Kudeta PKI Tahun 1965 di Luar Jakarta (2): Jawa Tengah

Kudeta PKI Tahun 1965 di Luar Jakarta (2): Jawa Tengah [1]

Sejarah telah mencatat, bahwa basis kekuatan PKI di seluruh Indonesia pada tahun 55-an adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini terbukti dari hasil Pemilihan Umum 1955 di mana PKI berhasil memperoleh suara sebanyak 75% untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga PKI masuk 4 besar.[2] Dari hasil ini tampak jelas, bahwa dua daerah tersebut menjadi tumpuan harapan bagi PKI dalam pelaksanaan pemberontakan Gerakan 30 September. Kenyataan demikian tidaklah mengherankan, karena Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan tempat asal-usul kelahiran. PKI pada tahun 1920, termasuk tempat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1926, dan 1948. Kiranya wajar jika Biro Chusus PKI berhasil di Jawa Tengah, dibanding dengan di daerah-daerah lain dalam menarik anggota-anggota baru dan menjaring kaum simpatisan PKI, termasuk penggarapan dalam jajaran ABRI, khususnya Angkatan Darat. Para pembantu Sjam secara aktif melakukan pembinaan terhadap kesatuan-kesatuan ABRI di daerah ini. Mereka sering memberikin ceramah ceramah mengenai Marxisme- Leninisme, dan taktik atau strategi PKI. Infiltrasi PKI melalui Biro Chusus ke dalam tubuh ABRI diJawa Tengah tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan adanya suasana yang memungkinkan, yaitu dipancangkannya pelaksanaan Nasakomisasi dalam semua bidang kehidupan dari Presiden. Kegiatan infiltrasi ini mendapat dukungan sepenuhnya dari As-VI Kodam VII/Diponegoro, Letkol Usman Sastrodibroto, seorang perwira berotak cemerlang, dan lulusan Kursus Kader Revolusi dan Kursus Kader Nasakom di Jakarta. Selain itu, kebetulan juga tugasnya menyangkut bidang kekaryaan Angkatan Darat.

Sejarah telah mencatat, bahwa proses infiltrasi Biro Chusus PKI dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro hampir mencapai kesempurnaan menjelang meletusnya G30S/PKI. Mayoritas Perwira Staf Kodam VIII Diponegoro sudah berhasil dipengaruhi oleh PKI. Bahkan pada saat itu setengah dari jumlah Dan Dim yang ada di Jawa Tengah sudah di bawah kontrol PKI.[3]

Sesungguhnya Biro Chusus PKI telah berada dalam taraf mampu untuk melumpuhkan seluruh Korem di Jawa Tengah, dan sekaligus berada dalam taraf memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa pasukan atau kesatuan guna mendukung keperluan PKI. Pelaksanaan infiltrasi PKI dalam tubuh ABRI di Jawa Tengah, utamanya dalam jajaran Angkatan Darat berjalan lancar sesuai dengan taktik dan strategi mereka.

a. Kudeta di Semarang

Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.30 setelah mendengar Siaran dari Letnan Kolonel Untung melalui RRI Jakarta, Pangdam VII/Diponegoro Brigadir Jenderal TNI Surjosumpeno yang tetap loyal dan tidak memihak pada G 30 S/PKI segera mengadakan rapat Staf. Rapat dihadiri pula oleh para Penguasa Daerah, yaitu Gubernur, Pangdak,[4] Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan dan Ketua Front Nasional Daerah. Rapat Stat Kodam itu ternyata tidak dihadiri oleh As-1 (lntelijen) Kolonel Sahirman dan As-3 (Personel) Kolonel Mardjono. Kehadiran As-6 (Sosial politik) Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto yang berpakaian seragam lapangan lengkap dan bersenjata dalam Rapat Stat saat itu telah menimbulkan tanda tanya di antara peserta rapat.

