ALEX KAWILARANG MENYERAH

ALEX KAWILARANG MENYERAH [1]

 

15 April 1961

 

“Panglima Besar Permesta Kawilarang bersama seluruh Angkatan Perang Revolusionernya kembali ke pangkuan Republik Indonesia .”

Ini kepala berita koran, pagi ini Let. Jen. Hidayat selaku wakil MKN/ KASAD pada Jumat pagi tanggal 14 April di suatu tempat kurang lebih 1 ½  km dari Tomohon telah menyambut kedatangan para anggota Permesta.

Kawilarang dalam upacara itu menyatakan pengakuan bahwa “Pertentangan antara kita sekarang tidak dapat dipertahankan lagi.” Dalam wawancara dengan para wartawan dalam dan luar negeri Alex Kawilarang menyatakan kesanggupannya berusaha mengembalikan semua orang ke pangkuan RI.

Ini tentu berarti ia akan berusaha mengajak Ventje Sumual juga meletakkan senjata. Akan berhasilkah Kawilarang? Satu hal sudah jelas tulang punggung pemberontakan di Minahasa telah patah. Ini suatu sukses besar bagi pimpinan Tentara.

Gerakan Permesta di Minahasa menurut istilah Simatupang adalah zuiver een militaire rebellie.” Kini militaire rebellie tampaknya sudah tamat riwayatnya. Lain halnya dengan keadaan di Sumatra seperti di Tapanuli, Minangkabau dan Sumatra Selatan. Di sana baru dalam jumlah kecil terjadi pasukan PRRI kembali ke pangkuan RI.

Dengan kembalinya Saerang, Somba dan Kawilarang ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka kedudukan Tentara Nasional Indonesia menjadi bertambah kukuh. Beralasan kiranya jika Tentara mengatakan program pemulihan keamanan berjalan lancar dan target bahwa pada akhir tahun 1962 keamanan pulih mungkin dapat tercapai pula.

Tetapi bagaimana dengan masalah-masalah lain? Konon kabarnya untuk memecahkan berbagai masalah itu sejak beberapa waktu ini di kalangan Markas Besar Angkatan Darat dibentuk sebuah brain trust yang terdiri dari 14 orang. Di samping itu ada badan yang diwujudkan oleh para Panglima yang jumlahnya kini 16 orang.

Sehingga ada sebutan bahwa 4 ditambah 16 perwira tadi merupakan semacam Great Council atau “Dewan Besar” pihak Tentara yang kalau hendak dicari analoginya dalam kehidupan partai merupakan semacam politbiro.

Hari ini Presiden menandatangani keputusan yang mengatur pengakuan partai-partai sebagaimana tertera dalam Penpres No. 7/ 1959. Ternyata 8 partai politik diakui yakni PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, IPKI dan PSII -Arudji.

Terhadap 4 partai yaitu PSII-Abikusno, PRN-Djody, PRN-Bebasa dan PRI-Sutomo telah dinyatakan penolakan pengakuan, terhadap dua partai yaitu Perti dan Partindo, Presiden akan menangguhkan keputusannya sampai ia kembali dari perjalanan ke luar negeri.

Ruslan Abdulgani yang jadi anggota Panitia Tiga Menteri menerangkan kepada pers bahwa kedelapan partai yang diberikan pengakuan itu dinyatakan telah memenuhi semua ketentuan Penpres No. 7/ 1959 dan Penpres No. 13/ 1960.

Kedelapan partai itu tidak hanya memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan nation-wide, tetapi telah menegaskan pula secara tertulis kepada Panitia Tiga Menteri dan telah diteruskan kepada Presiden bahwa:

(1) tegasnya asasnya tidak bertentangan dengan asas Pancasila, dan (2) programnya tegas tidak hendak merombak asas dan tujuan negara. Selanjutnya, demikian Ruslan Abdulgani, kepada 8 partai tersebut diwajibkan untuk mengumumkan segera asas-asas kepartaiannya kepada umum .

Pertanyaan yang timbul pada saya ialah mengapakah PKI sampai diakui? Apakah PKI telah adjust kepada syarat-syarat Penpres No. 7/ 1959 seperti diminta oleh Presiden? Tetapi seorang kawan mengemukakan ia tidak dapat membayangkan Presiden Sukarno akan melarang PKI sebagai partai.

Cobalah pikir, katanya, Sukarno mau berkunjung ke Moskow akhir Mei ini. Mustahil ia akan mengambil langkah begitu spektakuler terhadap PKI. Bagaimana lantas jadinya suasana pembicaraan dengan Khrushchov nanti? Bagaimana dengan soal pinjaman Uni Soviet kepada Indonesia? Dan jangan dilupakan bagaimana dengan pembangunan gedung-gedung untuk Asian Games yang kini sedang dilakukan oleh Uni Soviet ?

Seorang teman lain menjawab, kalau Sukarno mau soal melarang PKI itu tidak merupakan soal besar dengan Soviet. Bukankah Nasser juga melarang partai komunis di negaranya, toh ia punya hubungan baik dengan Moskow dan mendapat pinjaman buat membangun Aswan Dam?

Begitulah isi pembicaraan kami pada media April tahun 1961 ini. (DTS)

 

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 34-37.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*