Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (3): PKI Menyiapkan Kekuatan Militer

Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (3):  PKI Menyiapkan Kekuatan Militer [1]

 

PKI telah menghimpun kekuatan dalam rangka pemberontakan sejak proklamasi bukanlah suatu hal yang direka-reka. Perebutan kekuasaan pemerintahan di daerah-daerah seperti Peristiwa Serang (1945), Peristiwa Tangerang (1945), Peristiwa Tiga Daerah (1945), Peristiwa Cirebon (1946), merupakan rangkaian usaha orang-orang komunis membentuk kekuatan. Mereka merebut basis kekuasaan daerah, untuk membentuk Soviet, tanpa menghiraukan bahwa seluruh bangsa sedang berjuang menegakkan kemerdekaan.

Sekalipun usaha untuk merebut kekuasaan gagal namun rupanya orang-orang komunis tidak pernah berhenti berusaha untuk menyusun dan membentuk kekuatannya baik politis, ideologis maupun kekuatan bersenjata.

Di dalam membentuk kekuatan bersenjata, orang-orang komunis menyusun organisasi kelaskaran terdiri dari Pes indo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), sampai ke TNI – Masyarakat. Mereka berambisi untuk menguasai Angkatan Perang. Dengan berbagai upaya mereka memasukkan kader-kader ataupun pengaruhnya ke dalam Angkatan Perang.

Ketika Kementerian Pertahanan dikuasai oleh kelompok PKI yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin, maka laskar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika persenjataan dan peralatan mereka jauh lebih lengkap dan lebih baik dari pada TNI yang berasal dari TRI.

Di dalam perkembangannya, sejak dari kelaskaran sampai bergabung menjadi TNI, pasukan-pasukan yang berafiliasi dengan komunis secara eksklusif membentuk brigade atau resimen sendiri. Hal ini nampak setelah reorganisasi TNI pada tahun 1947, di mana 10 divisi di Jawa, diciutkan menjadi 7 divisi saja.[2] Di samping ketujuh divisi TNI itu, masih ada brigade dan resimen “Berdiri Sendiri” (BS) yang berafiliasi dengan PKI. Brigade dan resimen tersebut sampai akhir tahun 1947, antara lain:

  1. Brigade Djoko Oentoeng di bawah pimpinan Kolonel Martono Brotokusumo terdiri atas 3 resimen, yang dua resimen berasal dari Pesindo. Resimen-resimen tersebut antara lain: Resimen 41 tridar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Moh. Anas, berkedudukan di Magelang. Resimen ini terdiri atas 3 batalyon, yaitu, Batalyon 171 dengan komandan Sunarto, Batalyon 169 dengan komandan Moh. Dnus dan Batalyon 173 dengan komandan Basuki. Selanjutnya Resimen 44/Expedisi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pramudji (bekas pimpinan PRI Bagian Penyelidik) berkekuatan 2 batalyon, yang seluruhnya berasal dari Pesindo, yaitu Batalyon Machmud dan Batalyon Mashuri.
  2. Brigade 29 merupakan gabungan laskar-laskar dari Surabaya, Kediri dan Madiun. Brigade tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Dahlan (bekas anggota PKI Surabaya dan Pesindo), bermarkas di desa Waturejo, Ngantang (Malang). Desa ini dipilih karena letaknya yang strategis terletak di bukit Selokurung yang memenuhi syarat sebagai daerah pertahanan. Di samping itu secara historis desa ini dahulu merupakan pusat pertahanan Trunojoyo dan pasukannya pada abad ke-17. Sedangkan batalyon-batalyon dari brigade ini terpencar di tiga karesidenan. Batalyon tersebut adalah :
    1. Batalyon Mursid, berkedudukan di Ponorogo. Mursid yang menjabat sebagai komandan batalyon itu adalah bekas komandan kompi PRI Surabaya Utara.
    2. Batalyon Maladi Yusuf, berkedudukan di Ngadiyoso (Tulungagung). Maladi Yusuf juga bekas komandan pasukan PRI Surabaya Utara.
    3. Batalyon Panjang dengan komandan Djoko Prijono, berkedudukan di Sarodan, Panjang. Djoko Prijono adalah bekas sersan artileri KNIL, yang kemudian menjadi komandan pasukan Surabaya Utara.
    4. Batalyon Mussofa, berkedudukan di Madiun. Mussofa juga sebelumnya bekas komandan Pasukan PRI Surabaya Utara.
    5. Batalyon Dulrachman berkedudukan di Madiun. Dulrachman adalah bekas komandan pasukan PRI bagian pembelaan di bawah pimpinan Roeslan Widjajasastra.
    6. Batalyon Darmintoadji berkedudukan di Ngawi, dengan komandan Darmintoadji. Sebelumnya batalyon ini termasuk dalam Resimen 23 Divisi Ronggolawe.
  3. Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) berkekuatan 2 divisi, dipimpin oleh Atmadji dan Katamhadi. Divisi TLRI Jawa Timur bermarkas di Panggungrejo Tulungagung dan pasukan-­pasukannya tersebar di beberapa tempat, seperti di Nganjuk di bawah pimpinan Munaji. Divisi Jawa Tengah berkedudukan di Solo di bawah pimpinan A. Jadau dan Sujoto.
  4. Beberapa batalyon berdiri sendiri yang berasal dari Pesindo seperti Batalyon Sidik Arselan di Blitar dan Batalyon Darmintoadji di Ngawi.

