Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (5): Surat Perintah 11 Maret 1966

Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (5): Surat Perintah 11 Maret 1966[1]

 

 

Akibat peristiwa Gerakan 30 September/PKI telah menimbulkan merosotnya kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Di samping itu juga, rakyat menganggap bahwa kewibawaan Presiden telah menurun di mata rakyat. Untuk menanggapi situasi yang demikian, Presiden berusaha mengangkat kewibawaannya dengan melakukan reshuffle kabinet Dwikora. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan akan diadakan reshuffle kabinet. Sehubungan dengan itu pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan dilakukan pada tanggal 24 Februari 1966.

Tindakan Presiden itu mengundang amarah para mahasiswa terutama terhadap pernyataan bahwa reshuffle itu bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi, melainkan karena meningkatnya perjuangan revolusi. Apalagi dalam Kabinet itu tidak terdapat beberapa tokoh seperti Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution, yang gigih menentang G30S/PKI, justru disingkirkan.

Namun sebaliknya orang-orang yang diragukan itikad baiknya dan bahkan terlibat G30S/PKI seperti Subandrio, Njoto, dan Oei Tjoe Tat SH, serta Ir. Surachman diangkat sebagai menteri. Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini oleh para mahasiswa disebut “Kabinet Gestapu” atau Kabinet 100 menteri karena memang anggotanya lebih dari 100 orang. Para mahasiswa menolak kabinet yang disempurnakan itu. Oleh karena Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu sangat mengecewakan rakyat, maka demonstrasi­-demonstrasi dilanjutkan.

Meningkatnya aksi-aksi KAMI telah menimbulkan kemarahan Presiden Sukarno. Tanggal 25 Februari 1966 diadakan sidang lengkap Komando Operasi Ganyang Malaysia (KOGAM) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Untuk membahas tindakan-tindakan terhadap aksi-aksi mahasiswa, sidang itu memutuskan pembubaran KAMI sejak tanggal 26 Februari 1966.[2] Kemudian pada rapat Kogam tanggal 7 Maret 1966, Presiden Sukarno merasa tidak puas terhadap pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan perintah harian yang memuat materi sebagai berikut :

  • Bahwa seluruh rakyat harus patuh kepadanya, karena ia adalah Kepala Negara dan Pemimpin Besar Revolusi sebagai satu­-satunya yang kompeten untuk menggariskan kebijaksanaan revolusi bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan revolusi dan bagi mereka yang tidak mentaatinya akan ditindak atau dibubarkan organisasinya.
  • Bahwa setiap tindakan apapun yang diambilnya bukanlah hasil tuntutan atau desakan dari pihak lain mana pun juga, melainkan hanya kehendaknya sendiri.
  • Bahwa Nasakom adalah suatu kenyataan obyektif bahkan merupakan wajah revolusi bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga tidaklah mungkin untuk dihapuskan seperti Nas-nya, A-nya, ataupun Kom-nya. Kemutlakan Nasakom menjadi lebih dipentingkan lagi, karena tingkat revolusi nasional saat itu sedang berhadapan langsung dengan Malaysia sebagai proyek Nekolim dalam bentuk Dwikora.
  • Masalah G30S akan segera diselesaikan setelah keadaan menjadi tenang seperti sediakala sebagai wahana utama yang secara mutlak memang diperlukan untuk mengumpulkan data-data sebenarnya dalam periode prolog. Fakta kejadian maupun analognya sedemikian rupa sehingga keputusan penyelesaian dapat seadil-adilnya. Karena itu tuduh­-menuduh oleh berbagai pihak tidak dapat dibenarkan.

Namun, sebelumnya ucapan-ucapan Presiden Sukarno telah ikut mempertajam situasi politik. Dari ucapannya itu, ia telah secara tidak langsung membela PKI dan faham komunis di Indonesia. Sikapnya tersebut tercermin dalam ucapannya pada waktu rapat umum memperingati hari jadi Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) pada tanggal 1 Maret 1966 di Istana Olahraga Senayan.

Presiden berkata, memang suatu revolusi ada rintangan-rintangan, karena revolusi adalah penjebolan orde lama dan perubahan ke orde baru. Sedang bila sistem atau orde dijebol, maka sisa golongan itu atau sistem jebol itu tidak bisa begitu saja. Menurut ajaran Marxisme memang suatu golongan tidak akan menyerahkan kedudukannya dengan sukarela. Oleh karena itu tentu dalam penjebolan ini ada tantangan-tantangan Orde Lama yang kita jebol itu. Kita yakin segala tantangan akan hancur sama sekali.