Dalam pengarahannya, Pangdam memerintahkan kepada para penguasa Daerah agar menjaga supaya rakyat tetap tenang, dan melarang siapapun untuk mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri, sampai situasi menjadi jelas. Panglima kemudian memerintahkan kepada As-2 (Operasi) Letkol Suprapto pergi ke Surakarta untuk memberikan pengarahan yang sarna kepada anggota jajaran Garnisun Surakarta. Sedangkan As-6 Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto diperintahkan oleh Panglima untuk mengumumkan kepada masyarakat agar tetap tenang. Brigadir Jenderal Surjosumpeno kemudian pergi ke Magelang dan Salatiga untuk memberikan pengarahan sendiri.[5]

Sementara itu pada hari itu pula sekitar pukul 13.00 siang, setelah berhasil merebut dan menguasai studio RRI Semarang, Kolonel Sahirman yang menamakan dirinya Komandan Gerakan 30 September Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengumumkan dukungannya terhadap Gerakan 30 September yang terjadi di Jakarta. Selain itu, dalam pengumuman tersebut, dijelaskan pula bahwa ia adalah juga Ketua Dewan Revolusi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam pengumuman tersebut, ia mengikuti garis PKI seperti halnya dilakukan oleh rekan-rekannya yaitu Letnan Kolonel Untung diJakarta pada pagi harinya. Pengumuman tersebut disusul oleh pengumuman Keputusan No.1 dari Sahirman yang baru ditandatanganinya satu jam sebelumnya. Dalam pengumuman itu, ia menetapkan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto sebagai perwira yang diserahi tugas mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Mereka berhasil menguasai Markas Kodam VIII Diponegoro sebagai markas gerakannya serta menggunakan fasilitas kantor dan alat-alat telekomunikasi untuk memperluas gerakannya ke Korem-Korem dan Brigade-Brigade Infanteri di Jawa Tengah. Pada waktu itu Semarang dikepung oleh pasukan yang telah berhasil dipengaruhi PKI yaitu 2 kompi dari Batalyon K dan 2 Kompi dari Batalyon P yang didatangkan dari Salatiga. Pada waktu Brigadir Jenderal Surjosumpeno tiba di Salatiga, ia melihat bahwa para pemberontak telah menangkap dan menahan Dan Rem 075 Kolonel Sukardi. Setelah berhasil 10105 dari kepungan para pemberontak, Panglima segera kembali ke Semarang tanpa mengetahui peristiwa apa yang telah terjadi di sana selama ditinggalkannya beberapa jam. Di Semarang ia mendapati Markas Komandonya telah diduduki oleh kaum pemberontak termasuk pasukan-pasukannya sendiri. Pada saat itu pukul 15.00 siang, ia segera kembali ke tempat kediaman resminya untuk menghindari penangkapan oleh kaum pemberontak. Di sana ia dapat mengumpulkan beberapa keterangan sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang terjadi dalam daerah komandonya. Namun, ia tetap belum tahu siapa kawan dan siapa lawan di antara perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 02.00 malam, Panglima memerintahkan Kolonel Sahirman untuk segera datang melapor ke rumahnya. Sahirman menolak perintah tersebut, tetapi berjanji akan datang keesokan harinya “bersama kawan-kawannya”.

Memenuhi saran yang diberikan oleh perwira Stafnya yang loyal termasuk As-2 Letnan Kolonel Suprapto yang telah kembali dari Solo.[6] Panglima pada tanggal 2 Oktober 1965 dini hari berangkat ke Magelang. Ternyata pasukan-pasukan di Garnizun Magelang tidak terpengaruh oleh ajakan Gerakan 30 September. Setibanya di Magelang pukul 05.30. Panglima mengadakan briefing dengan para komandan setempat dan memutuskan akan menggerakkan pasukan untuk menguasai kembali keadaan dan memerintah kepada Dan Yon Kavaleri 2 Magelang Letnan Kolonel ‘Yasin Husin bergerak menuju Semarang. Pada hari itu juga Semarang dapat dikuasai kembali.

