KEBIJAKSANAAN EKONOMI PEMERINTAH DINILAI

KEBIJAKSANAAN EKONOMI PEMERINTAH DINILAI [1]

 

12 Maret 1964

 

Kemarin dibuka Konperensi Presidium Kabinet Kerja dengan Catur Tunggal seluruh Indonesia dan agenda tunggal ialah soal pangan. Presiden berbicara tentang tugas para Catur Tunggal di daerah sebagai penyambung pemerintah pusat dalam menyelesaikan revolusi Indonesia. Wakil PM I Dr. Subandrio akan menguraikan soal pangan dipandang dari sudut konfrontasi terhadap apa yang dinamakan Malaysia. Wakil PM II Dr. Leimena akan menjelaskan mengenai pangan dipandang dari sudut distribusi, termasuk perdagangan, pengangkutan dan lain-lain.

Wakil PM III Chaerul Saleh akan menjelaskan mengenai pangan dipandang dari sudut produksi. Menko Ko Departmen Keuangan Sumarno SH akan menguraikan mengenai pangan dipandang dari sudut moneter. Para peninjau beranggapan konperensi itu tidak akan mampu memecahkan kesukaran beras dalam waktu singkat. Sebabnya ialah karena masalah itu sudah menjadi sangat ruwet.

Kini harga beras pera di Jakarta saja sudah Rp 310,00 sekilo, sebuah petunjuk betapa harga kian meningkat terus. Konperensi itu akan merupakan “isyarat kosong” belaka dan masalah-masalah kehidupan rakyat yang sebenarnya tidak akan dapat diselesaikannya. Hal yang menyolok ialah para utusan daerah yang datang ke konperensi menginap di Hotel Indonesia dan boleh makan di Ramayana Room pagi, siang dan malam.

Jika dipikir sewa satu kamar sehari Rp 17.000,00, maka dapat dibayangkan jumlah lebih dari Rp 100 juta yang disediakan untuk para utusan itu tidak mengherankan. Keborosan pemerintah dalam hal ini membuat orang menggeleng-gelengkan kepala. Saya teringat akan sebuah memorandum tentang penilaian situasi ekonomi sekarang yang dibuat oleh teman-teman saya di antaranya Sarbini kurang lebih dua bulan yang lalu.

Memo itu disusun atas permintaan seorang pejabat di Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) sebab ia ditugaskan oleh Presiden Panglima Tertinggi untuk membikin sebuah perkiraan atau estimate tentang keadaan ekonomi. Sudah barang tentu memo tersebut diminta “secara diam-diam” oleh kalangan KOTOE kepada teman-teman saya.

Karena kini tengah berlangsung Konperensi Catur Tunggal di Jakarta baiklah saya kutip beberapa hal dari memo tadi. Memo itu mengatakan,

“kenyataan yang dihadapi ialah bahwa ekonomi Indonesia telah terlibat dalam suatu self-propelling downwardspiral yang pesat yang menimbulkan tiga fakta keras yakni:

(1) keduduKan memimpin atau commanding position pemerintah dalam kegiatan ekonomi sudah sarigat berkurang yakni menurun kira-kira 50% dari permulaan, (2) karena itu kemampuan pemerintah melaksanakan, merangsang ataupun memaksakan kebijaksanaan dan programnya untuk dalam negeri, khususnya program sandang pangan sudah menjadi sangat merosot, (3) karena itu pula semakin besar ancanian bagi timbulnya disintegrasi serta disorganisasi tenaga-tenaga sosial yang menyokong Revolusi kita”.

Memo menunjukkan “perjuangan membentuk masyarakat adil dan makmur dengan struktur yang baru dengan melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi Singapura sangat diperlemah dan dibatasi oleh kemerosotan ekonomi dalam negeri. Hal ini khusus dari ekspor kita yang terus-menerus turun dan yang membatasi kapasitas impor “kita untuk kebutuhan hidup rakyat sehari-hari serta lancarnya bekerja alat-alat produksi.”

