“BPS” DIBUBARKAN

“BPS” DIBUBARKAN [1]

 

19 Desember 1964

 

Yang sudah diperkirakan itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada tanggal 10 Desember yang lalu Menko Dr. Ruslan Abdulgani di hadapan segenap anggota Kesatuan Buruh Marhaenisme cabang Bank Indonesia/LAAPLN dan BDP menandaskan:

“Kita anti-‘Sukarnoisme’ karena di dalamnya terdapat penumpang-penumpang gelap”.

Ruslan mensinyalir timbulnya kini teori baru tentang ajaran-ajaran Bung Karno yang oleh para pengikut teori itu dinamakan “Sukarnoisme”. Tetapi kalau ditanyakan kepada pengikut-pengikut teori “Sukarnoisme” itu apa isinya, maka diperoleh jawaban bahwa mereka sendiri pun tidak mcngetahui. “Sukarnoisme” menurut teori pengikut­pengikutnya adalah

“Sukarnoisme yang Marhaenisme phobi” dan ini adalah “Sukarnoisme” gadungan, kata Ruslan Abdulgani.

Benar juga pada tanggal 17 Desember Presiden mengeluarkan keputusan tentang pembubaran dan larangan adanya organisasi Badan Pendukung Penyebar Sukarnoisme (BPS). Dalam keputusan itu dinyatakan “apa yang dinamakan Badan Pendukung Penyebar Sukarnoisme dalam kenyataannya telah menimbulkan gejala-gejala perpecahan di antara kekuatan nasional progresif revolusioner sehingga dapat membahayakan kelancaran usaha-usaha mencapai tujuan revolusi dalam tingkatan dewasa ini”.

Hari ini datang pengumuman Presiden yang ditandatangani oleh Letjen A. Yani dan yang mulai berlaku tanggal 19 Desember 1964. Di dalamnya dikatakan bahwa segenap anggota masyarakat dari semua aliran dan golongan dilarang mengadakan tafsiran-tafsiran dan tulisan-tulisan yang bertentangan dengan semangat keputusan Presiden tanggal 17 Desember yang lalu.

Selanjutnya dikatakan “mengenai tulisan-tulisan tentang ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno kepada semua aliran dan golongan di kalangan masyarakat melalui alat-alat komunikasi hanya dibenarkan memuat tulisan-tulisan asli dari Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno tanpa tafsiran, dimulai dari artikel pertama di buku Di Bawah Bendera Revolusi yang harus dimuat dalam artikel dengan judul “Ajaran-­ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno”. Terhadap pelanggaran ketentuan ini alat-alat negara yang berwenang diwajibkan mengambil langkah-langkah penertibannya menurut hukum yang berlaku.

Saya sudah dapat membayangkan bagaimana dengan keputusan ini isi koran-koran akan menjadi seragam. Koran­koran niscaya takut akan dibreidel jika tidak memuat karangan-karangan Sukarno. Selain ketentuan itu terwujudlah proses Gleichschaltung seperti yang terjadi di Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler. Sampai begitu dalamkah sudah kita terbenam sebagai bangsa? (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 487-488.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*