Pada pukul 06.00 tanggal 2 Oktober 1965, melalui Studio RRI Semarang Kolonel Sahirman menyiarkan pengumuman Nomor 2/ Gerakan 30 September/1965 yang berisi isyu-isyu hasil rekayasa CC PKI/Biro Chusus, yaitu sebagai berikut :

  • Bahwa di daerah-daerah Tingkat II (kabupaten) di Jawa Tengah telah dilancarkan gerakan pembersihan terhadap pengikut-pengikut dan simpatisan-simpatisan “Dewan Jenderal”. Begitu juga di daerah Yogyakarta.
  • Bahwa kejahatan-kejahatan Dewan Jenderal yang menuruti perintah-perintah Badan Intelijen Amerika (CIA) dan tingkah laku mereka yang suka hidup mewah dan berfoya-foya atas penderitaan rakyat telah membangkitkan rasa jijik dan kemarahan yang ada di kalangan massa prajurit, Tamtama, Bintara, dan Perwira yang sangat meluas dalam slagorde Kodam VII/Diponegoro, khususnya di kalangan Angkatan Darat dan masyarakat pada umumnya.
  • Bahwa sejak beberapa lama pengikut-pengikut “Dewan Jenderal” menyatukan kegiatan-kegiatan mereka dengan anasir-anasir kontra revolusioner lainnya di Jawa Tengah, mengadakan kegiatan teror dengan pengacauan ekonomi dalam rangka mempersiapkan syarat-syarat untuk melancarkan coup kontra revolusioner secara nasional.
  • Bahwa langkah-langkah telah diputuskan oleh Komando Gerakan 30 September untuk memberikan kenaikan pangkat secara menyeluruh pada para Tamtama dan Bintara serta menyederhanakan tingkat kepangkatan dalam Angkatan Darat telah mendapat sambutan hangat dari seluruh anggota Kodam VIII Diponegoro. Atas dasar instruksi Komando Gerakan 30 September 1965 Pusat tersebut, di Jawa Tengah dinyatakan berlakunya kenaikan tingkat tersebut sejak instruksi Komando Gerakan 30 September Pusat dikeluarkan.
  • Komando Gerakan 30 September Pusat Tingkat I Jawa Tengah hanya mentaati perintah-perintah yang diucapkan pribadi oleh Pimpinan Besar Revolusi Indonesia Bung Karno.

 

b. Kudeta di Surakarta dan Wonogiri

Sementara itu pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, Joseph Rabidi alias Tobing, Ketua Biro Chusus Solo, bersama rekannya dari Semarang bernama Darsono menemui Mayor Kaderi, Komandan Batalyon “K” Brigif 6. Mayor Kaderi seorang perwira yang telah dibina oleh Slamet Giri alias Sorojudo Djojo Pratjedo alias Karman alias Ting Lie, Ketua Biro Chusus untuk daerah Solo. Darsono membawa surat dari Sudarmo, Ketua Biro Chusus Jawa Tengah yang berisi permintaan kepada Mayor Kaderi agar membawa pasukan ke Semarang.

Sepanjang hari kegiatan Joseph Rahidi dan Djojo Pratjedo mendatangi perwira-perwira lainnya yang telah dibinanya, yaitu Mayor Suruti Hadi, Kapten Pirngadi, Kapten Mintarso dan Kapten Hadi Sutrisno. Joseph Rahidi membawa surat dari Djojo Pratjedo yang isinya mendesak kepada perwira-perwira tersebut agar mendukung “Gerakan 30 September” dengan suatu gerakan di Solo. Ketiga perwira tersebut pada prinsipnya setuju, namun ketika Joseph Rahidi dan Pembantu Letnan Satu Markaban menyodorkan konsep dokumen yang isinya mendukung Gerakan 30 September di Solo dan meminta supaya mereka menandatangani, ternyata tidak seorang pun di antara mereka mau melakukannya.

Pada saat itulah Mayor Sururi Hadi menganjurkan agar Letnan Kolonel Iskandar saja yang menjadi pimpinan gerakan di Solo. Letnan Kolonel Iskandar adalah As-2 Kodam II/Bukit Barisan yang kebetulan sedang cuti di Solo.

Mereka menemui Letnan Kolonel Iskandar, dan memintanya untuk menandatangani dokumen tersebut. Ternyata permintaan itu berhasil. Mayor Sururi Hadi, Kapten Pirngadi dan Letnan Dua Sujono kemudian pergi ke Studio RRI Solo untuk menyiarkan pengumumannya yang isinya mendukung Gerakan 30 September. Kemudian Mayor Sururi Hadi menugaskan pasukannya untuk menjaga gedung-gedung vital yang digunakan untuk gerakan mereka.