Menyinggung adanya siaran gelap, Bung Karno berkata dengan Iantang dan tanpa tedeng aling-aling, saya Marxis dan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Presiden mengatakan, rapat umum ini sebagai demonstrasi kesetiaan kepada Bung Karno. Revolusi kita belum selesai.[3]

Adalah goblok dan gila kalau ada orang yang mengatakan bahwa revolusi sudah selesai. Pada kesempatan yang sama, Subandrio dalam amanatnya menuduh bahwa tindakan para mahasiswa di sekitar Istana Merdeka sebagai suatu demonstrasi gila-gilaan. Ini bukan demonstrasi tetapi tindakan kontra revolusi.

Dalam suasana demikian, pemuda, mahasiswa, dan pelajar merusak kantor Departemen Luar Negeri dan membakar kantor berita RRC, Hsin Hua di Jakarta. Suatu aksi yang disokong oleh guru dan buruh dilancarkan ke DPR-GR. Pada waktu itu muncullah Radio Ampera yang menyiarkan perjuangan Tritura, karena Menteri Penerangan telah memerintahkan untuk memboikot berita-berita aksi Tritura.

Untuk menghadapi tindakan-tindakan mahasiswa tersebut, Presiden Sukarno memanggil partai-partai politik dan ormas ke Istana. Pada tanggal 10 Maret 1966, wakil-wakil partai politik dan Muhammadiyah dipanggil ke Istana dan diberi peringatan oleh Presiden. Partai-partai kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak membenarkan aksi-aksi yang dilakukan oleh pemuda, mahasiswa, dan pelajar karena dipandang “membahayakan jalannya revolusi dan merongrong kewibawaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi “.

Pernyataan bersama tersebut berbunyi sebagai berikut :

  1. Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan oleh mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang akibatnya membahayakan revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
  2. Menyadari keadaan sekarang ini sangat gawat dan adanya aktivitas – aktivitas subversif dari pihak Nekolim.
  3. Berketetapan hati dan bertekad untuk melaksanakan tanpa reserve Perintah Harian Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno[4]

Pernyataan ini kemudian diralat oleh wakil-wakil dari partai politik, sedang aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat, karena tuntutan mereka mengenai pembubaran PKI tidak dipenuhi oleh Presiden.

Rakyat yang tidak puas terhadap tindakan-tindakan Pemerintah, kemudian memboikot sidang paripurna Kabinet tanggal 11 Maret 1966 dengan suatu demonstrasi besar. Sidang ini tidak berakhir sebagaimana mestinya karena tokoh-tokoh Orde Lama menyingkir ke Bogor setelah mendapat laporan adanya “pasukan-pasukan liar ” di sekitar Istana.

Dalam sidang kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 11 Maret 1966, Presiden selain menekankan pada Dwikora, yaitu konfrontasi terhadap Nekolim, juga menjelaskan tantangan political defiences, kode etik Menteri, Ajaran-ajaran Presiden, reshuffle kabinet, dan ajaran Marxisme. Mengenai reshuflle kabinet Dwikora yang disempurnakan, Presiden menegaskan bahwa tujuannya ialah untuk konfrontasi.

Oleh karenanya Nekolim menjadi geger. Dus kabinet ini lebih mengefektifkan penghancuran Nekolim dalam segala bidang. Mengenai pembentukan kabinet Presiden menyatakan : “Syarat mutlak untuk bisa membantu pimpinan revolusi, ialah kekompakan di kalangan kabinet. Kabinet sekarang ini bukan kabinet koalisi, melainkan kabinet yang betul-betul mental kompak, betul-betul mengikuti pimpinan. Sebagai seorang Marxis, kita harus dialektisdenken, dus kontras itu biasa”.

Selanjutnya Presiden menjelaskan, bahwa kabinet adalah merupakan satu tim walaupun anggota-anggotanya terdiri atas golongan apa saja, tetapi menteri-menteri harus dapat bertindak diatas platform pimpinan dan ajaran-ajaran Presiden. Saya tidak menghendaki on the omni face atau sembunyi-sembunyi. Tingkat perjuangan kita selanjutnya perjuangan anti kolonialisme/imperialisme/feodalisme sebagai syarat mutlak memperjuangkan politik.