Di samping resimen dan brigade yang berasal dari laskar-­Iaskar yang jelas berafiliasi dengan PKI, orang-orang komunis pun mencoba menarik batalyon-batalyon TNI yang berasal dari TRI. Mereka mengirimkan anggota Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) ke batalyon-batalyon TNI, terutama yang berada di daerah Solo dan Purwodadi. Dalam hal ini ada komandan batalyon yang mau menerima tetapi tidak jarang pula yang menolak dengan tegas kehadiran “opsir-opsir politik” di batalyonnya. Hasil kerja para” opsir politik” ini nampak nyata dan berhasil menarik beberapa batalyon dari resimen-resimen Divisi Panembahan Senopati, antara lain dari :

  1. Resimen 24 Brigade VI, pimpinan Letkol S. Sudiarto, terdiri dari : Batalyon Purnawi (Demak), Batalyon Wahyu Rochadi (Ungaran), Batalyon Yusam (Purwodadi), dan Batalyon Martono (Purwodadi).
  2. Resimen 26 (Letkol Suadi Suramihardjo) : Batalyon Sudigdo (Panasan)
  • Resimen 4 Brigade XXXIX, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Budihardjo, dengan Kepala Stafnya Mayor Wiyono, berkekuatan tiga batalyon, yaitu Batalyon Sujitno, Batalyon Suwitoyo, Batalyon Sutadi. Seluruh Resimen ini bekas Pesindo dan Laskar Merah serta Laskar Buruh Indonesia.
  1. Dari Resimen III (Brigade XVII Divisi Ronggolawe) terdapat satu batalyon bekas Pesindo, di bawah pimpinan Mayor Asaan yang berkedudukan di Cepu dan satu batalyon Laskar Minyak Cepu di bawah pimpinan Mayor Mulyono.

Sampai tahun 1947, kekuatan bersenjata PKI ditaksir berjumlah 25 batalyon. Oleh karena itu dalam berbagai kampanye dan rapat umum, FDR berani menyatakan bahwa 35% TNI telah berada di bawah pengaruhnya.

Reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) sebagai kebijaksanaan pemerintah ditentang keras oleh FDR/PKI. Pihak FDR/PKI menentang kebijaksanaan Rera ini karena merugikan kedudukannya, sebab sebagian besar yang terkena rasionalisasi adalah laskar­-laskar yang berafiliasi dengan PKI. Di beberapa daerah terdapat perbedaan tanggapan terhadap pelaksanaan Rera, di Jawa Timur yang semula ada tiga Divisi (Divisi V /Ronggolawe, Divisi VII Narotama, Divisi VII/Suropati) akan diciutkan menjadi satu divisi saja. Walaupun tanpa panglima para bekas staf divisi membentuk Staf Pertahanan Jawa Timur (SPDT), yang dipimpin oleh Letkol Marhadi, bekas Kepala Staf Divisi VI/Narotama. Letkol Marhadi memindahkan markasnya dari Kediri ke Madiun yang sesungguhnya daerah kekuasaan Divisi II (Jawa Tengah Bagian Timur). Hal ini barangkali untuk mendapatkan kesan bahwa SPDT bukanlah Divisi VI gaya baru. Perwira Staf SPDT diambil dari unsur ketiga divisi tersebut.