Pada waktu itu Walikota Solo, Oetomo Ramelan, seorang anggota PKI, mengumumkan dukungannya kepada Gerakan 30 September dalam kedudukannya sebagai Ketua Front Nasional Solo. Pengumuman dukungan tersebut juga ditandatangani oleh Sekretariat Front Nasional Solo, S.K. Wirjono yang juga anggota PKI. Pada sore harinya Kapten Mintarso melakukan penangkapan terhadap beberapa perwira penting di Solo, termasuk Komandan Brigade Infanteri 6, Kolonel Ashari. Keesokan harinya Kolonel Ashari baru dibebaskan setelah ia menyatakan mendukung gerakan di Solo. Akan tetapi, pada hari berikutnya ia menarik kembali pernyataannya.

Sementara itu pada hari itu pula di Wonogiri berlangsung pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi massa PKI seperti SOBSI, BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat dan Lekra. Dari hasil pertemuan tersebut keluar resolusi yang mendukung Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Bersamaan itu pula, di rumah Bupati Wonogiri, Brotopranoto, diadakan rapat Front Nasional yang dipimpin oleh Bupati sendiri. Rapat dihadiri oleh Mayor Suroso, seorang perwira yang berhasil dibina oleh Djojo Pratjedo, Kepala Polisi, anggota BPH dari PKI. Pimpinan PNI dan Letnan Dua Sugeng, seorang perwira yang berhasil dibina oleh Soemarto, pembina untuk Wonogiri. Pertemuan itu berhasil membentuk Dewan Revolusi dengan Mayor Suroso sebagai ketuanya, sedangkan lainnya sebagai anggota.

Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 1965, pimpinan PKI Solo mengadakan pertemuan dengan dua orang anggota CDB Jawa Tengah, yang dihadiri juga oleh Oetomo Ramelan, untuk membentuk Komando Wilayah (Kowil). Menurut mereka, komando tersebut harus berbentuk task force yang dinamakan Kelompok Kerja Inti (KKI). Rapat juga memutuskan agar Suranto, Ketua Pemuda Rakyat Solo mempersiapkan para anggota Pemuda Rakyat mempunyai pasukan yang dinamakan Regu Kerja Pemuda (RKP).

Pada tanggal 21 Oktober 1965 sehari setelah dibekukannya PKI oleh Panglima Kodam VII/Diponegoro, SOBSI melakukan pemogokan di pabrik tembakau Klaten. Hari-hari berikutnya pengikut-pengikut PKI memasang rintangan-rintangan sepanjang jalan sekitar Gondangwinangun, Sukohardjo dan Boyolali. Bahkan mereka berani melucuti senjata anggota Pos Polisi di Manisrenggo.

Tindakan anggota-anggota PKI semakin nekad dan berani. Pada tanggal 23 Oktober 1965, mereka mulai melakukan teror dan pembunuhan terhadap para tokoh golongan nasionalis dan agama, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kota Solo. Mereka memutuskan kawat-kawat listrik antara Boyolali, Solo, Wonogiri, dan Tawangmangu.

c. Kudeta di Yogyakarta

Sementara itu Ketua Biro Chusus Yogyakarta, Wirjomartono, telah pula berhasil menghimpun para perwira setempat yang setia kepada PKI. Di antara mereka yang terpenting adalah perwira­-perwira Staf Korem 072 yaitu Kepala Seksi Intelijen Kapten Bambang Setiadi, Kepala Seksi Personalia Kapten Kusdibyo, dan Kepala Seksi Teritorial Mayor Mulyono.

Pada tanggal 25 September 1965, Wirjomartono diberitahu oleh rekannya satu partai bernama Harisantoso, tentang adanya “Dewan Jenderal”, dan adanya “Group Perwira-Perwira Muda” yang menentang Dewan Jenderal tersebut. Mendengar informasi ini Wirjomartono segera menyampaikannya kepada Kapten Bambang Setiadi. Siang hari itu juga, Wirjomartono didatangi oleh pemimpinnya yaitu Sudijono Sekretaris I PKI Yogyakarta bersama Sudarmo, Ketua Biro Chusus Jawa Tengah. Sudarmo kemudian memberikan sepucuk surat kepada Wirjomartono untuk disampaikan kepada Komandan Batalyon L Mayor Wisnuraji yang lokasi kesatriannya berada di Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Wirjomartono segera pergi ke Kentungan dan menyerahkan surat dari Sudarmo kepada Wisnuraji. Tujuan pengiriman surat tersebut adalah agar Wirjomartono kenal dengan Wisnuraji.