“Ekspor kita (tanpa minyak) yang sedianya dapat mencapai antara US$ 650 dan $ 700 juta setahun, dalam tahun 1963 yang baru lalu hanya mencapai kurang lebih $ 400 juta. Tingkat ekspor yang rendah ini gelagatnya tidak akan menjadi baik untuk tahun 1964 ini. Dengan keadaan ekspor seperti sekarang ini tanpa adanya bantuan kredit luar negeri, maka kemampuan kita untuk impor barang-barang konsumsi dap bahan baku akan merosot sampai tidak lebih 15% dari kebutuhan normal.

Biasanya $475 juta sekarang hanya sekitar $ 65 juta. Melihat gelagatnya, pemerintah sekarang ini belum menemukan jalan memecahkan persoalan kemerosotan-kemerosotan ekonomi dan sosial yang sedang kita hadapi”. “Usaha-usaha mempergiat kembali ekspor dan mengganti peraturan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) tertanggal 26 Mei 1963 menemui jalan buntu.

Di samping itu, menurut dugaan, dalam lingkungan pemerintah sendiri defisit Anggaran Belanja Negara tahun 1964 ini akan mencapai 275 milyar rupiah, jadi hampir dua kali lipat ketekoran tahun 1963. Teranglah bahwa harapan pencegahan inflasi yang ganas menjadi kecil sekali. Kemerosotan yang “langsung dirasakan oleh para penerima upah dan gaji nyata sekali dari kemunduran tenaga beli upahnya”.

“Jika harga-harga makanan pada umumnya dari tahun 1950 sampai pada tahun 1963 naik 100 kali, maka gaji pegawai hanya naik 6 sampai 10 kali. Sekalipun diperhitungkan penerimaan beras dengan harga subsidi, maka gaji hanya naik 20 sampai 25 kali. Dengan begini maka tenaga beli buruh pegawai umumnya merosot menjadi 0,25 kali apa yang ia terima pada tahun 1950. Akibatnya ia kelesuan, demoralisasi, korupsi dan disorganisasi”.

Memo akhirnya menekankan “supaya perjuangan kita digeserkan ke medan perjuangan ekonomi”. Memo itu memuat banyak lagi data tentang ekspor, impor, produksi, distribusi, anggaran negara inflasi, keadaan buruh pegawai negeri, efisiensi administrasi negara dan penghidupan rakyat. Apakah memo yang disampaikan secara diam-diam kepada KOTOE sudah dipergunakan untuk mengubah kebijaksanaan ekonomi pemerintah, saya tidak tahu. Sampai sekarang rasanya kok begitu juga kebijaksanaan itu.

Memang pula Presiden Sukarno terkenal sebagai orang yang tidak mau diganggu pikirannya oleh “data dan fakta keras” mengenai kesulitan-kesulitan ekonomi. Konon (menurut cerita seorang Menteri kepada saya) bila diceritakan kepada Presiden tentang kesukaran hidup rakyat, maka ia menjawab:

Dat weet mijn grate toon ook” seraya ia menunjuk kepada ibu, jari kakinya”.

Artinya dia sudah tahulah hal itu, tidak perlu diceritakan lagi. Lalu seterusnya kalau sudah tahu bagaimana? Tidak pula ada jawabannya.

Sungguhpun mengetahui sikap Presiden demikian, memo yang dibuat oleh teman-teman saya tadi toh mengatakan antara lain sebagai berikut: “Kemelaratan dan kesengsaraan dirasakan oleh rakyat dan dapat disaksikan sendiri oleh mereka yang pergi ke daerah-daerah sekitar Demak, Purwodadi, Pati, Rem bang , Blora, Purworejo , Wonosari, Wonogiri Selatan (di Jawa Tengah), Tasikmalaya Selatan, Kuningan Timur, lndramayu, Bekasi, Krawang, Bogor Selatan, Sukabumi Selatan (Jawa Barat) dan banyak lagi yang lain yang tak dapat diperinci di sini. Telah masuk laporan-laporan mengenai daerah-daerah itu dan rakyatnya ada di antaranya yang sudah tak dapat makan lagi seperti manusia yang dilanda kelaparan”. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 418-421.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*