Sementara itu pada saat kekosongan pimpinan TNI di Jawa Timur, orang-orang komunis melakukan dislokasi dan pemindahan pasukan-pasukannya untuk mendekati Madiun. Batalyon Sidik Arselan (Pesindo bekas ketua Barisan PRI-Utara) yang semula berada di Blitar dipindahkan ke Nganjuk, untuk memperkuat TLRI di, bawah pimpinan Munadji yang berada di Nganjuk.

Sejak kapan Madiun direncanakan dan dipilih sebagai daerah basis tidak diketahui. Yang diketahui kemudian adalah pemindahan Markas Pesindo dari Surabaya ke Mojosari (Mojokerto) setelah Surabaya diduduki Sekutu. Dua bulan kemudian Pesindo memindahkan markasnya ke Madiun pada bulan Januari 1946. Pesindo menempati satu bangunan yang bagus terletak di pusat kota, Jalan Raya No. 91 Madiun. Bangunan itu mereka sebut dengan Asrama Pahlawan.

Pimpinan Pesindo adalah Krissubanu, Wikana, Sudisman, Mussofa, Tjoegito, dan Soebroto sebagai Pimpinan Harian. Pesindo mendidik kader-kadernya dengan latihan kemiliteran dan pembinaan ideologi Marxisme-Leninisme. Kemudian Pesindo mendirikan lembaga pendidikan ideologi dan kader yang bernama Marx House. Peresmian lembaga ini ditandai dengan ceramah perdana dari Maruto Darusman dan Setiadjid pada bulan Mei 1946. Setiap kali ceramah di depan anggota Pesindo selalu dilanjutkan dengan diskusi intensif Oleh pimpinan PKI diskusi-diskusi semacam itu dinilai berhasil.

Pendidikan ideologi angkatan pertama diadakan sejak bulanJuni 1946, yang diikuti oleh 136 pemuda selama 2 bulan. Hasil dari angkatan pertama ini disebar ke seluruh pelosok dengan mengemban misi menyebarkan komunisme. Angkatan pertama disusul dengan angkatan kedua pada bulan November 1946 yang menghasilkan 85 orang lulusan, di antaranya beberapa orang wanita. Tokoh-tokoh PKI antara lain Maruto Darusman, Gondo Soedijono, Djaetun, Amir Sjarifuddin, Alimin, Sardjono dan Mayor Abdul Rachman.

Usaha Pesindo lainnya adalah memindahkan Kantor Dewan Pekerja/Pembangunan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) ke Madiun dengan maksud agar kompartemen BKPRI tersebut berada satu kota dengan Markas Pesindo. Dewan Pekerja/Pembangunan BKPRI yang tugasnya mengurus mobilisasi kekuatan dipimpin oleh tokoh-tokoh Pesindo Sumarsono dan Kusnandar.

Kantor yang dipilih untuk Markas BKPRI adalah Jalan Kediri No. 17, di Kompleks Pabrik Gula Rejoagung. Pada bulan Maret 1946 Dewan ini mendirikan Radio Gelora Pemuda untuk kepentingan propaganda. Rupanya secara ideologi dan politis, Madiun telah dipersiapkan sebagai basis. Letak Madiun berada di jalur transportasi kereta api Jombang-Yogyakarta[3] di mana pengangkutan pasukan dan mobilitasnya terjamin.

Madiun juga memiliki bengkel induk kereta api, yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Gula Rejoagung (milik Oei Tiong Ham Concern) yang para buruhnya telah dipengaruhi oleh PKI. Juga di daerah Madiun terdapat beberapa pabrik gula yang lain, seperti Pabrik Gula Pagotan, Pabrik Gula Gorang-Gareng, Pabrik Gula Sedono. Pabrik-pabrik gula tersebut dinilai memiliki syarat-syarat ekonomis dan strategis. Oleh karena itu pabrik-pabrik ini dijaga oleh tentara mereka. Dari basis pabrik gula dan bengkel induk kereta api dikembangkan perlawanan.

Di samping buruh, PKI mempengaruhi pula tokoh masyarakat dan para petani, dengan janji-janji yang muluk antara lain, mereka akan diberi kedudukan dan tanah-tanah pertanian.

