INTRIK- INTRIK DALAM KORIDOR KEKUASAAN

INTRIKINTRIK DALAM KORIDOR KEKUASAAN [1]

 

17 April 1964

 

Cerita tempo hari yang mengatakan Dr. Subandrio akan dicopot oleh Presiden sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian dibuang ke luar sebagai duta besar rupa-rupanya bukan sama sekali bohong. Ah, masa? Benar kok. Dengarkanlah alasannya (menurut masyarakat politik di Jakarta).

Konon Chaerul Saleh sedang berusaha menyengkelit Subandrio supaya ia dapat naik ke atas menjadi Wakil PM I dan bukan Wakil PM III seperti sekarang. Kemudian Adam Malik akan disodorkan sebagai Menteri Luar Negeri pengganti Subandrio. Chaerul aktif sekali menyelenggarakan build-up posisinya dan dia berusaha benar jangan sampai Hatta yang muncul kembali ke atas selaku Wakil PM I. Sebab jika terjadi hal ini, maka kesempatan Cherul menggantikan Sukarno menjadi tipis sekali.

Maklum, Hatta merupakan bagian dari Dwi-Tunggal dan mempunyai kewibawaan lebih besar dibandingkan dengan Chaerul Saleh. Pihak PNI juga tidak keberatan terhadap gagasan kembalinya Hatta ke dalam pemerintah sekiranya hal itu dikehendaki oleh Presiden. Maka kabar-kabar inl makin membikin Chaerul giat dalam menyusun posisinya. Beberapa waktu yang lalu Chaerul menginstruksikan kepada Selo Sumardjan dari Biro Politik Sekretariat Perdana Menteri supaya membentuk satu organisasi intelijen.

Dengan organisasi demikian Chaerul akan dapat mengkonsolidasikan posisinya. Selo Sumardjan mengatakan sampai tiga kali kepada Chaerul dia adalah “orang Sultan Yogya” akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Chaerul yang memerintahkan terus supaya badan intelijen yang dimintanya segera tersusun. Apakah ini berarti Chaerul membayangkan suatu kombinasi Chaerul Saleh-Sultan Yogya sebagai Dwi-Tunggal “baru” kelak?

Percaya atau tidak, itulah cerita tentang intrik-intrik dalam koridor kekuasaan sebagaimana dipercakapkan orang dalam masyarakat politik di Ibu Kota. Cerita lain ialah tentang Panitia Retuling Aparatur Negara (PARAN) yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution Presiden kabarnya tidak senang dengan tindak-tanduk PARAN, terutama bertalian dengan Operasi Budhi yang menyelidiki apakah ada korupsi atau tidak dalam pimpinan Perusahaan Dagang Negara.

Presiden memanggil wakil-wakil Front Nasional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kepada mereka diberi isyarat supaya menuntut dihapuskannya PARAN. Akan tetapi wakil-wakil Fronf Nasional tadi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Presiden. Mereka kemudian hanya mengemukakan supaya PARAN “disempurnakan”. Presiden kecewa karena perumusan demikian, Maka disuruhnya mereka menghadap sebuah panitia yang terdiri dari Kolonel Bambang Supeno, Brigjen Kretarto, Laksamana Muda Abu Rachmat, Pangak Sutjipto untuk membicarakan lebih jauh rumus “penyempurnaan” PARAN itu.

Masyarakat politik di Jakarta lantas berspekulasi apakah semua ini berarti Presiden mau menghantam Nasution? Kekuatan-kekuatan apakah sebetulnya ada di belakang move ini? Apakah Chaerul Saleh yang memang tidak senang dengan adanya Operasi Budhi? Apakah pengusaha-pengusaha “klik Istana” yang merasa diri terancam? Ataukah kaum vested interest dalam golongan militer yang duduk dalam pimpinan­pimpinan Perusahaan.Dagang Negara?

Dalam pada itu Nasution kabarnya melancarkan Operasi Budhi dengan maksud hendak memperkokoh posisinya di kalangan komandan-komandan di Iapangan atau field commanders dari TNI. Tahu-tahu kini golongan militer yang duduk dalam pimpinan Perusahaan Dagang Negara menjadi “berbalik” padanya?

Intrik-intrik politik ruwet ceritanya tetapi ia selalu memikat bagi pengamat politik. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 450-452.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*