Ketika sidang kabinet berlangsung, demonstrasi para pemuda dan pelajar di sekitar Istana tetap berlangsung. Dalam suasana demikian, Brigjen Sabur Komandan Pasukan Pengawal Presiden mengirim surat (secarik kertas) kepada Presiden bahwa di sekitar Istana terlihat pasukan yang tidak jelas identitasnya. Khawatir akan keselamatannya, pada saat kritis itu Presiden segera berangkat Ke Bogor bersama-sama dengan Dr. Subandrio, Chaerul Saleh dan Brigjen Sabur. Mereka menaiki helikopter.

Kemudian disusul oleh Dr. Leimena lewat darat. Setelah Presiden ada di Bogor, kemudian menyusul Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, untuk menemui Presiden Sukarno. Ketiga Pati ABRI itu berangkat setelah lebih dahulu menemui Letjen Soeharto, yang sedang sakit. Rencana ketiga Pati itu untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya disetujui oleh Letjen Soeharto, bahkan ia berpesan apabila diberi kepercayaan oleh Presiden, ia sanggup untuk mengamankan keadaan. Mereka berangkat ke Bogor dengan menggunakan pesawat helikopter.

Setibanya di Bogor mereka menghadap Presiden Sukarno menyampaikan pesan dari Letjen Soeharto tentang kesanggupannya mengatasi keadaan apabila Presiden memberikan kepercayaan kepadanya. Rupanya hal ini cukup menarik perhatian Presiden. Sejak saat itu sampai pukul 17.00 terjadi dialog yang terus terang, tetapi cukup menegangkan. Akhirnya beliau menanyakan bagaimana bentuk konkret dari pemberian kepercayaan itu.

Para perwira itu mengusulkan agar pemberian kepercayaan itu dituangkan dalam dokumen tertulis dan resmi. Ternyata mereka menyarankan agar Presiden Sukarno memberikan perintah tertulis kepada Jenderal Soeharto untuk bertindak atas nama Presiden mengatasi keadaan. Ternyata Presiden setuju. Ia memerintahkan ketiga perwira tinggi itu bersama Brigjen Sabur untuk menyusun konsep surat tersebut. Ketika itu di Istana Bogor sudah ada tiga Waperdam.[5] Ketiga Waperdam itu adalah Dr. Subandrio, Dr. Leimena, dan Chairul Saleh.

Setelah itu tim dibentuk yang diketuai oleh Jenderal Basuki Rachmat, sedang Sabur sebagai sekretaris. Setelah konsep dapat disetujui kemudian ditik, selanjutnya diberikan kepada Presiden. Sesudah Presiden membaca konsep tersebut dan ketiga Waperdam juga menyetujui isinya, kemudian Presiden memberikan tanda tangannya. Surat itulah yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret.

Setelah Letjen Soeharto menerima surat itu, ia langsung berangkat ke Markas Kostrad. Malam itu juga ia memberikan briefing kepada sejumlah pejabat ABRI, pimpinan parpol, dan ormas. Sesudah itu ia memerintahkan kepada Brigjen Sutjipto SH dan beberapa perwira hukum lainnya untuk menyusun konsep surat keputusan pembubaran PKI. Surat itu kemudian ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden Sukarno. Tindakan pembubaran PKI dan menyatakan komunisme sebagai ideologi terlarang di seluruh wilayah Indonesia diambil sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Surat Perintah 11 Maret.

Pada tanggal 12 Maret Presiden Sukarno sedang memimpin rapat para Panglima ABRI di Istana Negara. Hadir pada rapat itu tiga orang Waperdam, Menko Pertahanan Keamanan Mayjen Sarbini, Men/Pangal Laksamana Muljadi, Men/Pangau Laksamana Muda Sri Muljono Herlambang, serta Men/Pangak Jenderal Sutjipto Judodiharjo. Seusai rapat tersebut, Presiden Sukarno kembali ke Bogor pukul 14.00 tanggal 12 Maret 1966 itu juga. RRI Jakarta menyiarkan keputusan Presiden yang ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden mengenai pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini dituangkan dalam keputusan No. 1/3/1966.[6]

Pada hari itu juga dikeluarkan pula perintah harian Presiden Panglima Tertinggi ABRI yang ditanda tangani oleh Letjen Soeharto ditujukan kepada seluruh anggota ABRI yang isinya antara lain:

  1. Bagi rakyat hal ini berarti bahwa hati nurani rakyat yang selama ini dituangkan dalam perjuangan yang penuh keikhlasan, kejujuran, heroisme, dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan YME benar benar dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita cintai, dan juga merupakan bukti kecintaan Pimpinan Besar Revolusi kepada kita semua.
  2. Setiap bantuan dukungan dan ikut sertanya rakyat dalam membantu saya hendaknya dilakukan tertib dan tidak bertindak sendiri-sendiri, setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas ABRI hendaknya disalurkan dalam rangka Demokrasi Terpimpin.