Hal lain yang menguntungkan PKI adalah momentum rasionalisasi. Sebagai akibat rasionalisasi, kekuatan TNI di Madiun yang semula berkekuatan satu brigade, setelah rasionalisasi dijadikan satu Sub Teritorial Comando (STC), yaitu instansi teritorial yang tidak membawahi pasukan tempur. “Status” Madiun yang tidak menentu, semula termasuk wilayah Divisi Ronggolawe, setelah reorganisasi menjadi wilayah Divisi II (Jawa Tengah Bagian Timur), tidak termasuk wilayah kekuasaan divisi Jawa Timur.

Namun aktivitas PKI ini tidak banyak diketahui oleh tokoh-tokoh politik di Madiun sendiri. Berkumpulnya pemimpin-pemimpin Pesindo di Madiun ini baru diketahui oleh dr. Kresno, seorang dari Rumah Sakit Umum Madiun, yang telah lama mengenal mereka ketika di Mojokerto sebagai anggota Dewan Pertahanan Daerah Surabaya. Pada bulan Agustus 1948, ketika ada kematian seorang tetangga dr. Kresno, ternyata para pelayatnya sebagian besar “kenalan” lamanya sewaktu di Mojokerto, antara lain Sumarsono, Abdul Muntolib, Alamsah, Supardi dan Kusnandar.[4]

Perkembangan selanjutnya di Madiun seringkali adanya rapat umum. Rapat umum yang terbesar terjadi pada tanggal 10 September 1948, dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifuddin. Sebelum rapat itu, di Madiun mulai berdatangan pasukan yang berseragam hitam­-hitam, yang tidak diketahui dari mana asalnya. Mereka menempati gedung-gedung sekolah, yang kebetulan sedang libur. Semakin hari, semakin bertambah. Setelah rapat umum mereka mulai “unjuk gigi”.

Di Pasar Besar (pasar kota), mereka berjaga-jaga di setiap sudut. Di alun-alun, jalan ke luar masuk dijaga. Stasiun kereta api serta perempatan jalan-jalan besar juga dijaga oleh pasukan komunis tersebut. Jembatan Kali Madiun dijaga ketat, setiap pejalan kaki digeledah. Penduduk kota dilanda ketakutan. Para anggota partai politik lawan PKI dan para pamong praja dikejar-kejar atau diculik. Antara tanggal 10 dan 18 September beberapa tokoh lawan politik PKI diculik dan dibunuh, antara lain: Ketua PNI Suradjidan bendaharanya Atim Sudarso, tokoh Taman Siswa, Iskandi, tokoh Partai Murba, Hardjowiryo, Suhud dari Apolo, serta tokoh Masyumi, Kusen dan Abdul Hamid.

Sedangkan tokoh pemerintahan yang diculik antara lain:

Walikota Supardi (dari Banyumas), Patih Madiun Sarjono, Wedana Dungus Charis Bagyo, Camat Manisrenggo Martolo beserta staf kecamatan, Camat Jiwan Abdul Rachman, Guru Sekolah Pertanian Suharto, Pegawai Dinas Kesehatan Muhammad, Camat Kebonsari Ngadino, Mantri Polisi Kustejo, Wedana Uteran Sukamto dan Camat Takeran Priyontomo.

Di Magetan Bupati Sudibyo, Patih Sukardono, Pemilik Sekolah Prawoto Yudokusumo dan guru Sukardi juga dibunuh secara mengerikan Selain itu, Kepala Kepolisian Karesidenan Madiun Komisaris Besar Sunaryo, diculik dari kantornya kemudian dinaikkan ke atas truk terbuka dan diarak keliling kota, diiringi barisan demonstran berseragam hitam. la dihina dengan kata-kata kotor, yang diselingi dengan teriakan (yeI) : “Sayap Kiri, Yes! Sayap Kanan, No !”

Akhirnya Komisaris Besar Sunaryo dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali. Juga Kepala Polisi Distrik Uteran Achmad dan Inspektur Polisi Suparlan dari Mobile Brigade menjadi korban penculikan. Di samping para tokoh politik dan pemerintahan, juga tokoh-tokoh agama dibunuh. Antara lain Kyai Selo (Abdul Khamid), bersama anaknya, Kyai Zubir dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup.

