin yang berjudul TAPOL yang isinya mendiskreditkan Pemerintah Republik Indonesia. Ia dan kelompoknya menuntut Pemerintah Indonesia agar segera mencabut larangan beredarnya kedua novel tersebut.[30] Selain itu mereka juga menuduh Pemerintah Indonesia, bahwa dalam banyak hal tetap melakukan tindakan diskriminatif terhadap mantan Tapol, termasuk kebebasan menulis.

Namun Pemerintah Indonesia tidak berniat mencabut larangan itu, karena tidak ingin mempertaruhkan stabilitas politik dan keamanan yang sudah dicapai menjadi rusak, hanya demi kedua novel Pramoedya Ananta Toer tersebut.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Jako Oetomo, Drs., “Kesan-kesan Perdjalanan: Mahasiswa Kita di Eropa” (12), Kompas, 18 Juni 1966

[3]     Disjarah TNI AD, Komunism  dan Kegiatannya di Indonesia, Disjarah TNI AD, Bandung, 1985, hal. 370

[4]     Berita Yudha, 5 Maret 1969

[5]     Ibid

[6]     Disjarah TNI AD, op.cit., hal.371

[7]     Ibid

[8]     Mingguan Chas, Minggu ke-4 April 1969

[9]     Ibid

[10]    Disjarah TNI AD, op.cit., hal.317

[11]    Disjarah TNI AD, op.cit., hal. 372

[12]    Disjarah TNI AD, op.cit., hal.37

[13]    Disjarah TNI AD, op.cit

[14]    Suara Pers dan Radio Luar Negeri, No.13669/SPR/Senin,  25 Agustus 1969 dan TV Hilversum II (Belanda), Minggu, 6 Agustus 1969

[15]    Mingguan Chas, Minggu ke-3 Juni 1969

[16]    Mingguan  Chas, Minggu ke-3 Juni 1969

[17]    Ibid

[18]    Ibid

[19]    Mingguan Chas, Minggu ke-4 April 1969

[20] Mingguan Chas, Minggu ke-5 Juli 1970

[21] Ibid

[22] Ibid

[23]    Ibid

[24]    Ibid

[25]    Berita Yudha, 11 Agustus 1970

[26]    Ibid., 20 Agustus 1970

[27]    Ibid

[28]    Asia Week, 6 November 1981, hal. 21

[29]    Ibid., 20A

[30]    The Guardian, 1 November 1981

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*