Dua hari kemudian, Wirjomartono memberikan pengarahan kepada para pengikutnya, yaitu Kapten Pr. Sunarjo,[7] Kapten Tambeng, Komandan Kompi dari Batalyon C Korem 072, Peltu Djaenal, Kopral Sumitro, Sersan Dua Sumedi dan Sersan Satu Mudjono. Setelah memberikan gambaran situasi, Wirjomartono meminta kepada yang hadir untuk tetap tinggal dalam kota sejak saat itu sampai 1 Oktober 1965. Pada hari itu pula, Wirjomartono menemui Mayor Mulyono[8] untuk memberikan informasi tentang “Dewan Jenderal”, dan adanya para perwira muda yang tidak menyenangi Dewan Jenderal, serta perlunya sikap mendukung para perwira muda tersebut. Dikatakannya bahwa untuk membantu para perwira itu perIu diadakan penggantian Komando Resort Militer 072 Kolonel Katamso.

Selanjutnya, Wirjomartono secara spekulasi menyatakan bahwa pasukan pendukung yang dapat diharapkan meliputi “Batalyon L” di bawah pimpinan Kapten Tambeng, dua Kompi Veteran, di bawah Mayor Daenuri dan 800 orang anggota Pemuda Rakyat yang telah mendapatkan latihan di Sleman dan Kota Gede. Akhirnya Wirjomartone meminta kepada Mayor Muljono untuk mendukung para perwira itu dalam perjuangan mereka menghadapi “Dewan Jenderal” jika waktunya tiba. Ia menanyakan apakah Mayor Muljono bersedia mengambil alih pimpinan Korem 072. Mayor Muljono menyetujui, walaupun dengan sikap ragu-ragu ketika menyatakan kesediaannya itu. Wirjomartono pergi ke tempat Mayor Wisnuraji, dan meminta kepadanya untuk membantu Mayor Muljono jika tiba waktunya menghadapi “Dewan Jenderal”. Keesokan harinya, Wirjomartono datang tang lagi menemui Mayor Muljono untuk pengecekan terakhir kesiapan mengahadapi peristiwa yang akan terjadi.

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, waktu mendengar pengumuman tentang “Gerakan 30 September” melalui RRI Jakarta, Dan Rem 072 Kolonel Katamso segera mengumpulkan para Perwira Stafnya untuk menerima pengarahan tentang situasi saat itu. Dalam pengarahannya itu yang diadakan pada pukul 09.00, Kolonel Katamso menyatakan bahwa ia tidak mau percaya pada apa yang dikatakan oleh “Gerakan 30 September”, dan bahwa komandonya akan tetap loyal pada Presiden. Kolonel Katamso juga melarang pers dan radio menyiarkan informasi-informasi yang bersumber dari gerakan tersebut.

Pada siang harinya Kolonel Katamso mendengarkan pengumuman Gerakan 30 September Jawa Tengah dari RRI Semarang. Pada pukul 14.00 kembali ia mengumpulkan para perwira stafnya untuk mengatakan apa yang diketahuinya mengenai perkembangan keadaan di Jakarta dan Semarang, di mana Gerakan 30 September telah membentuk “Dewan Revolusi”. Sekali lagi Kolonel Katamso menegaskan pendiriannya bahwa gerakan di Jakarta dan Semarang tersebut merupakan pemberontakan, dan karena itu ia tidak mau berhubungan dengan mereka.

Sementara itu pada pukul 15.00 hari itu pula, Wirjomartono mengirimkan Pembantu Letnan Dua Senen sebagai kurir untuk menghubungi Kapten Sukarman dengan pesan agar segera menghadap Mayor Muljono. Isi pesan. tersebut mendesak agar segera membentuk “Dewan Revolusi” di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengangkat dirinya sebagai ketua. Untuk melaksanakan rencana ini, Mayor Muljono harus segera menyingkirkan Dan Rem 072, Kolonel Katamso.

