HENTIKAN POLEMIK-POLEMIK

HENTIKAN POLEMIK-POLEMIK [1]

 

12 Juli 1964

 

Presiden Sukarno dalam sidang Dewan Pertirnbangan Agung (DPA) di Istana Bogor hari ini menerima dan menyetujui usul pertimbangan untuk menghentikan polemik-polemik mengenai kepartaian dan politik, sengketa tanah (termasuk aksi sepihak oleh kaum tani), dasar pendidikan, isi moral nasional dan sistem Panca Wardhana. Empat hari yang lalu Kejaksaan Agung juga sudah meminta kepada pihak Harlan Rakyat dan Merdeka menghentikan polemik terbuka yang berlangsung antara dua surat kabar itu sejak beberapa waktu lalu.

Anjuran menghentikan polemik itu dikeluarkan antara lain atas dasar pertimbangan “demi memelihara keamanan politik seperti yang digariskan dalam Pen.Pres. No. 5/1963, terutama segi kegiatan politik yang dilaksanakan dengan media pers”. Kejaksaan Agung berpendapat polemik itu dapat menyebabkan rakyat tidak bersatu pikiran mengenai  revolusi yang terutama dirasakan sangat merugikan dalam pelaksanaan Dwikora dewasa ini.

Dalam pada itu partai-partai politik boleh berlega hati setelah selama ini dibayangi oleh desas-desus mereka akan dibubarkan. Sebab pada tanggal 5 Juli pada penutupan sidang pleno badan pimpinan Partindo di Bandung Wakil PM II Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio mengatakan:

“Presiden Sukarno masih tetap menghargai adanya partai-partai politik. Untuk penyelesaian revolusi adanya partai politik masih tetap merupakan syarat mutlak”.

Dr. Subandrio sendiri tanggal 18 Juli berangkat ke Moskow untuk melaksanakan lebih lanjut pembicaraan yang dilakukan antara Wakil PM Uni Soviet Anastas Mikoyan dengan Presiden Sukarno di Indonesia. Mikoyan tiba di Jakarta tanggal 22 Juni lalu. Subandrio menjelaskan kepada pers, ia berharap akan mencapai persetujuan di Moskow tentang kerjasama di bidang politik serta pengiriman peralatan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Subandrio disertai oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen A. Yani. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 468-469.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*