Selanjutnya untuk menjaga tetap lancarnya roda pemerintahan baik di daerah-daerah maupun di pusat, Presiden mengeluarkan Pengumuman No. 3,[7] dan Pengumuman No. 4.[8]

Keduanya bertanggal 12 Maret 1966. Begitu pula untuk mencegah spekulasi dan menjaga supaya bahan-bahan kebutuhan rakyat tidak hilang dari pasaran, dikeluarkan Pengumuman No. 2,[9] tanggal 12 Maret itu juga. Semua keputusan itu ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden.

Presiden Sukarno terkejut mendengar PKI di bubarkan, kemudian ia mengutus Dr. Leimena menemui Letjen Soeharto               untuk    mengeceknya. Presiden Sukarno meminta pertanggungjawaban Letjen Soeharto. Kepada Leimena, Letjen Soeharto menjelaskan bahwa tindakan yang diambilnya, itulah jalan terbaik yang dapat dilakukannya untuk mengatasi keadaan.

Sebetulnya Bung Karno juga sudah tahu kalau ia akan mengambil tindakan yang demikian. Rupanya Presiden belum merasa yakin penjelasan itu, sehingga ia mengutus ajudannya Kolonel Bambang Widjanarko. Setibanya di rumah Letjen Soeharto ia menyampaikan kekhawatiran Presiden bahwa apa yang terjadi sekarang adalah suatu coup atas usaha menggulingkan Bung Karno. Kepada Widjanarko, Letjen Soeharto menyatakan agar menyampaikan jaminan Letjen Soeharto bahwa tidak ada penggulingan kekuasaan terhadap Bung Karno.[10]

Kemudian Bambang Widjanarko melaporkan kepada Presiden hasil pembicaraannya dengan Letjen Soeharto pada hari itu juga. Presiden Sukarno rnerasa masih belum puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh kedua utusan terdahulu. Kemudian tiga perwira tinggi yang membawa SP 11 Maret di panggil ke Bogor.

Di hadapan Jenderal Basuki Rachmat, Jenderal M. Jusuf dan Jenderal Amir Machmud, Presiden menyatakan dengan nada marah bahwa Surat Perintah 11 Maret yang diberikan kepada Letjen Soeharto bukan untuk membubarkan PKI, tetapi hanya untuk menyelamatkan Pancasila, UUD 1945, dan revolusi. Tidak ada tercantum sepatah kata pun untuk membubarkan PKI, ucap Presiden dengan nada marah.

Meskipun ketiga perwira tinggi itu menjelaskan kepada Presiden seperti apa yang telah disampaikan oleh Letjen Soeharto kepada Dr. Leimena, yaitu bahwa PKI dibubarkan karena PKI berkhianat dan akan rnenghancurkan Pancasila dan UUD 1945, namun Presiden tetap bersikeras pada pendiriannya, bahwa pembubaran PKI itu tidak benar serta tetap menyalahkan tindakan Soeharto. Sampaikan kepada Soeharto bahwa tindakannya itu salah, kata Presiden.

Keputusan pembubaran PKI itu disambut oleh rakyat dengan suatu pawai alegoris yang menunjukkan kekompakkan rakyat, dan ABRI. DPR-GR dalam sidangnya tanggal 16 Maret 1966 mendukung kebijaksanaan yang diambil oleh Pengemban Supersemar. Jenderal Soeharto menyerukan agar mahasiswa dan pelajar kembali ke bangku sekolah. Kepada semua parpol dan ormas juga disarankan agar tidak menerima anggota PKI dan ormasnya, serta kepada seluruh anggota partai terlarang itu segera melaporkan diri paling lambat akhir Maret 1966.

Sementara itu kesiapan untuk menyusun suatu kabinet baru dilakukan pula. ABRI berkesimpulan bahwa kabinet baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan :

  1. Struktur kabinet sederhana, riil / rasional, mudah dikendalikan, tidak bersimpang siur, tegas tugas masing­-masing menteri, efisien dan efektif dan mampu melaksanakan programnya.
  2. Menteri-menteri jujur, cakap, kompak, dipercaya oleh rakyat karena membela Pancasila dan UUD 1945 dengan revolusioner sejati dan bukan antek-antek PKI/Gestapu atau petualangan politik plintat-plintut dan lain sebagainya.
  3. Program kabinet mampu mengusahakan dan mewujudkan dalam waktu singkat kesejahteraan rakyat, terutama sandang dan pangan. Berani mengganyang segala bentuk kontra revolusi dan penyelewengan, serta mengetahui sejauh mana kemampuan dan kekuatan untuk tetap meneruskan konfrontasi terhadap Malaysia, Nekolim, dan menyelenggarakan Conefo (Confrence of the new Emerging Forces).[11]

Sebaliknya TNI AD mulai bulan April 1966 melancarkan kampanye kembali ke UUD 1945 secara murni. Pada tanggal 30 April 1966, Jenderal A.H. Nasution meminta dilakukannya peninjauan kembali segala Ketetapan MPRS dari tahun 1960­-1963. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional.