Setelah terima pesan tersebut, dengan menggunakan pasukan dari Batalyon L yang sebagian anggotanya telah dipengaruhi komunis, Mayor Muljono segera mengambil alih Markas Korem 072. Pelaksanaan pengambilalihan berjalan begitu cepat dan tidak ada hambatan yang berarti karena Dan Rem 072 Kolonel Katamso saat itu sedang berada di Magelang sedangkan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugijono berada di Pekalongan.

Tidak lama kemudian sekembalinya dari Magelang, pukul 17.00 Kolonel Katamso diculik dari rumahnya oleh gerombolan Gerakan 30 September di bawah pimpinan Pembantu Letnan Satu Sumardi. Di bawah todongan senjata, ia dibawa dengan kendaraan Gaz menuju Kompleks Batalyon L di Kentungan, sekitar 6 km di sebelah Utara kota Yogyakarta.

Nasib yang sama dialami pula oleh Letnan Kolonel Sugijono. Sebelumnya, sekembalinya dad Pekalongan pada pukul 15.30, ia ditahan di Markas Korem 072 yang saat itu sudah dikuasai oleh Gerakan 30 September. Dengan todongan pistol oleh dua orang prajurit bersenjata di belakangnya, kemudian Letnan Kolonel Sugijono dibawa dengan kendaraan Gaz menuju Kompleks Batalyon L di Kentungan.

Atas perintah Komandan Batalyon L Mayor Wisnuraji, kedua pejabat Korem 072 itu ditahan di Kentungan dengan penjagaan yang ketat. Rencana pembunuhan terhadap kedua pejabat tersebut telah diatur sebelumnya dan Sersan Satu Alip Tojo ditunjuk sebagai algojonya.

Keesokan harinya tanggal 2 Oktober 1965 dengan menggunakan kendaraan Gaz, Letnan Kolonel Sugijono dibawa ke Ujung Selatan Asrama Batalyon L di dekat selokan air. Di sini telah dipersiapkan lubang kubur sedalam satu meter. Setelah turon dari kendaraan, Letnan Kolonel Sugijono digiring oleh 6 orang PKD Batalyon L dan Sersan Satu Alip Tojo yang membawa kunci mortir “8”. Dengan kunci ini, Sersan Satu Alip Tojo memukul kepala Letnan Kolonel Sugijono dari belakang, sebanyak dua kali. Ia jatuh tersungkur dan kemudian gugur sekitar pukul 02.00 dinihari.

Peristiwa sadis menimpa pula Kolonel Katamso. Dengan kendaraan Gaz ia dibawa ke tempat di mana Letnan Kolonel Sugijono dibunuh. Ia dipaksa turon dari kendaraan dan ketika baru melangkah beberapa meter menuju lubang kubur, kepalanya dipukul dad belakang dengan kunci mortir “8” oleh Sersan Satu Alip Tojo. Kolonel Katamso tersungkur ke tanah, tetapi masih hidup. Untuk kedua kalinya kepalanya dipukul, sementara salah seorang anggota PKD Batalyon menjerat lehernya dengan kawat. Pada pukulan kedua itu, Kolonel Katamso tewas dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah berisi jenazah Letnan Kolonel Sugijono.

Sejak malam hari tanggal 1 Oktober 1965, Wirjomartono mengadakan rapat dengan kawan-kawannya bertempat di Markas Korem yang telah mereka kuasai. Rapat ini dihadiri oleh Mayor Muljono, Mayor Kartawi (Kepala Seksi 2 Operasi), Kapten Kusdibjo (Kepala Seksj 3 Personalia), Mayor Wisnuraji (Komandan Batalyon L) dan Kapten Sukarman (Perwiralntelijen Komando Distrik Militer Sleman). Pemimpin Biro Chusus PKI Wirjomantoro mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta dan tindakan-tindakan apa yang harus segera diambil di Yogyakarta. Selesai rapat, Mayor Muljono menandatangani pengumuman pertama dari “Gerakan 30 September” di Yogyakarta yang memberitahukan kepada rakyat bahwa “Dewan Revolusi” telah terbentuk di daerah tersebut dengan dia sendiri sebagai Ketua.

