BIAR MENTERI BAYAR

BIAR MENTERI BAYAR[1]

 

 

2 Februari 1961

Pada suatu hari seorang menteri kabinet Sukarno sedang duduk minum di restoran “Oen” di Jakarta. Sekelompok kaum gelandangan yang biasa berkeliaran di daerah itu mengetahui hal itu dan  dengan serta merta mereka ramai-ramai pula masuk restoran. Menteri minum es krim, mereka pun pesan es krim , Mereka lahap kue-kue yang ada.

Habislah semuanya. Ketika tiba saat membayar, pemimpin kaum gelandangan mengatakan supaya rekening ditagih kepada sang menteri. Tentu menteri menolak. Tetapi pemimpin gelandangan, anak Medan dan bangsa palak pula, menghampiri sang menteri dan tanpa tedeng aling-aling mengatakan sudah sepantasnyalah menteri harus membayar minuman dan makanan mereka tadi.

Sebab sang menteri punya uang, bukan? Sedangkan gelandangan tidak punya apa-apa. Kemudian pemimpin gelandangan tidak lupa menggurui sang menteri. Ia bilang:

”Katanya sekarang kita mesti kembali kepada kepribadian Indonesia. Tetapi Bapak sendiri tadi waktu bicara dengan orang restoran pakai bahasa Belanda. Nah, bagaimana pula itu, Bapak?”

Akhir kisah, sang menteri membayar rekening Inilah yang diceritakan oleh seorang teman kepada saya kemarin tatkala kami berbicara tentang betapa banyaknya jumlah penganggur di Jakarta dewasa ini.

“Cobalah kau datang ke daerah Senen. Pagi-pagi pukul sepuluh tempat itu sudah penuh dengan mereka, tidak punya kerja,” kata teman itu.

Di pihak lain pengusaha dan pedagang yang dekat dengan Presiden Sukarno makin jaya keadaan mereka. Terdengar kabar seorang di antara mereka hendak membeli sebuah kapal luxe yacht untuk istrinya. Dengan yacht dia hendak tamasya ke Pulau Bali. Bukan main perangai orang-orang Indonesia golongan tycoons.

Di Glodok kini tersiar berita Presiden Sukarno telah menandatangani sebuah keputusan yang memungkinkan bagi sebuah perusahaan tertentu mengadakan impor dengan devisa bebas seharga Rp 100 juta.

Sebagai jasa balasan terhadap tanda tangan Presiden tadi, pengusaha­ pengusaha yang ikut dalam perusahaan tertentu itu harus menyumbangkan Rp 50 juta untuk Tugu Nasional. Perusahaan itu mendapat durian runtuh. Tetapi di kalangan pedagang­ pedagang lain terdengar rupa-rupa komentar :

“Berapa sih ia dapat?”

“Transaksi ini semua meliputi kurang lebih dua milyar rupiah, jadi Anda hitung sendiri berapa komisinya untuk tanda tangan tadi.”

“Pasti yang mengatur di belakang semua ini orang orang Cina. Dan jangan-jangan lagi RRT.

 

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965.  Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 5-6.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*