Untuk menanggapi perkembangan situasi, pada tanggal 5 Mei 1966, Waperdam Hankam ad. Letjen Saeharta memberikan pertanggung- jawaban kepada rakyat mengenai sikap ABRI terhadap Bung Karno sebagai berikut :

  1. Tidak menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dalam perangkat liberalisme parlementer.
  2. Juga tidak mendangkel-dangkel Presiden.
  3. Sungguh-sungguh menempatkan Bung Karno menurut hakekat kemurnian kedudukan Presiden yang sebenarnya, pemimpin rakyat, penyambung lidah rakyat menurut azas dan sendi UUD 1945.[12]

Pernyataan Letjen Soeharto tersebut kemudian dipertegas dengan pernyataan pimpinan ABRI pada tanggal 5 Mei 1966, mencoba untuk mendudukkan semua lembaga negara sesuai dengan UUD 1945, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : Untuk kemurnian pelaksanaan yang berazaskan dan bersendikan kepada UUD 1945, seperti pengejawantahan hati nurani rakyat, Angkatan Bersenjata mendukung kebijaksanaan Presiden Bung Karno mengenai :

  1. Rencana ditetapkannya Undang-Undang Pemilihan Umum berdasarkan kekuasaan bersama-sama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal-pasal2 ayat (1) dan 19 ayat (1), berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) UUD 1945.
  2. Rencana diterapkannya Undang-Undang Susunan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Perwakilan Rakyat pasal 16 ayat (1) dan 20 ayat (1) UUD 1945.
  3. Rencana ditetapkannya susunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung untuk Mengisi kehampaan akibat petualangan kontra revolusi Gerakan 30 Septemberi PKI berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rotong.

Pelaksanaan yang berazaskan, berlandaskan, berdasarkan, dan bersendikan kepada UUD 1945 dari fungsi :

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Sementara ).
  2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Gotong Royong)
  3. Dewan Pertimbangan Agung
  4. Mahkamah Agung
  5. Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Dan lain-lain lembaga.[13]

—DTS—

[1]  Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]    Angkatan Bersenjata, 27 Februari 1966

[3]    Angkatan Bersenjata, 1 Maret 1966

[4]    Angkatan Bersenjata, 11 Maret 1966

[5]    Wawancara dengan Jenderal (Purn) Amir Machmud, Jakarta, 14 april 1983. Lihat juga Dr. H. Subandrio, Yang Saya alami Peristiwa G30S, cet. Pertama, PT. Bumi Intitama sejahtera, 2006, hal.79

[6]    Kompas, 13 Maret 1966

[7]    Angkatan Bersenjata, 14 Maret 1966

[8]    Angkatan Bersenjata, 14 Maret 1966

[9]    Angkatan Bersenjata, 14 Maret 1966

[10]   Keterangan Presiden Soeharto tentang surat perintah 11 Maret kepada Kapusjarah ABRI tgl 3 Maret 1976

[11]   MPRS-RI Buku keenam, Sidang Umum MPRS Keempat Tahun 1966, djilid 1-3 bahan-bahan Musyawarah Penerbitan MPRS, tahun 1972, hal.157

[12]   MPRS-RI Buku keenam, Sidang Umum MPRS Keempat Tahun 1966, djilid 1-3 bahan-bahan Musyawarah Penerbitan MPRS, tahun 1972, hal.157

[13]   Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku keenam, sidang Umum Penerrbitan MPRS, 1972, hal.29-30

1 Comment

  1. ya surat perintah sebelas maret sesungguh nya hanya surat perintah biasa dan sudah ditunaikan tugas nya oleh Pak Harto , tetapi sampai detik ini PKI memutar balikan fakta seakan-akan dengan SP11 Maret itu alat merebut kekuasaan , sejarah telah di jungkir balikan padahal Bung Karno sendiri diadalam pidato nya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Harto

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*