76070017_resultPengumuman ini disiarkan RRI Yogyakarta yang telah mereka kuasai, dengan pembaca seorang Bintara di bawah pengawasan Mayor Kartawi. Pengumuman tersebut kemudian disusul oleh pengumuman yang lain. Salah satu di antaranya pengumuman Nomor : 3/10/1945 yang disiarkan pada tanggal 2 Oktober 1965. Pengumuman ini menyiarkan pelaksanaan “Gerakan 30 September” di Jakarta disertai isyu yang seolah-olah direstui oleh Presiden Soekarno dan pemimpin-pemimpin “Gerakan 30 September” yang juga dihadiri oleh Menteri-Menteri, Panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian, Brigadir Jenderal Supardjo dan Komandan-Komandan dari Batalyon Para 454/Diponegoro dan 530/Brawijaya. Selanjutnya pengumuman tersebut menyebutkan seolah-olah Presiden menyambut gembira pembersihan yang telah dilakukan terhadap para Jenderal dan memberikan restunya terhadap gerakan tersebul. Pengumuman tersebut juga menyatakan, bahwa Jenderal Soeharto telah merebut pimpinan Angkatan Darat. Pengumuman tersebut disusun sendiri oleh D.N. Aidit dan diserahkan kepada Wirjomartono ketika D.N. Aidit tiba di Yogyakarta pada taggal 2 Oktober 1965 pagi hari dengan menumpang pesawat AURI bersama Men/Pangau Omar Dhani.[9] Wirjomartono kemudian menyerahkan pengumuman itu kepada Mayor Muljono.

Sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1965, Parsidi seorang anggota Comite PKI Yogyakarta memimpin demonstrasi mendukung “Dewan Revolusi”. Peserta demonstrasi terdiri atas anggota-anggota SOBSI, Pemuda Rakyat, CGMI, dan IPPI, sehingga tampak bahwa demonstrasi benar-benar khusus PKI. Para demonstran menuju Markas Korem 072 Yogyakarta, di mana mereka diterima oleh Mayor Kartawi yang mewakili Mayor Muljono dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Revolusi Yogyakarta.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, ketika diketahui bahwa usaha “Gerakan 30 September” telah gagal, Wirjomartono menemui Mayor Muljono dan berusaha membujuk agar ia tetap mempertahankan kedudukannya dalam gerakan di Yogyakarta. Akan tetapi Mayor Muljono tampak sudah putus asa, bahkan bersiap-siap untuk meninggalkan Yogyakarta. Sore hari tanggal 4 Oktober 1965, Wirjomartono mengumpulkan para pimpinan kudeta di Yogyakarta, yakni Mayor Muljono, Mayor Wisnuraji dan Kapten Sukirman. Wirjomartono menganjurkan kepada para perwira tersebut untuk menemui Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro Brigjen TNI Surjosumpeno, bila datang ke Yogyakarta dalam rangka melantik pejabat Komandan Korem 072 yang baru dan agar perwira-perwira tersebut menjelaskan kepada Panglima tentang apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi sore hari berikutnya, Wirjomartono mengubah gagasannya menganjurkan kepada Mayor Muljono supaya lari dan bersembunyi. Tawaran itu diterima oleh Mayor Muljono. Akan tetapi karena merasa tidak aman, kemudian ia pindah ke sebuah desa di luar Boyolali Di tempat inilah akhirnya, ia ditangkap.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Nugroho Notosusanto dkk, Pejuang dan Prajurit, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, haI. 115

[3]     Wawancara dengan Mayjen TNI (Pur) Surjosumpeno, Semarang, 10 Februari 1990

[4]    Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak), sekarang dikenal dengan sebutan Kepala Polisi Daerah (Kapolda)

[5]     Nugroho Notosusanto, Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1989, hal. 33

[6]     Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Op. Cit., ha1.34; menyebutkan bahwa Kolonel Suprapto (As-2 Operasi) tidak jadi pergi ke Surakarta karena ia mendengar kabar yang mengkhawatirkan dari kota tersebut.

[7]     Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Op. Cit.. hal.35 menyebutkan dengan nama Kapten Sumarjo.

[8]     Nugroho Notosusano dan Ismail dalam buku dan halama yang sama menceritakan bahwa Wirjomartono dikunjungi Mayor Muljono di rumah kediamannya.

[9]    Angkatan Bersenjata, 14 Oktober 1965

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*