Hampir setiap hari di dalam kota berlangsung demontrasi dari pasukan hitam-hitam, sambil berteriak-teriak : “Sayap Kiri, Yes!, Sayap Kanan, No!” Gerakan demonstrasi ini juga meluas ke daerah­-daerah Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Gorang­-Gareng rupanya menjadi basis utama gerakan. Tokoh PKI di sini yang terkenal kekejamannya adalah Tjipto Sipong. Di tempat ini berlangsung proses eksekusi anggota-anggota partai lawan politik PKI Mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang bernama sumur Soca, di desa Bendo. Sedang tawanan-tawanan yang berasal dari tempat lain, dikumpulkan dalam sebuah gudang di komplek 5 pabrik gula. Kemudian mereka dibunuh di tempat tersebut. Di Ngawi terkenal nama Sumirah seorang algojo wanita, la mengikat para tawanan pada setiap tiang yang ada di kantor kabupaten. Kemudian satu persatu dipancungnya.

Tindakan penganiayaan dan pembunuhan oleh PKI terhadap para pejabat RI berlangsung pula di Patio Kolonel Sunandar Komandan Resimen Pati, ditangkap dan dibunuh di dekat Loji Ijo Randublatung. Pejabat lain yang menjadi korban pembunuhan ialah Mr. Iskandar (Residen Pati), dr. Roekmono Adi (Kepala Rumah Sakit Blora), Sumodarsono (Kepala Sekolah), Gunandar (Kepala Bank BRI) dan Abu Umar anggota KNIP wakil Sarekat Tani Islam Indonesia (STII).[5] Para korban dimasukkan ke dalam sumur secara bersama di desa Poh Rendang, kecamatan Tunjungan Kawedanan Ngawen Blora. Di sini pembunuhan dilakukan dengan cara menjepit Ieher tawanan dengan bambu. Dua batang bambu yang ujungnya diikat kemudian dijepitkan ke leher, setelah itu mereka baru dimasukkan ke dalam sumur.

Sementara itu PKI telah menyiapkan orang-orangnya untuk mengganti para pejabat daerah, antara lain: Abdul Muntolib, bekas sekretaris pucuk pimpinan PRI Surabaya, anggota Dewan Pertahanan Jawa Timur dari Pesindo; dipersiapkan sebagai Residen Madiun; Supardi, bekas anggota Sekretariat PRI Surabaya, diangkat sebagai Wakil Walikota Madiun, untuk mendampingi Walikota Madiun; Sugeng, pegawai pengadilan negeri, bekas anggota Dewan Pertahanan Daerah Madiun, dipersiapkan sebagai Bupati Madiun; Alamsah, bekas anggota Dewan Pertahanan Daerah Surabaya dari Pesindo, dipersiapkan sebagai Sekretaris Residen; Tjipto Sipong, seorang aktivis PKI dari Gorang-Gareng, dipersiapkan sebagai Bupati Magetan. Suharyo, seorang PKI, dipersiapkan sebagai Bupati Ponorogo; Sunardi, seorang bekas anggota Jibakutai dan anggota Pesindo, dipersiapkan sebagai Bupati Ngawi; dan Prawiro Utomo, dipersiapkan sebagai Bupati Pacitan. Demikian pula pada tingkat desa, telah dipersiapkan dewan-dewan desa, sekaligus calon kepala desanya. Di samping itu dilakukan beberapa tindakan oleh FDR/PKI yang mendukung persiapan mereka.

Dengan demikian perebutan kekuasaan dan pemberontakan PKI di Madiun ini telah dipersiapkan. Sejak awal infiltrasi terhadap APRI dilakukan, pihak komunis memperpanas situasi melalui teror­-teror terhadap masyarakat dan berupaya mengalihkan perhatian pemerintah RI dengan suatu gerakan penyesatan di Surakarta pada sejak tanggal 13 September 1948 yang dikenal sebagai Insiden Bersenjata di Surakarta.[6]

***

[1] Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2] Yaitu : Divisi I/Siliwangi (Jawa Barat); Divisi II/Sunan Gunung Jati Cirebon); Divisi III/Diponegoro (Yogyakarta); Divisi IV/Panembahan Senopati (Surakarta); Divisi V/Ronggolawe (Bojonegoro); Divisi VI/Narotama (Mojokerto); dan Divisi VII/Surapati (MaIang).

[3]  Kota yang masih termasuk daerah RI sesudah Agresi Militer I Belanda (1947).

[4] Wawancara simultan tentang Pemberontakan PKI di Madiun 1948, khususnyaketerangan Dr. Kresno.Madiun. November 1984

[5]     Wawancara dengan Mayjen (Purn) Munadi, Semarang 20 Februari 1989

[6]     Wawancara dengan Mayjen (Pur) Munadi, Semarang 20 Februari 1989